Mutual Security Act RI -AS


Perdana Menteri berikutnya setelah Natsir adalah Sukiman Wirjosandjojo (April 1951 – Februari 1952) , yang membentuk koalisi Masyumi-PNI. Sukarno lebih senang dengan susunan ini. Wakil Perdana Menteri nya adalah Suwirjo. Karena itu kabinet ini diberi nama Kabinet Sukiman-Suwirjo.

Kabinet Sukiman-Suwirjo mempunyai tujuh program : 

(1) menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara; 

(2) membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial-ekonomi rakyat, dan memperbaharui hukum agraria sesuai kepentingan petani; 

(3) mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan; 

(4) menyelesaikan persiapan Pemilihan Umum untuk membentuk Konstituante dan menyelenggarakannya dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah; 

(5) menyiapkan undang-undang tentang : (a) pengakuan Serikat Buruh; (b) perjanjian kerja sama (collectieve arbeidsovereenkomst); (c) penetapan upah minimum; (d) penyelesaian pertikaian perburuhan; 

(6) menjalankan politik luar negeri yang bebas serta aktif dan yang menuju perdamaian; menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda bukan atas dasar Unie-Statuut melainkan perjanjian internasional biasa; mempercepat peninjauan kembali lain-lain persetujuan hasil KMB dan meniadakan perjanjian-perjanjian yang nyata merugikan rakyat dan negara;   

(7) memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.

Mutual Security Act 1951

Pada tanggal 23 Februari 1952 kabinet Sukiman-Suwirjo sebenarnya telah didemisioner karena ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan Mutual Security Act 1951. (Sudibjo, 2004 : 322).

Terkuaknya Kesepakatan RI - AS

Menurut McMahon, pada bulan Januari 1952, dengan dukungan Departeman Luar Negeri AS, Duta Besar Cochran hampir mencapai sebuah kesepakatan rahasia mengenai pakta keamanan bersama dengan Menteri Luar Negeri Kabinet Sukiman, Ahmad Subarjo. Namun, beberapa saat sebelum penandatanganan, kesepakatan tersebut terkuak ke publik. Timbullah gelombang kritik di masyarakat, yang melihatnya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap nasionalisme Indonesia dan netralitasnya dalam masalah-masalah internasional. Kesepakatan itu akhirnya tidak jadi ditandatangani dan Sukiman dipaksa mengembalikan mandatnya (McMahon : ----, 321).

Pemerintahan Truman

Pemerintahan AS di bawah Presiden Truman berusaha membangun hubungan ekonomi dan militer dengan Perdana Menteri Sukiman di bawah Ketetapan Keamanan Bersama (Mutual Security Act 1951). Meskipun gagal dan Sukiman jatuh, AS tetap tetap berusaha menarik Indonesia ke kubunya. Upaya yang lebih besar dilakukan setelah pemerintahan Truman berakhir dan diganti oleh presiden yang baru, yakni Presiden Dwight D. Eisenhower (Wardaya, 2008 : 91). 

Selanjutnya pandangan Baskara T. Wardaya dalam bukunya Indonesia Melawan Amerika akan saya gunakan sebagai salah satu referensi untuk melihat hubungan RI-AS secara kritis.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya