Berdirinya Partai Murba


Partai Murba yang berasaskan sosialisme didirikan di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1948. Partai Murba merupakan fusi dari tiga partai setelah PKI dan FDR (Front Demokrasi Rakyat) mengadakan pemberontakan Madiun. Pendirinya adalah Sukarni, Adam Malik, Pandu Kartawiguna dan Maruto Nitimihardjo.  Adapun ketiga partai yang berfusi adalah Partai Rakyat Jelata, Partai Buruh Merdeka dan Partai Rakyat. Partai Buruh Merdeka  adalah sisa organisasi Persatuan Perjuangan yang didirikan di Purwokerto pada bulan Januari 1946 oleh Tan Malaka.

Anggaran Dasar Partai Murba disahkan pada kongresnya yang pertama tahun 1948 dan disempurnakan pada kongres berikutnya tahun 1950, 1952, 1955 dan 1960. Kongres tahun 1960 untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan kepartaian yang berlaku setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Asas dan Tujuan Partai

Asas Partai Murba adalah sosialisme dan anti fasisme, imperialisme dan kolonialisme. Adapun tujuan Partai Murba adalah mempertahankan dan memperkokoh kemerdekaan 100 persen bagi republik dan rakyat Indonesia menuju masyarakat sosialis. 

Istilah Murba ditafsirkan sebagai golongan rakyat terbesar yang paling melarat, terperas dan tertindas  dalam masyarakat Indonesia. 

Partai Murba dibagi ke dalam beberapa golongan, di antaranya : Murba mesin, tanah, pengangkutan, perdagangan, kota dan Murba intelek. 

Partai Murba memiliki empat orang anggota dalam DPR RI (1 Agustus 1954). 

Dalam Pemilu bulan Oktober 1955 Partai Murba memperoleh dua kursi di DPR dan empat kursi di Konstituante. 

Dalam DPR-GR Murba muncul dengan seorang wakil (Juni 1960).

Ketika Sukarni diangkat menjadi Duta Besar di RRC pada pertengahan tahun 1960, jabatan ketua umum Partai Murba digantikan oleh Wasid Suwarto. Pada tahun 1964 Sukarni kembali dari Beijing, pada waktu itu Wasid masih menjadi ketua umum.

Di saat sedang mempersiapkan sidang pleno Dewan Partai yang direncanakan di Lembang, Bandung, pada bulan Januari 1965, Partai Murba dibubarkan oleh pemerintah karena dorongan dari Badan Pendukung Sukarno dan Manikebu. Sukarni ditahan dan kemudian dibebaskan setelah pemberontakan G30S. Dengan larangan pemerintah itu, para anggotanya dalam dewan-dewan perwakilan dan jawatan baik di pusat maupun di daerah harus meninggalkan kedudukannya.

Pada tahun 1966 Sukarni mendesakkan keinginannya kepada pemerintah agar Partai Murba direhabilitasi. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1966 Partai Murba disahkan kembali oleh pemerintah Orde Baru. 

Pada tahun 1971, sepeninggal Sukarni, Maruto Nitimihardjo diangkat sebagai pejabat ketua umum menggantikan Sukarni.

Di dalam sejarahnya Partai Murba selalu beroposisi pada penyelewengan terhadap UUD 1945 dan Panca Sila. Salah satu hasil oposisi yang terkenal dalam sejarah RI adalah pembatalan sepihak hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). (Sudiyono, 2004 : 404).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya