Kongres Masyumi 1952

Pada tahun 1952, Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) mengadakan kongres untuk mengesahkan program perjuangannya. Program Masyumi terdiri dari tujuh bagian, yakni kenegaraan, perekonomian, keuangan, sosial, pendidikan dan kebudayaan, politik luar negeri, dan soal Irian Barat. Berikut ini garis besar tujuh program Masyumi tersebut :

(1) Kenegaraan

Masyumi memperjuangkan terbentuknya negara hukum menurut Islam, dengan bentuk negara republik. Negara hendaklah menjamin keselamatan jiwa dan benda setiap orang, dan kebebasan beragama. Masyumi lebih menyukai terbentuknya kabinet presidensial dengan menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada presiden;

(2) Perekonomian

Perekonomian hendaklah diatur menurut dasar ekonomi terpimpin. Perencanaan produksi dan distribusi penting untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Monopoli oleh perusahaan swasta dilarang. Politik harga dan upah harus sesuai dengan perekonomian dalam negeri. Koperasi harus dibangun dengan bantuan pemerintah;

(3) Keuangan

Masyumi menganggap perlu dikeluarkannya undang-undang bank (swasta pribumi maupun asing), demikian pula politik kredit perlu diawasi oleh pemerintah. Sistem pajak hendaknya disederhanakan dan tidak melampaui kekuatan masyarakat . Dalam sistem ini keadilan perlu ditegakkan, dengan memperhatikan usaha memajukan perusahaan nasional.  Sedapat-dapatnya barang keperluan rakyat banyak tidak dikenai pajak, sebaliknya, pajak kemewahan perlu diperluas;

(4) Sosial

Undang-undang perburuhan perlu disempurnakan dengan memperhatikan jaminan sosial (kecelakaan, hari tua, penyakit, dan pengangguran)., dan yang menyangkut masalah perjanjian kerja, termasuk upah rendah, pemeberhentian kerja, cuti serta penyelesaian pertikaian antara buruh dan majikan;

(5) Pendidikan dan Kebudayaan

Sekolah swasta perlu dibina dan sekolah agama perlu diberi subsidi. Pengajaran rendah dan menengah hendaknya akan menumbuhkan ketrampilan anak, di samping pengetahuan. Pendidikan agama di sekolah pemerintah dimaksudkan membentuk watak dan kepribadian, sehingga para pemuda menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab, berjiwa kemasyarakatan, berdisiplin dan berkesusilaan. Pemuda yang berbakat tetapi tidak mampu harus diberi beasiswa yang cukup. Gerakan kebudayaan dibimbing oleh pemerintah ke arah pembentukan budi pekerti yang luhur. Gerakan pemuda, termasuk kepanduan, perlu ditingkatkan dan dibantu.

(6) Politik Luar Negeri 

Masyumi menentang penjajahan dan menyokong setiap usaha untuk menghapuskannya. Politik luar negeri hendaklah bertujuan mempertahankan perdamaian dunia dan mencari persahabatan dengan semua bangsa, terutama dengan bangsa yang berasaskan ketuhanan dan demokrasi. Kedudukan PBB hendaklah diperkuat. Negara-negara harus saling menghormati hak masing-masing dan menjunjung tinggi perjanjian antar bangsa. Bantuan luar negeri digunakan untuk mempercepat pembangunan negara, tanpa ikatan militer dan politik;

(7) Irian Barat

Irian Barat masih tetap menjadi tuntutan nasional selama ia belum masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Dengan program program di atas Partai Masyumi merupakan partai Islam yang dipandang paling mampu memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan dengan pembangunan di bidang sosial dan politik.

Dalam Pemilu tahun 1955, Partai Masyumi berhasil menduduki peringkat kedua dalam pengumpulan suara dengan 20,9 persen suara. PNI keluar sebagai partai terbesar dengan 22,3 persen suara; NU mendapat 18,4; PKI 16,4 persen dan sisanya diraih PSII dengan perolehan suara sebesar 2,9 persen dan Perti 1,3 persen (Purwoko, 2004 : 53-55).

Kekuatan  Masyumi terutama terdapat di luar daerah  Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan daerah-daerah kantung PNI NU dan PKI.  Di kedua provinsi ini Masyumi hanya memperoleh 25 persen dari suara yang diraihnya. Tetapi dari 15 daerah pemilihan, Masyumi unggul pada 10 daerah, yakni di Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan/Tenggara dan Maluku.