Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan


Pemberontakan DI/TII di luar Jawa meletus di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dan di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh.

Di Kalimantan Selatan , seorang bekas letnan dua TNI memberontak pada tahun 1950 dan tahun 1959. Ia mendasarkan gerakannya atas Islam, dan menyatakan gerakannya sebagai gerakan DI/TII.  Pasukan tempurnya diberi nama Kesatuan Rakyat  yang Tertindas (KRjT). Pemberontakan Ibnu Hajar dapat dipadamkan . Terlahir sebagai Angli atau Saderi bin Umar,  Ibnu Hajar ditangkap dan menjalani hukuman mati pada tanggal 22 September 1965 (Masyhuri, 2004 : 237-238).

Dalam Ensiklopedi Sejarah Indonesia disebutkan bahwa Ibnu Hadjar masuk ke dalam barisan DI/TII pada tahun 1954 setelah Kartosuwiryo mengajaknya untuk mempertahankan Negara Islam Indonesia (NII). Di sini Ibnu Hadjar diberi jabatan sebagai Menteri Negara sementara Kartosuwiryo sebagai presiden, Daud Beureu’eh dari Aceh didapuk sebagai Wakil Presiden dan Kahar Muzakkar dari Sulawesi dipercaya sebagai Wakil Menteri Pertahanan Pertama . Di sini, Ibnu Hadjar juga didapuk menjadi pemimpin gerakan Darul Islam Kalimantan.

Setahun bergabung dengan DI/TII, tak ada serangan berarti yang dilancarkan kelompok Ibnu Hadjar. Bahkan, gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955 para petugas dan pemilih di desa-desa lalu lalang seperti biasa sehingga Pemilu dapat berjalan dengan lancar. Padahal, sebelumnya KRjT menyatakan akan melakukan konfrontasi dalam ajang pesta politik tersebut dan mendesak konstituen untuk memberi suaranya kepada Partai Islam.

Serangan yang memiliki dampak luas terjadi setelah KRjT membentuk divisi-divisi di tiap daerah dengan dipimpin oleh seorang komandan yang merangkap sebagai kepala daerah pejuang mujahidin. Masing-masing dari mereka mempunyai wilayah operasi khusus. Strategi ini cukup berhasil membuat pemerintah pusat kalang kabut hingga pada tahun 1955 Presiden Sukarno melalui pidatonya di Banjarmasin meminta Ibnu Hadjar dan kelompoknya untuk menyerah. 

Permintaan orang nomor satu itu tidak digubris, malah kekuatan Ibnu Hadjar semakin memuncak. Pemerintah pun terpaksa mengirim tambahan pasukan TNI ke Kalsel untuk menumpas kelompok militan Ibnu Hadjar. 

Kisah perlawanan Ibnu Hadjar dan KRjT baru bisa diredam pada 1963. Ibnu Hadjar ditahan dan dijatuhkan hukuman mati atas perbuatan makarnya pada 23 Maret 1965 (esi.kemendikbud.go.id, 2023).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya