Liga Bangsa Bangsa

Pada tanggal 11 November 1918 Jerman menandatangani gencatan senjata. Dalam perjanjian Versailles tanggal 28 Juni 1919 pampasan perang dibebankan pada Jerman. Perang Dunia I berakhir. Empat kekaisaran ambruk yaitu Jerman, Austria, Turki dan Rusia. 10 juta orang meninggal, 20 juta orang luka-luka. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dibentuk untuk menjaga perdamaian.
Woodrow Wilson, Presiden AS, merupakan tokoh utama berdirinya LBB. Dia mengusulkan "peace without victory" yang termuat dalam perjanjian Versailles. Salah satu pasal Wilson's Fourteen Point adalah anjuran tentang perlunya dibentuk Gabungan Bangsa-bangsa. Inilah yang menjadi dasar pembentukan LBB.
Sifat keanggotaan LBB adalah sukarela. Kedaulatan suatu negara diakui dan tidak dapat dilanggar maupun dikurangi. Kesukarelaan ini termasuk untuk menaati atau tidak menaati keputusan LBB. Kesukarelaan inilah yang menjadi kelemahan LBB yang paling menonjol yang kemudian menjadi sumber kegagalannya. LBB hanya bisa menekan negara yang kecil dan lemah tapi tidak bisa mempengaruhi negara yang besar dan kuat. Akhirnya pada tahun 1946 LBB bubar dan diganti oleh PBB.
Meskipun lemah LBB berhasil mengatasi pertikaian antara Finlandia dan Swedia mengenai soal Pulau Aaland. LBB juga berjasa memerangi perdagangan wanita dan anak anak serta perdagangan candu. Sayang LBB tidak bisa mencegah terjadinya peperangan atau agresi negara-negara besar. LBB gagal mencegah terjadinya Perang Dunia II (Parman, 2004:383).
Sebelum LBB terbentuk, sudah banyak tokoh perdamaian dunia yang memelopori perdamaian. Hugo de Groot dengan bukunya De jure Belli ac Pacis. Simon Bolivar (tokoh perang kemerdekaan Amerika Selatan) menganjurkan agar setiap pertikaian tidak diselesaikan dengan peperangan melainkan dengan arbitrase. Henry Dunant pada tahun 1859 mendirikan Palang Merah Internasional. Bryan pada tahun 1913 memganjurkan Peace Plan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya