Persatuan Bangsa Indonesia

PBI lahir di Surabaya pada bulan Januari 1931 sebagai hasil reorganisasi Indonesische Studieclub, mengingat makin rumit dan makin meluasnya permasalahan yang ditangani klub belajar yang dipimpin oleh Dr Sutomo itu. Tujuan kerjanya adalah memajukan rakyat dan tanah air atas dasar nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1932 PBI telah menambah cabangnya dari 15 menjadi 30 dan memiliki pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat.
PBI mengusahakan penyediaan lapangan kerja; meningkatkan kerajinan rakyat, perdagangan dan industri, pertanian, koperasi, pendidikan dan peningkatan kesehatan rakyat.
PBI menghasilkan lembaga-lembaga penting seperti poliklinik, Gedung Nasional Indonesia, bank desa, Bank Nasional Indonesia dan sejumlah koperasi.
Sewaktu masih berbentuk klub studi, pada tahun 1930 PBI mendirikan Persatuan Koperasi Indonesia dan sebuah kamar dagang bernama Majelis Saudagar. Pada tahun 1932 PBI mendirikan Kahuripan, sebuah badan pelengkap dan pengawas, sebuah kantor penyimpanan, dan sebuah kantor pertukaran. Pada tahun yang sama PBI mendirikan Lembaga Rukun Tani yang pada tahun 1933 telah memiliki 158 cabang. Pada tahun 1935 PBI mendirikan Rukun Pelayaran Indonesia (koperasi kaum nelayan). PBI juga mendirikan Lembaga Perguruan Rakyat, menerbitkan surat kabar Suara Umum, mendirikan asrama perempuan dan asrama mahasiswa.
Berkaitan dengan pemerintah kolonial Belanda, PBI berpendirian bahwa masalah kooperasi dan nonkooperasi bukanlah hal yang sangat prinsipil. Organisasi membebaskan anggotanya memilih sikap atas nama pribadi.
PBI dan Budi Utomo saling mengadakan pendekatan untuk berfusi. Pada tahun 1935 mereka meleburkan diri dan mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra)(Masyhuri, 2003: 126-127).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya