Para Anggota Volksraad


Pada tahun 1918, hasil pemilihan anggota Volksraad diumumkan. Yang terpilih, sebagian besar adalah para bupati atau pejabat lainnya. Dari kalangan partai tercatat ada dua nama. Abdul Muis dari Central Sarikat Islam dan Abdul Rivai dari Insulinde.
Gubernur Jendral van Limburg Stirum yang pro pembaharuan tidak puas dengan komposisi tersebut dan menggunakan kewenangannya untuk memilih anggota Volksraad. Ia pun menunjuk Tjokroaminoto dari SI dan Tjipto Mangoenkoesoemo dari Insulinde sebagai anggota Volksraad dengan maksud melibatkan lebih banyak kekuatan radikal untuk diajak ke dalam pendekatan kerjasama.
Menurut Ricklefs, orang-orang Eropa yang berhasil terpilih dalam Volksraad justru lebih progresif daripada orang Indonesia. Sementara orang-orang Belanda yang menentang pembaharuan Etis sebagian besar mengabaikan pemilihan tersebut. Dengan demikian, Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bonds (Persekutuan Liberal Hindia Belanda), yang cenderung pada Politik Etis bersama-sama dengan kaum Sosialis Belanda (Sosiaal Democratische Arbeiderspartij, Partai Buruh Sosial Demokrat) dan orang-orang Indonesia yang lebih liberal menjadi mayoritas dari anggota-anggota yang terpilih. Kini ISDV merasa cemas bahwa Volksraad mungkin akan terbukti berhasil, sehingga dengan demikian menjauhkan orang-orang Indonesia yang progresif dari aliran kiri yang ekstrim (2005:361).
Awalnya lembaga ini terdiri atas 19 orang anggota yang ditunjuk, lima di antaranya bangsa Indonesia, ditambah seorang ketua. Lembaga yang memilih anggota Volksraad adalah dewan-dewan lokal yang konservatif dan didominasi para pegawai. Orang-orang Indonesia yang lebih radikal dapat menjadi anggota Volksraad apabila diangkat oleh Gubernur Jendral. Orang Indonesia yang menjadi anggota 30% kemudian 40% ketika anggota Volksraad menjadi 49 orang pada tahun 1921. Bertambah menjadi 42% ketika anggota Volksraad menjadi 60 orang pada tahun 1927. Menjadi 50% ketika perbandingan antara anggotanya yang berkebangsaan Belanda Indonesia dan bangsa lain terutama Cina berubah pada tahun 1931. Jumlah anggota yang dipilih melebihi anggota yang ditunjuk. Pemilihnya tetap dewan yang konservatif. Pada tahun 1939 hanya 2.228 orang berhak menjadi pemilih dari 70 juta penduduk Hindia Belanda.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya