Ki Hadjar Dewantara dan Konsep Pendidikannya

Ki Hadjar Dewantara (KHD), putra Paku Alam III, dilahirkan di Yogyakarta 2 Mei 1899 dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Tidak menyelesaikan sekolah guru (Kweekschool) ia justru pindah ke STOVIA (School tot Opleiding van Indiche Artsen)di Jakarta tapi tak selesai karena orang tuanya tidak mampu membiayai. Tahun 1912 ia menjadi redaksi De Express yang dipimpin E.F.E. Douwes Dekker di Bandung sambil menjadi anggota BO (Boedi Oetomo), SI (Sarekat Islam) dan mendirikan partai revolusioner Indische Partij bersama Dekker dan Tjipto pada tahun 1912. Karena tulisannya "Als ik een Nederlander was" (Jika aku orang Belanda) ia dkk dibuang ke Belanda. Tapi justru di sanalah ia mendapatkan ijazah gurunya. Selain itu ia pun mendirikan Indonesische Persbureau yang menjadi tempat berkumoul mahasiswa Indonesia di Belanda. Ia juga menjadi redaktur Hindia Putra yang diterbitkan Indische Vereniging yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan menjadi ketua Nationaal Indische Partij, tapi sejak tahun 1921 ia terjun sepenuhnya ke dunia pendidikan dengan menjadi guru karena yakin bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara meningkatkan taraf hidup rakyat. Apabila sebelumnya ia mengajar di sekolah Adi Darmo milik kakaknya yakni RM Soerjopranoto, maka pada tahun 1922 ia mendirikan Taman Siswa dengan sistem "among" (asuh) di mana guru adalah sebagai "pamong" (pengasuh). Dalam pergerakannya Taman Siswa mendapat dukungan dari Sarasehan Selasa Kliwon. Prinsip sistem pendidikan among adalah : "Ing ngarso sung tuladha" (Di depan memberi keteladanan) , "Ing madya mangun karsa" (di tengah membangun karsa) dan "Tut wuri handayani" (dari belakang memberdayakan). Di zaman Jepang KHD memimpin Putera (Pusat Tenaga Rakyat) bersama Bung Karno, Bung Hatta dan Kiai H. Mas Mansyur. Mereka berempat disebut Empat Serangkai. Kemudian setelah Indonesia merdeka KHD menjadi Mentri Pengajaran pada kabinet pertama. Ia wafat tahun 1959 dan hari kelahirannya (2 Mei) diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya