Insulinde Partij


Pada tanggal 9 Mei 1914 atas prakarsa Sneevliet, B.J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, P. Bergsma dan Semaun, didirikanlah ISDV (Indische Sociaal Democratischee Vereniging) atau Ikatan Sosial Demokrat Hindia di Semarang. Karena kala itu sosialisme belum populer, para pemimpin ISDV yang berbangsa Belanda mendekati serdadu dan pegawai Belanda, sedang Semaun yang pribumi merembes ke perkumpulan yang berhaluan nasional seperti Insulinde.
Insulinde Partij merupakan kelanjutan dari Indische Partij. Pada bulan Maret 1913 Indische Partij dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemimpin Indische Partij dibuang ke Belanda. Kemudian oleh para pemimpinnya yang masih ada Indische Partij diubah menjadi Insulinde Partij dengan program utamanya "mendidik suatu nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita persatuan bangsa." Anggota Insulinde sekitar 6000 orang.
Saat para pemimpin Indische Partij kembali dari pengasingan pada bulan Juni 1949 mereka mendirikan NIP (National Indische Partij) sebagai pengganti Insulinde Partij. NIP terbuka untuk "Indiers" yaitu semua orang yang merasa dirinya bertanah air Hindia (Indonesia). Pada tahun 1923 NIP dibubarkan karena kebanyakan anggotanya yang keturunan Belanda atau Indo-Belanda lebih suka bergabung dengan perkumpulan yang anggotanya hanyalah Belanda dan Indo-Belanda yaitu Indo-EuropeeschVerbond (IEV). (Wardhani, 2004:185).
Meski Insulinde Partij baru berdiri pada tahun 1913 tapi sebagai perkumpulan Insulinde telah ada di Bandung sejak tahun 1907. Insulinde berdiri sebagai reaksi terhadap paham kolot dari Indische Bond yang didirikan pada tahun 1898 oleh keturunan peranakan dan totok. Insulinde dimaksudkan sebagai perkumpulan untuk orang pribumi, orang Eropa yang lahir di Hindia Belanda, serta orang kulit putih lainnya yang menetap di Hindia Belanda. Insulinde yang tadinya bersifat sosial pada 6 September 1912 menjadi partai politik bernama Indische Partij. Pendirinya adalah Dr. E.F.E. Douwes Dekker, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Surjaningrat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya