Indonesia dan Perkembangan Internasional


a) Indonesia menjadi anggota PBB

Pada masa Kabinet Natsir Indonesia diterima menjadi anggota PBB, tepatnya pada bulan September 1950.

 PBB didirikan berdasarkan Piagam PBB tanggal 24 Oktober 1945. Piagam PBB sebelumnya  didahului oleh adanya Atlantic Charter yang ditandatangani 14 Agustus 1941, Declaration of United Nations yang ditandatangani 1 Januari 1945, Proposal Dumarton Oaks tanggal 7 Oktober 1944, Yalta Conference 4 Februari 1945 dan San Fransisco Conference 26 Juni 1945.

Untuk menjalankan organisasinya PBB mempuyai beberapa badan penyangga seperti Sidang Majelis Umum (General Assembly), Sekretariat, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Dewan Perwalian (Trusteeship Council) dan Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

PBB berhasil mengakhiri Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953. Korea Utara yang menyerang Korea Selatan akhirnya dapat didesak mundur oleh Pasukan PBB yang terdiri dari pasukan berbagai negara (Sudibjo, 2004 : 154-156)

b) Perang Korea

Serangan Korea Utara yang komunis atas Korea Selatan yang pro-Barat pada bulan Juni 1950 membuat AS harus semakin waspada. Perang Korea menunjukkan bahwa kekhawatiran atas menyebarluasnya komunisme di Asia bukan lagi sebagai teori politik, melainkan suatu realitas militer. Pemerintah Eisenhower memang berhasil dalam menyelesaikan konflik itu melalui gencatan senjata yang disepakati pada bulan Juli 1953. Namun demikian bagi AS perang tersebut merupakan sebuah peringatan bahwa bila kebijakan antikomunis AS di Asia tidak diperkuat, negara-negara lain bisa ikut ke Blok Komunis, tidak terkecuali Indonesia (Wardaya, 2008 : 100-101).

Perang Korea 1950-1953 menguntungkan Indonesia karena meningkatkan pendapatan ekspor dan bea ekspor pemerintah . Namun  ekonomi segera memburuk  setelah berakhirnya Perang Korea. Ekspor nasional turun 71%. Penghasilan pemerintah merosot. Pemerintah mengenakan bea tambahan sebesar 100 sampai 200 persen terhadap impor barang mewah dan mengurangi pengeluaran  (Ricklefs,  2005 : 485-486).

c) Hubungan diplomatik dengan RRC

Republik Rakyat Cina melupakan permusuhannya dengan negara-negara  Asia yang nonkomunis dan netral. Indonesia mengirim duta besarnya yang pertama  pada bulan Mei 1953. Pada bulan Desember , pemerintah Ali Sastroamidjojo menandatangani persetujuan dagang dengan Cina-Indonesia yang pertama (2005 : 491).

Robert Blum anggota President Committee for Free Asia melaporkan bahwa dibukanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina turut membantu meningkatkan jumlah pengikut PKI dari antara warga keturunan Cina di Indonesia. Ada petunjuk bahwa PKI berada di bawah pengawasan Cina. Taktik-taktik SOBSI mencontoh pola yang dijalankan Cina (Wardaya, 2008 : 107).

d) Kekalahan Perancis di Vietnam

Kekalahan Perancis dalam pertempuran Dien Bien Phu pada bulan Mei 1954 berikut penandatanganan Perjanjian Jenewa pada bulan Juli mendorong perubahan besar dalam keterlibatan AS di Vietnam. Pemerintah Eisenhower memutuskan untuk terlibat langsung di Vietnam dan menggantikan Perancis sebagai kekuatan militer asing di negara tersebut. Pemerintah Eisenhower bertekad untuk menghadang laju penyebaran komunisme dari utara dengan mendirikan sebuah pemerintahan nonkomunis di bagian selatan negeri itu. Bagi AS, konflik antara kekuatan komunis dan non komunis di Vietnam dapat dengan mudah meluas ke Indonesia (2008 :101).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya