Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)


Pada bulan Juni 1962, Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) yang kosong sejak November 1953 sambil tetap menjadi Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan. Kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat digantikan Achmad Yani. (Ricklefs, 2005 : 533-534).

Sebelumnya Nasution sempat mendirikan partai politik bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada tanggal 20 Mei 1954. Tanggal itu dipilih karena merupakan Hari Kebangkitan Nasional. IPKI didirikan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-undang Dasar 1945, dan berdasarkan ideologi Panca Sila. IPKI bertujuan mempertahankan dan membina Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat Panca Sila.

Sesuai dengan asasnya, IPKI menyatakan dirinya sebagai partai pendobrak dan penerobos segala penyelewengan dan kemacetan yang menghalangi tercapainya tujuan dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. IPKI mempunyai lambang Tugu Proklamasi dengan perisai Panca Sila di dalamnya, yang dilingkari oleh sebulir padi di sebelah kanan dan serangkai kapas di sebelah kiri.

Dalam rangka mencapai cita-citanya itu, IPKI berusaha membimbing rakyat Indonesia untuk meyakini arti Panca Sila dan menanamkan semangat jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-undang Dasar 1945 untuk diamalkan dan diteruskan kepada generasi yang akan datang. 

Dalam rangka mengembangkan demokrasi, IPKI juga berusaha melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Panca Sila, baik di dalam maupun di luar lembaga-lembaga negara. 

Dalam rangka mencari dukungan rakyat, IPKI mengadakan kerja sama dengan segenap golongan dalam masyarakat dan berusaha membina pengintegrasian rakyat dengan pemerintah demi terwujudnya masyarakat Panca Sila.(Sudibjo, 2004 : 21).


Pemilu 1955

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada Pemilu 1955 memperoleh 544.803 suara (1,44%) dan mendapatkan 8 kursi di Dewan Konstituante, serta meraih 4 kursi di DPR. 

Meskipun diinisiasi oleh kalangan militer, banyak tentara pada masa itu yang justru memberikan dukungan kepada partai lain seperti PKI, sehingga perolehan suara IPKI tergolong kecil dan berada di posisi kesembilan dalam pemilihan Konstituante (kab-seluma.kpu.go.id)


Pemilu 1971

Dalam Pemilu 1971, IPKI ikut menjadi kontestan, dan mendapatkan satu kursi di DPR. Sesuai dengan program penyederhanaan kepartaian, pada tahun 1973 IPKI bersama-sama dengan PNI, Parkindo, Partai Katolik dan Partai Murba, berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 


Partai Tentara / Partai Kolonel 

IPKI didirikan oleh tokoh-tokoh militer seperti A.H. Nasution setelah Peristiwa 17 Oktober 1952. Partai ini sering dijuluki sebagai "partai tentara" atau "partai kolonel" karena didukung oleh para perwira.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Ibukota Pindah ke Yogyakarta

Mahabharata