Mosaik Sejarah Indonesia

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...

    Sidang antara delegasi Republik, Belanda dan BFO ( Bijeenkomst voor Federaal Overleg ) yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 1949 di bawah penilikian UNCI ( United Natios Commision for   Indonesia )   mendapat kata sepakat mengenai penghentian permusuhan. Pada tanggal 3 Agustus 1949 pukul 20.00 Presiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia   melalui RRI   memerintahkan penghentian tembak menembak di seluruh Indonesia. Pada waktu yang sama wakil Belanda di Indonesia, Lovink mengadakan pidato yang serupa ditujukan terutama pada Tentara Belanda.   Lovink berangkat dari Belanda pada tanggal 30 Mei dan tiba di Jakarta tanggal 3 Juni 1949 ( Supeni, 2001 : 299-302). Sementara menurut Ricklefs, gencatan senjata diumumkan tanggal 1 Agustus 1949 dan mulai berlaku di Pulau Jawa pada tanggal 11 Agustus 1949 dan di Pulau Sumatra pada tanggal 15 Agustus 1949. Sebelum gencatan senjata dilakukan, pasukan pasuk...

  Menurut Ricklefs    suatu konferensi yang diadakan di Jakarta dan Yogyakarta pada bulan Juli 1949 menyepakati bahwa tentara Republik akan menjadi inti kekuatan militer bagi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang baru dan bahwa Sukarno serta Hatta akan menjadi presiden dan wakil presiden negara itu (2005 : 465). Menurut Supeni, pada tanggal 18 Juli 1949 Kabinet Republik memilih wakil-wakil dalam Konferensi Inter Indonesia. Mohammad Hatta terpilih sebagai   ketua. Sedangkan dari BFO, wakil wakilnya terdiri dari banyak orang antara lain Sultan Hamid, Anak Agung Gde Agung.   Pada tanggal 19 Juli 1949 di Istana Presiden di Yogyakarta diadakan Resepsi Konferensi Inter Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 1949, Konferensi Inter Indonesia babak pertama di Yogyakarta yang diketuai Mohammad Hatta telah selesai. Konferensi Inter Indonesia antara lain menyepakati bahwa Negara Indonesia Serikat akan diberi nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan bendera mera...

    Setelah Tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta pada akhir bulan Juni 1949, pada tanggal 4 Juli 1949, utusan Republik yaitu Mohammad Natsir, Dr. Leimena dan    Dr. Halim berangkat ke Bukittinggi untuk mengadakan kontak dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra. Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan tiba di Yogyakarta dari Pulau Bangka. Di lapangan terbang Meguwo mereka disambut para pembesar, rakyat dan anggota UNCI. Sesudah kembalinya pemerintah Republik ke Yogyakarta, pada sidang pertama Kabinet Republik tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin atas nama PDRI menyerahkan mandatnya kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada tanggal 14 Juli 1949, Kabinet Republik Indonesia menerima Persetujuan Roem-Royen. Bantuan Untuk Republik Bantuan untuk Republik Indonesia datang dari Negara Indonesia Timur (NIT). Pertama pada tanggal 11 Juli 1949, NIT memberi sumbangan berupa barang-barang tekstil dan oba...

  Persiapan di Yogyakarta Sesudah perundingan Roem-Royen, pada tanggal 27 Mei 1949 Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Menteri Negara merangkap Kordinator Keamanan Dalam Negeri mengeluarkan pengumuman bahwa sesudah Belanda mengundurkan diri, setiap orang juga mereka yang telah bekerja pada Pemerintah Federal Sementara, dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan agama dijamin keamanan diri dan keselamatan harta bendanya. Tentara Belanda nampaknya masih gamang. Pada tanggal 28 Mei   1949 pukul 12.30 sepasukan Tentara Belanda dengan tiba-tiba dan dengan tidak memberi tahu kepada Sri Sultan Hamengkubuwana IX mendatangi Gedung Kepatihan Yogyakarta yang merupakan Kantor Persiapan Pemulihan Pemerintah Pusat Republik. Banyak pegawai Republik Indonesia ditangkap dan dokumen-dokumen disita. Pada tanggal 10 Juni 1949, Sri Sultan Hamengkubuwana IX membentuk Komisi Timbang Terima Yogyakarta dari tangan Belanda. Kordinasi Pemerintah Republik Pada tanggal 5 Juni 1949, Wakil Presiden Moham...

  Menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda semakin terjepit. Dunia internasional mengecam serangan militer Belanda. Sedang di Indonesia,pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Ini memaksa Belanda menghadapi RI di meja perundingan. Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno-Hatta yang saat itu statusnya tawanan. Perundingan itu menghasilkan persetujuan   Roem-Royen. Hal ini membuat para tokoh PDRI tidak senang, Jendral Sudirman mengirimkan kawat kepada Sjafruddin, mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja perundingan. Tetapi Sjafruddin berpikiran kepada mendukung dilaksanakannya kontrak Roem-Royen (p2k.unkris.ac.id, 13 Januari 2023). Perundingan Roem-Royen dilakukan antara Indonesia yang diwakili Mr. Mohammad Roem dan Belanda yang diwakili oleh van Royen. Perundingan ini   berlangsung di Jakarta dari tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949. Perundingan menghasilkan dua versi rancangan, satu dari pihak Indonesia dan satu lagi dari pihak Belanda ya...