Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan


Pemberontakan Darul Islam dilancarkan oleh pasukan-pasukan gerilyawan Sulawesi Selatan yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat Sulawesi Selatan berhasil membentuk batalion Tengkorak 40.000 dan berjasa besar dalam peperangan melawan kekuasaan Belanda di sana. Atas keberhasilan batalion inilah Kahar Muzakar muncul sebagai tokoh pejuang yang terkenal. Atas prestasinya itu ia kemudian ditugaskan membentuk Komando Grup Seberang yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Ia diangkat sebagai komandan dengan pangkat letnan kolonel. Atas perintahnya, pasukan-pasukan gerilya seluruh Sulawesi Selatan dipersatukan dengan nama Kesatuan Gerilya Sulawesi  Selatan(KGSS). KGSS mengajukan tuntutan agar mereka diterima dalam angkatan perang RIS . Permintaan ini ditolak karena adanya program reorganisasi dan rasionalisasi dalam ketentaraan. Mereka yang lulus ujianlah yang diterima sebagai tenrara RIS.

Penolakan ini membuat mereka kecewa. Kekecewaan ini makin menjadi dengan adanya kenyataan bahwa pasukan Andi Aziz dari KNIL dilantik menjadi APRIS pada 30 Maret 1950. 

Kahar Muzakar  Angkat Senjata

KGSS memperkuat diri  dan anggotanya bertambah menjadi 15.000 orang. Kahar Muzakar ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini. KGSS mengajukan permintaan supaya dibentuk suatu brigade bekas gerilyawan rakyat Sulawesi Selatan dengan nama Brigade Hasanuddin. Karena  permintaan ini ditolak, KGSS marah dan pada tanggal 2 Juli 1950 mereka menyingkir ke gunung-gunung. Kahar Muzakar ikut menyingkir bersama anak buahnya. Pemerintah mengeluarkan dekrit yang dinamakan Dekrit Kawilarang yang menyatakan bahwa KGSS dibubarkan. Sejak saat itu Kahar Muzakar mengangkat senjata.

Operasi Militer

Operasi-operasi militer dilancarkan oleh APRIS (Angkatan Perang RIS). Pada bulan November 1950, pemerintah memutuskan membentuk Corps Cadangan Nasional sebagai wadah bagi bekas gerilyawan Sulawesi Selatan.  Anggota-anggota KGSS ditempatkan pada kamp-kamp penampungan untuk nantinya dilantik sebagai Corps Cadangan Nasional. Akan tetapi kemudian terjadi perselisihan pendapat yang menyebabkan anggota-anggota KGSS menarik diri dan mengangkat senjata lagi. 

Bubarnya Corps Cadangan Nasional

Pada tanggal 17 Agustus 1951, pemerintah pusat membubarkan Corps Cadangan Nasional. Hal ini mengobarkan perlawanan gerilyawan Sulawesi Selatan . Para anggota KGSS yang menerima pembentukan Corps Cadangan Nasional kembali membelot dan bergabung dengan Kahar Muzakar. 

Republik Islam Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus 1953, Kahar Muzakar memproklamasikan berdirinya Negara islam Indonesia di Sulawesi Selatan. Bersamaan dengan itu usaha menghubungi Kartosuwirjo dilakukan. 

Pemberontakan Darul Islam di Sulawesi Selatan berlangsung cukup lama. Pasukan Teritorium VII Sulawesi Selatan tidak mampu memadamkan pemberontakan ini. Bantuan didatangkan dari Divisi Brawijaya, tapi pemberontakan Darul Islam belum juga bisa dipadamkan. Baru setelah Divisi Siliwangi didatangkan, pemberontakan Kahar Muzakar dapat ditumpas. Kahar Muzakar mati tertembak pada tahun 1965 dan keamanan daerah Sulawesi Selatan dapat dikembalikan sepenuhnya (Masyhuri, 2004 : 238-239).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya