Setia Kepada Marhaenisme Sejati


Padahal, pada kongres Partindo di Jakarta, 26 Desember 1961, Bung Karno sudah menegaskan bahwa marhaenisme adalah marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia (Berdikari Online).

Pidato Presiden Sukarno pada Kongres Partindo (Partai Indonesia) di Gedung Olah Raga, Jakarta tanggal 26 Desember 1961 itu secara resmi diberi judul "Setia kepada Marhaenisme Sedjati".

Poin-poin historis dan substansi penting dari pidato tersebut meliputi:

Penegasan Hakikat Marhaenisme: 

Dalam kongres ini, Bung Karno menegaskan secara eksplisit definisi ideologi yang dirumuskannya dengan menyatakan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dan dilaksanakan di Indonesia.


Melawan Desukarnoisasi / Pemurnian Ideologi: 

Pidato ini sering dirujuk oleh para sejarawan dan loyalis Sukarno untuk membantah upaya-upaya politik di masa setelahnya (seperti era Orde Baru) yang mencoba "membersihkan" atau memisahkan Marhaenisme dari akar pemikiran Marxisme-nya. Bung Karno menegaskan bahwa membuang unsur tersebut sama saja dengan menghilangkan pijakan berpikir dari Marhaenisme itu sendiri.


Konteks Politik Pembebasan Irian Barat: 

Kongres ini berlangsung tepat seminggu setelah Bung Karno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Oleh karena itu, pidato di depan kader Partindo ini juga bermuatan konsolidasi politik nasional untuk menggalang kekuatan rakyat dan partai-partai progresif guna mendukung mobilisasi umum membebaskan Irian Barat dari kolonialisme Belanda.

Naskah dokumen dan rekaman amanat ini tersimpan secara resmi dalam katalog Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta Katalog Opac Perpustakaan Nasional RI sebagai bagian dari dokumen penting sejarah revolusi Indonesia.

Saya belum berhasil mengunggah pidato tersebut. Padahal ini adalah pidato Bung Karno yang paling banyak mendapat reaksi publik.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Ibukota Pindah ke Yogyakarta

Gambar
  Pada bulan Oktober, November dan Desember 1945 Jakarta mulai menjadi ajang kekerasan dan teror, menyebabkan keresahan penduduk sepanjang waktu. Tentara NICA memang selalu memancing insiden dimana-mana dan kapan saja, sehingga ribuan orang menjadi korban. Saat melakukan patroli keliling kota tentara NICA terkadang melakukan kamuflase dengan menggunakan kendaraan patroli palang merah. Menurut pengakuan Presiden Soekarno sendiri dalam buku otobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, selama tiga bulan itu telah jatuh korban orang Indonesia yang tak berdosa, tak kurang dari 8.000 orang. NICA juga mendapat perintah dari atasannya untuk membunuh para pemimpin Republik sehingga terutama Soekarno dan Hatta terpaksa tidur berpindah-pindah rumah, sementara keluarga mereka selalu diliputi kecemasan yang amat sangat. Situasi ini seperti konflik bersenjata, penggeledahan dan pemberlakuan jam malam membuat pemerintah Republik Indonesia melalukan protes kepada sekutu yang dianggap tidak ...
Baca selengkapnya

Pidato Soepomo

Pada Sidang Hari Ketiga BPUPKI, 31 Mei 1945. “Paduka Tuan Ketua, hadirin yang terhormat !  Soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka. Tadi oleh beberapa pembicara telah dikemukakan beberapa faktor dari beberapa Negara, syarat-syarat mutlak (faktor-konstitutif) dari suatu Negara. Syarat-syarat mutlak untuk mengadakan Negara dipandang dari sudut  hukum dan dari sudut formeel, (jurisprudence), yaitu harus ada daerah (territory), rakyat, dan harus ada perintah yang daulat (souverein) menurut hukum internasional. Akan tetapi, syarat-syarat mutlak ini tidak mengenai dasar kemerdekaan dari Negara dalam arti sosiologi dan arti politik. Juga suatu syarat mutlak yang telah dibicarakan dalam sidang ini ialah tentang pembelaan tanah air. Maka pembelaan tanah air sangat penting adanya dan tentang ini saya setuju dengan nasihat-nasihat dan anjuran-anjuran dari pihak Pemerintah Bala tentara, yaitu dari Paduka Tuan Soomubutyoo yang telah dimu...
Baca selengkapnya