NU Keluar dari Masyumi


Satu satu partai politik yang diperbolehkan hidup di zaman Jepang adalah Mayumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang didirikan pada tanggal 7 November 1943 di Yogyakarta. Partai ini merupakan gabungan partai dan organisasi Islam, yakni Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) . Masyumi merupakan kelanjutan dari organisasi sebelumnya, yaitu Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI) yang didirikan tahun 1937 (Purwoko, 2004 : 53). 

Pada tahun 1950, anggota Masyumi diperkirakan mencapai 13 juta orang, meskipun yang terdaftar baru 600.000 orang dan yang memperoleh kartu anggota sebanyak 400.000 orang. Dengan demikian, partai ini jauh lebih maju daripada MIAI. Masyumi merupakan pusat organisasi ribuan guru di desa yang dipengaruhi langsung oleh Kantor Urusan Agama. 

Perpecahan.

Seiring dengan pesatnya aktivitas Masyumi, partai ini mengalami perpecahan di kalangan anggotanya. Pada bulan Juli 1947, PSII keluar dari Masyumi dan menyatakan dirinya kembali sebagai partai independen karena PSII ingin memperoleh posisi dalam Kabinet Amir Sjarifuddin sedangkan Masyumi pada saat itu menjadi partai oposisi. 

Pada tahun 1952, NU menarik diri dari Masyumi karena perebutan jabatan menteri agama pada Kabinet Wilopo. NU menginginkan tetap Wahid Hasyim (NU) dan bukan Fakih Usman (Muhammadiyah). Di samping itu NU menitikberatkan perhatian kepada masalah pendidikan Islam dan amal kegamaan, sedangkan Masyumi lebih memperhatikan soal-soal ekonomi dan politik dalam program-programnya. itu (Purwoko, ENI Jilid 10, 2004 : 53-55). 

Liga Muslimin Indonesia

Karena berbagai perbedaan pada tahun 1952 Nahdatul Ulama, menyusul PSII dan Perti membentuk Liga Muslimin Indonesia sebagai wadah kerjasama partai politik dan organisasi Islam. 

Pemilu 1955

Pada Pemilu 1955, NU berada pada peringkat ketiga dengan memperoleh 18,4% suara, partai Masyumi berhasil menduduki peringkat kedua dalam pengumpulan suara dengan 20,9 % suara dan PNI memperolah 23,3 % suara, berada pada peringkat pertama. PKI memperoleh 16,4 % suara, PSII 2,9 % suara dan Perti 1,3 % suara. (Purwoko, ENI Jilid 10, 2004 : 53-55

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya