Pendidikan Nasional Indonesia

Anggota yang tidak setuju dengan dibubarkannya PNI oleh Sartono pada tahun 1931, bergabung dalam satu kelompok yang menamakan dirinya Golongan Merdeka (GM) yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya Malang dan Palembang. Pada tahun 1931 mereka mendirikan PNI Baru di Yogyakarta di bawah pimpinan sementara, Sukemi.

Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru sesuai namanya lebih mementingkan aspek pendidikan. Menurut mereka agitasi saja tidak cukup. Lebih penting dari itu adalah pembinaan anggota-anggotayang terdidik baik dan yang berkesadaran politik.

Pada tanggal 20 September 1931 mereka menerbitkan surat kabar yang bernama Daulat Rakyat. Inisiatif datang dari Hatta. Edisi pertama berisi sebuah pernyataan dari Klub Pendidikan Nasional Indonesia di Jakarta, Malang, Surabaya dan Palembang.

GM mendasarkan diri pada dua prinsip utama, yaitu Kebangsaan (Nasionalisme) dan Kerakyatan (Demokrasi). Haluan Sosial Revolusioner dinyatakan dalam pembentukan organisasi massa proletariat yang dihadapkan kepada kaum kapitalis dan borjuis, tanpa memperhatikan apakah dari luar atau dari dalam negeri sendiri. Kapitalisme dan borjuisme menimbulkan adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Ini tidak dikehendaki PNI Baru. Masyarakat atau massa yang dicetak PNI Baru harus bebas dari kelas-kelas. Bebas dari pengaruh kapitalis dan imperialisme.

Pada sekitar bulan September 1931 GM membentuk Komite Perikatan Golongan Merdeka di Jakarta untuk merencanakan sebuah partai baru. Keputusan yang mereka buat adalah : (1) menugaskan Kelompok Studi Rakyat Indonesia dari Bandung menyiapkan AD/ART dan (2) membentuk partai itu pada konferensi di Yogyakarta bulan Desember. Peserta Konferensi menyepakati pembentukan PNI Baru yang lebih menekankan pendidikan di kalangan pemimpin gerakan nasionalis. Pada tanggal 24 Agustus 1932 pimpinan organisasi diserahkan kepada Hatta (Sudiyono, Koch, Dekker, Slametmuljana, Yusmar Basri, Ingleson, Depdikbud, 2003: 367-370).