Commisie tot Herziening

Commisie tot Herziening van de Staatsinrichting van Nederlands Indië (Panitia Pembaharuan Susunan Ketatanegaraan Hindia Belanda).

Karena adanya tuntutan keras dari Radicale Concentratie pemerintah Belanda mengirimkan kawat yang menjadi dasar bagi suatu keterangan yang kemudian secara populer disebut November Belofte (Janji November).
Pada tanggal 18 November 1918 di dalam rapat Volksraad, wakil pemerintah Belanda, Mr. Talma, membacakan suatu keterangan pemerintah yang menggambarkan pedoman baru yang akan digunakan oleh pemerintah di dalam politiknya di masa yang akan datang (Sulistiyono, 2004:24).
Untuk menahan tiap-tiap tuntutan agar cita-cita parlemen untuk Indonesia segera direalisasikan seperti yang dikehendaki oleh Radicale Concentratie tersebut, pemerintah Belanda pada tanggal 17 Desember 1918 melantik suatu komisi yaitu Commisie tot Herziening van de Staatsinrichting van Nederlands Indië (Panitia Pembaharuan Susunan Ketatanegaraan Hindia Belanda). Laporannya yang dikirimkan pada tanggal 30 Juni 1920 kepada pemerintah, antara lain, berisi rancangan-rancangan perubahan menuju otonomi Indonesia dengan membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak turut mengatur urusan negeri dengan nama Landsstaten sebagai pengganti Volksraad yang hanya mempunyai hak sebagai penasihat saja. Namun komisi ini tidak berani mengemukakan usul supaya diadakan parlemen, sehingga sangat mengecewakan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Harapan Radicale Concentratie semakin pudar ketika Gubernur Jenderal Fock yang sangat represif menggantikan van Limburg Stirum. Tuntutan Radical Concentratie tidak pernah terwujud sampai Hindia Belanda bertekuk lutut kepada Jeoang pada tahun 1942.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya