Kabinet Natsir dan Sistem Parlementer


Presiden Sukarno membubarkan RIS pada 17 Agustus 1950 dan secara resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (kesbangpolkulonprogo.co.id, 29 Agustus 2022).

Kabinet pertama (September – Maret 1951) dibentuk oleh Natsir dan berintikan Masyumi dengan dukungan PSI setelah usaha membentuk koalisi Masyumi – PNI gagal. Kabinet Natsir meletakkan jabatan setelah berkuasa selama lebih kurang tujuh bulan. 

Pada masa Natsir ini pemberontakan RMS berakhir pada November 1950. Pada tahun 1951 serdadu-serdadu kolonial asal Ambon yang menolak didemobilisasikan di Indonesia sebanyak 12.300 orang berserta keluarganya diangkut ke negeri Belanda.

Selama memerintah Natsir menjalankan beberapa program: 

1. Mempersiapkan dan mengatur pemilihan umum untuk Majelis Konstituante nasional dalam waktu sesingkat mungkin;

2. Mengkonsolidasikan dan menyempurnakan pemerintahan agar sesuai dengan UUD Sementara;

3. Berjuang keras untuk perdamaian dan keamanan di seluruh bangsa;

4. Memperkuat perdagangan sebagai dasar dari ekonomi nasional yang sehat, dan mewujudkan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja;

5. Mempercepat pembangunan perumahan rakyat, meningkatkan kesehatan, dan mempromosikan pengembangan standar hidup;

6. Menyempurnakan organisasi angkatan bersenjata dan mentransfer pasukan yang didemobilisasi dari kedua tentara regular dan unit gerilya untuk kehidupan sipil;

7. Berusaha untuk mencari solusi dari masalah New Guinea pada akhir 1950.

Tujuan keseluruhan dari program ini adalah transformasi ekonomi kolonial lama menjadi ekonomi baru (Kahin 1950: 212).

Sistem Parlementer

Kabinet Natsir bertanggungjawab kepada parlemen satu kamar (Dewan Perwakilan Rakyat) yang berjumlah 232 orang dengan perincian sebagai berikut:  Masyumi mendapat 49 kursi (21%), PNI 36 kursi (16%), PSI (17 kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai Katholik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Murba 4 kursi (1,7%). Sedangkan lebih dari 42 persen kursi dibagi di antara partai-partai atau perorangan. 

Sukarno selaku presiden tidak memiliki kekuasaan riil kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet. Sesuai konstitusi Natsir bersikeras agar Sukarno membatasi dirinya dalam peran presiden sebagai lambang saja. Sukarno tidak begitu senang dengan peranan semacam itu dan merasa dirinya semakin cocok dengan pandangan PNI dan kelompok radikal (Rickleffs, 2005 : 481).

Perdana Menteri berikutnya (April 1951 – Februari 1952) adalah Sukiman Wirjosandjojo, yang membentuk koalisi Masyumi-PNI. Sukarno lebih senang dengan susunan ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya