Indische Partij


Pada tahun 1911 suatu partai politik yang bernama Indische Partij didirikan oleh seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.F.E. Douwes Dekker (Setiabudi). Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat (kemudian bernama Ki Hadjar Dewantara) ikut bergabung. Indische Partij memaklumkan suatu nasionalisme Hindia dan menuntut kemerdekaan. Pemerintah Hindia Belanda tidak mau mengakui Partai ini. Pada tahun 1913 ketiga pemimpin tersebut diasingkan ke negeri Belanda. Tjipto sampai tahun 1914. Douwes Dekker sampai tahun 1918 dan Suwardi sampai tahun 1919.
Nes.
Setiabudi anak seorang agen bank papan atas berkebangsaan Belanda, memiliki darah Jawa-Jerman dari ibunya sehingga dimasukkan dalam kategori Indo. Ia dilahirkan di Pasuruan pada 8 Oktober 1879 dengan nama Ernest Francois Eugene Douwes Dekker dipanggil Nes. Setiabudi Danudirdja adalah nama yang diberikan Bung Karno pada Nes. Nes bersekolah HBS di Jakarta lantas bekerja di kebun kopi di Gunung Semeru dan Pabrik Gula Pajarakan. Nes pun pernah ikut berperang melawan Inggris di Afrika Selatan (Perang Boer) sebelum menjadi jurnalis di De Locomotief, Soerabaiash Handelsblad dan Bataviaasch Nieuwsblad. Saat sukses menjadi profesional di Jakarta Nes dekat dengan M.H. Thamrin dan para mahasiswa STOVIA seperti Soetomo dan turut mendukung dan menyeponsori berdirinya BO (Boedi Oetomo) bahkan hadir pada kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Namun ia bersama Dr Tjipto dan Ki Hadjar Dewantara justru mendirikan Indische Partij (IP)yang revolusioner anti eksploitasi kolonialis-kapitalis yang memiskinkan pribumi. IP berusaha menyatukan pribumi dan Indo-Belanda untuk mengusir penjajah. Mereka menyebarkan gagasannya melalui De Express. Di Bandung ia mengikuti jejak KHD mendirikan sekolah yang diberi nama "Ksatriaan Instituut" di mana Bung Karno ikut mengajar (lokasi sekolah tersebut sekarang dijadikan SMP Negeri 1). Saat IP dibubarkan pemerintah kolonial mereka dibuang ke Belanda. Pada waktu itulah Setiabudi belajar ekonomi di Universitas Zurich dan lulus dalam setahun dari masa studi empat tahun. Di masa Perang Dunia I ia menyelundupkan senjata ke Thailand dan India kemudian menyusup ke Indonesia dan mendirikan NIP. Saat Perang Dunia II ia ditawan Jepang di kamp tahanan di Ngawi. Tahun 1946 ia diasingkan ke Suriname dan kemudian ke Belanda karena usia tua dan sakit-sakitan. Pada saat itu penglihatannya mulai terganggu. Kemudian ia menyusup ke Indonesia dengan surat2 palsu yang diusahakan suster perawat yang kemudian menjadi istrinya. Saat tiba di Yogyakarta tahun 1947 ia diangkat menjadi Menteri Negara menjabat Sekretaris Politik Perdana Mentri. Selama di Yogya ia tinggal dengan Bung Karno yang telah menjadi Presiden. Tahun 1948 ia ditangkap dan diperlakukan kasar oleh tentara Belanda karena dianggap sebagai pengkhianat. Setelah dibebaskan tahun 1949 ia berdiam di Bandung, wafat tahun1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra. Ia memiliki 3 orang istri dan beberapa orang anak. Semua keluarga dan anaknya kini tinggal di Belanda.
Tempat tinggal Setiabudi terletak di jalan Lembangweg yang sekarang diberi nama Jl Dr Setiabudi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya