Mosaik Sejarah Indonesia

  Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di kota Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus – 2 September 1949. Konferensi   yang merupakan pertemuan segi tiga antara delegasi Belanda, delegasi Indonesia dan delegasi Bijeenkomst vor Federaal Overleg (BFO) ini dibuka oleh PM Belanda, Dr. W. Drees. Tujuan Tujuan KMB adalah menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secepat-cepatnya dengan cara yang adil dan memberikan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh, dan tanpa syarat kepada negara Republik Indonesia Serikat . Delegasi Delegasi Indonesia diketuai oleh Drs. Moh. Hatta, sedang yang bertindak sebagai sekretaris adalah Mr. Sumardi. W.J. Latumeten dan tujuh orang anggota lainnya. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, sedangkan delegasi Belanda diimpin oleh Van Marseveen. Komisi PBB yang turut serta dalam KMB itu terdiri atas Herremenas, Merle Cochran, Romanos dan Critchlly. Pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintah Indonesia telah mengangkat angot...

  Menurut Supeni dalam Catatan Hariannya, pada tanggal 17 Agustus 1949,   Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirayakan di   seluruh dunia termasuk di negeri Belanda. Di Jakarta diadakan perayaan serupa dan berpusat di Gedung Delegasi Republik di Jl. Gambir Selatan No. 4. Puluhan ribu rakyat memasuki halaman Gedung   Delegasi tersebut untuk mengikuti upacara perayaan sehingga pintu dan jendela gedung itu rusak karena terdesak oleh banyaknya orang yang datang (2001 : 303). Manifest Politik Pemuda Indonesia   Sementara itu para pemuda mengeluarkan Manifest Politik Pemuda Indonesia yang pada intisarinya adalah sebagai berikut : 1.        Hanya mengenal tanggal 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan; 2.        Hanya bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat ke dalam dan ke luar, meliputi seluruh Kepulauan Indonesia termasuk Irian di dalamnya. Manifest P...

  Pada tanggal 24 Maret 1940, di Malangbong, Garut,   Komite Pembelaan Kebenaran PSSI   menegaskan tujuannya mewujudkan masyarakat hijrah dengan pemimpin-pemimpin yang ahli dan pembela-pembela Islam yang tangguh. Mereka kemudian mendirikan Institut Suffah untuk menyelenggarakan pendidikan modern dan pendidikan kemiliteran. Kemudian terbentuklah organisasi bersenjata Darul Islam. Pada bulan Februari 1948 diadakan konferensi di Cisayom,   Jawa Barat, mereka memutuskan untuk menjadikan ideologi Islam dari bentuk kepartaian menjadi bentuk kenegaraan, membubarkan Masyumi Jawa Barat, dan mengangkat Kartosoewirjo menjadi imam seluruh umat Islam Jawa Barat. Dalam bulan itu juga dibentuk Tentara Islam Indonesia (TII)   dan Majelis Islam (MI). Pada konferensi di Cijoho tanggal 1 Mei 1948 mereka menyusun suatu tata kenegaraan Islam.   Pada konferensi tersebut dibentuk pula Dewan Imamah   (Dewan Menteri) dengan S. M. Kartosoewirjo sebagai ketuanya dan Dewan ...

  Sebagaimana sudah saya sampaikan pada tulisan terdahulu, pada tanggal 3 Agustus 1949 pukul 20.00 Presiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia   melalui RRI   memerintahkan penghentian tembak menembak di seluruh Indonesia( Supeni, 2001 : 299-302). Gencatan senjata diumumkan tanggal   1 Agustus 1949 dan mulai berlaku di Pulau Jawa pada tanggal 11 Agustus 1949 dan di Pulau Sumatra pada tanggal 15 Agustus 1949 (Ricklefs, 2005:466). Kabar mengenai penghentian tembak menembak atau gencatan senjata (cease fire) yang masih simpang siur membuat semangat TP (Tentara Pelajar) dan Tentara Republik di kota Surakarta goyah. Kemudian Mayor Achmadi memanggil Komandan-komandan Rayon se-SWK (Sub Wehr Kreise-Sub Medan Perang Gerilya) Arjuno 106 untuk mengadakan Rapat Komando di Markas Jengkrik pada tanggal 3 Agustus 1949 dan menghasilkan keputusan untuk melakukan serangan secara besar-besaran ke dalam Kota Solo mulai tanggal 7 Agustus 1949 guna ...

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...

    Sidang antara delegasi Republik, Belanda dan BFO ( Bijeenkomst voor Federaal Overleg ) yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 1949 di bawah penilikian UNCI ( United Natios Commision for   Indonesia )   mendapat kata sepakat mengenai penghentian permusuhan. Pada tanggal 3 Agustus 1949 pukul 20.00 Presiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia   melalui RRI   memerintahkan penghentian tembak menembak di seluruh Indonesia. Pada waktu yang sama wakil Belanda di Indonesia, Lovink mengadakan pidato yang serupa ditujukan terutama pada Tentara Belanda.   Lovink berangkat dari Belanda pada tanggal 30 Mei dan tiba di Jakarta tanggal 3 Juni 1949 ( Supeni, 2001 : 299-302). Sementara menurut Ricklefs, gencatan senjata diumumkan tanggal 1 Agustus 1949 dan mulai berlaku di Pulau Jawa pada tanggal 11 Agustus 1949 dan di Pulau Sumatra pada tanggal 15 Agustus 1949. Sebelum gencatan senjata dilakukan, pasukan pasuk...