Pembentukaan BPUPKI (Dokuritsu Zumbi Coosakai).


Dengan janji PM Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso di dalam Teikoku Gikai (DPR Jepang) pada tanggal 7 September 1944, untuk memerdekakan To Indo (Hindia Timur) di kelak kemudian hari, serta melihat situasi Perang Dunia II yang begitu suram, pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Saiko Shikikan (Panglima Tertingi) Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan yang kemudian menjadi Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya, Dokuritsu Zumbi Coosakai.
Tujuan pembentukan badan tersebut adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting dalam hubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lain, yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Struktur badan ini terdiri dari seorang Kaicoo (Ketua), dua Fuku Kaicoo (Ketua Muda), 60 orang Iin (Anggota), termasuk empat orang golongan Cina dan golongan Arab, serta seorang peranakan Belanda. Terdapat pula tujuh orang anggota Jepang yang duduk dalam pengurus istimewa, mereka akan menghadiri sidang, tetapi tidak memiliki hak suara.
Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Tenno Heika (Kaisar Jepang), BPUPKI dibentuk. Ketuanya adalah dr.. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, dengan dua orang Ketua Muda yaitu R.P Suroso, Syucokan atau Residen Kedu, dan Ichibangase, Residen Cirebon. R.P. Suroso juga merangkap sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI, dengan dibantu oleh Toyohiko Masuda dan A.G. Pringgodigdo.
Pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangi-In, bangunan lama Volksraad di Jakarta. Upacara ini dihadiri oleh Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Wilayah Ketujuh yang bermarkas di Singapura, atasan tentara Jepang yang bertugas di Indonesia), dan Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara Ke-16 di Jawa). Pada kesempatan itu pula dikibarkan bendera Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo yang kemudian disusul oleh pengibaranSang Saka Merah Putih oleh Toyohiko Masuda (Masyhuri, ENI Vol 3, 2004: 28-29).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Dari Seorang Teman

Catatan Dadang Kusnandar Minggu` 28 Juni 2009 sesaat menunggu istri dan anak pulang dari pasar tradisional, saya mengirimkan pesan pendek (tapi cukup panjang) kepada Tomi Johan Agusta di Denpasar, Mas Adji Klewang di Malang, dr Ribka Tjiptaning di Jakarta, Mas Cahyo Suryanto di Surabaya, Mas Harjoko di Bandung, Mas Dahono di Jakarta. Saya mentransfer kegelisahan sekaligus impian yang cukup lama terpendam: Museum Komik. Jika setiap selesai shalat Shubuh dan menyiapkan diri ke sekolah, anak saya menyalakan televisi 14 inchi terus memeloti film kartun luar, seketika terpikir betapa minimnya pengetahuan anak saya menyoal tokoh lokal. Meski anak saya yang baru saja naik kelas 8 di Cirebon itu tergolong rajin baca dan mengoleksi buku; tetap saja Naruto, dan sebagainya yang dikenal-- mungkin jadi idola. Saya agak yakin anak-anak lain pun melakukan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia. Isi sms saya : Yang terpikir sekarang adalah, ingin ada yang mau bareng-bareng wujudkan mimpiku mendir...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya

Museum Sebagai Jendela Kebudayaan

Museum diperlukan untuk mengumpulkan, ,menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia,alam dan lingkungannya. Hal itu berlaku juga untuk komik Indonesia tentunya. Artikel ini menggambarkan fungsi museum dalam mengamankan komik Indonesia sebagai benda hasil budaya. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan criteria sebagai berikut: pertama, memiliki nilai sejarah dan ilmiah; kedua, memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, serta periodesasi; ketiga, dapat menjadin monument sejarah dan budaya (Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional danMuseum). Koleksi Koleksi museum tentunya harus didokumentasikan secara verbal dan visual dengan ketentuan teknis permuseuman. Koleksi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan, tetapi boleh dipinjamkan untuk kepentingan pelayanan masyaraka...
Baca selengkapnya