Peristiwa 17 Oktober 1952


Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi oleh ribuan rakyat di Jakarta, dan penyampaian Pernyataan Pimpinan TNI Angkatan Darat kepada Presiden Sukarno di Istana oleh 16 perwira menengah TNI AD.  Isi dari Pernyataan Pimpinan TNI AD tersebut adalah meminta agar Parlemen dibubarkan karena bukan hasil pilihan rakyat, dan menuntut agar segera diadakan Pemilihan Umum. 

Mereka datang dengan menggunakan truk-truk militer untuk mengangkut mereka. Sebagian demonstran juga merupakan para anggota TNI AD yang tidak menggunakan seragam. 

Peristiwa yang berlangsung pagi hari hari ini merupakan akibat kemelut yang terjadi di kalangan TNI AD, sehubungan dengan pelaksanaan rasionalisasi  tentara, serta keterlibatan militer dalam lapangan politik.

Menanggapi tuntutan ini, Presiden Sukarno menyatakan tiga hal pokok :

 (1)yang berdemonstrasi hanya rakyat Jakarta, maka ia akan meninjau lebih dahulu aspirasi rakyat di daerah-daerah;

 (2) ia akan berunding terlebih dahulu dengan pemerintah , karena ia tidak mau menjadi diktator; 

(3) hendaknya ia diberi waktu untuk mengadakan persiapan-persiapan mengenai pemilihan umum.

Presiden Sukarno berpidato di hadapan para demonstran untuk menyampaikan prinsip-prinsipnya itu, menenangkan mereka dan akhirnya para demonstran membubarkan diri. 

Petisi Para Perwira TNI AD

Setelah para demonstran bubar, serombongan perwira menengah Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) , Kolonel A.H. Nasution, menghadap kepada Presiden di Istana.  Mereka menyampaikan permohonan kepada Presiden agar :

(1) kepala negara membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sekarang ini dan membentuk DPR yang baru dalam tempo yang singkat, dengan memperhatikan kepentingan rakyat;

(2) mengistirahatkan anasir-anasir di DPRS yang sekarang ini, yang berkecenderungan negatif terhadap Angkatan Perang, dan mengambil tindakan terhadap pejabat-pejabat Angkatan Perang yang menyalahi kewajiban penyimpanan rahasia-rahasia Angkatan Perang; 

(3) melanjutkan pelaksanaan perbaikan pimpinan Angkatan Perang  dan penyempurnaan-penyempurnaan pertumbuhan Angkatan Perang ; 

(4) menjaga ketertiban umum untuk menghindari kekacauan.

Presiden Sukarno menjawab akan memperhatikan apa yang telah disampaikan dalam tuntutan itu, dengan pesan agar Angkatan Perang dapat menjaga ketentraman umum .  Presiden juga mengatakan akan mengadakan konsultasi mengenai hal ini dengan pemerintah dan mengusahakan selekas mungkin diadakannya pemilihan umum  (Hisyam, 2004 : 74-76).

Selain di Jakarta tuntutan pembubaran Parlemen juga terjadi di Bandung pada bulan November 1952.

Ada pandangan bahwa  peristiwa ini merupakan kudeta yang kedua sejak Indonesia merdeka. Kudeta yang pertama terjadi pada 3 Juli 1946 ketika Persatuan Perjuangan yang beroposisi melakukan penculikan terhadap PM  Sjahrir dan anggota kabinet lainnya. 

Latar belakang Peristiwa 17 Oktober 1952 ... (bersambung).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya