Indië Weerbaar (Pertahanan Hindia)


Dengan pecahnya Perang Dunia I pada bulan Agustus 1914 gagasan mengenai pembentukan milisi paruh waktu yang terdiri dari orang-orang Indonesia dibicarakan lagi, setelah sebelumnya ditolak pemerintah. Milisi merupakan kekuatan pertahanan yang lebih murah daripada memperbesar pasukan profesional. Budi Utomo yang mempunyai cabang di kalangan orang Jawa yang berdinas pada tentara kolonial bangkit dari tidurnya dan mulai mengkampanyekan pembentukan milisi. Kecaman muncul terhadap Budi Utomo yang dianggap telah diatur oleh pemerintah. Sarekat Islam melangkah lebih jauh. Mereka berpandangan bahwa rakyat Indonesia dapat diharapkan mempertahankan rezim penjajahan hanya apabila mereka diwakili dalam pemerintahan. Budi Utomo pada tahun 1915 mendukung pandangan ini. Dengan demikian kampanye Indië Weerbaar berubah dengan cepat menjadi isu perwakilan rakyat (Ricklefs, 2005:359).
Pada tahun 1916-1918 suatu delegasi yang terdiri dari atas perwakilan Budi Utomo, SI, Regenten Bond dan organisasi serupa dari keempat kerajaan di Jawa berkunjung ke negeri Belanda. Mereka mengajukan petisi kepada Ratu Wilhelmina dan berkeliling negara itu guna memberikan ceramah-ceramah.
Parlemen Belanda bertindak menangani masalah-masalah itu. Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Milisi Pribumi tidak disetujui, tetapi RUU tentang Pembentukan Volksraad disetujui pada bulan Desember 1916.
Partai-partai bersiap-siap untuk pemilihan anggota Volksraad. Budi Utomo menunjukkan kelemahannya. Organisasi ini ingin menarik massa dari luar Jawa dan Madura tetapi kekuatan anti Islam dalam ide-ide Radjiman dan kawan kawanlah yang menang. Lagipula Budi Utomo masih terbelenggu pemikirannya yang Jawa sentris dan terpecah antara kelompok moderat dan konservatif. BU bahkan dinilai lebih konservatif dari pemerintah kolonial di bawah Gubernur Jendral J.P. Graaf van Limburg Stirum yang saat itu mendukung pembaharuan politik.
Sementara itu pengaruh kiri di dalam Sarekat Islam semakin bertambah besar karena ISDV berusaha memperoleh basis rakyat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya