Postingan

De Vrouw en het Socialisme

Sejak dipingit pada umur 12 tahun, Raden Ajeng Kartini banyak membaca buku berbahasa Belanda. Salah satunya De Vrouw en het Socialisme karya August Bebel. Saya mencari tahu seperti apa buku itu. Dari laman sebuah organisasi Marxis internasional yang bermarkas di Inggris saya mendapat informasi sebagai berikut. Edisi pertama buku De Vrouw en Socialisme ditulis dan diterbitkan di Jerman pada tahun 1879. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Meta L. Stern (Hebe) menjadi Woman and Socialism; Diterbitkan oleh Socialist Literature Co., 15 Spruce Street, New York. Buku Woman and Socialism banyak diterbitkan ke dalam berbagai bahasa dan mengalami revisi. Edisi yang lengkap diterbitkan untuk memperingati 50 tahun Serikat Kerja Jerman di AS. Isi buku De Vrouw en het Socialisme kurang lebih sebagai berikut : ISI pengantar WANITA DALAM MASA LALU. Bab I. - Posisi Wanita di Masyarakat Purba 1. Kepala Epochs dari Sejarah Purba 2. Bentuk-bentuk Keluarga 3. Matriarkat Bab II. - Konflik Antara M...

Habis Gelap Terbitlah Terang

Snouck Hurgronje dan J.H. Abendanon Direktur Pendidikan Etis yang pertama (1900-1905) menginginkan pendidikan yang bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai pengantar bagi kaum elite Indonesia yang dipengaruhi Barat. Mereka dapat mengambil alih banyak pekerjaan yang ditangani para pegawai pemerintah yang berkebangsaan Belanda. Ini akan menciptakan suatu elite yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerjasama, memperkecil anggaran belanja pemerintah, mengendalikan fanatisme Islam dan akhirnya menciptakan suatu keteladanan yang akan menjiwai masyarakat golongan bawah Indonesia. Pendekatan elitis diharapkan diharapkan menghasilkan pimpinan bagi zaman pencerahan baru Belanda-Indones ia. Sejak tahun 1891, sekolah-sekolah  rendah Eropa, yang merupakan prasyarat wajib untuk dapat memasuki OSVIA dan STOVIA terbuka untuk orang-orang Indonesia. Faktanya hanya orang-orang kayalah yang mampu membayar iuran sekolahnya. Abendanon memperluas kesempatan bagi rakyat Indonesia yang bukan bangsawa...

Kartini.

Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di desa Mayong, Jepara, Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 1879. Ibunya adalah selir dari Raden Mas Adipati Aria Sasraningrat, bupati Jepara. Saudara kandungnya 11 orang. Dua adik perempuannya yang sangat dekat dengannya adalah Rukmini dan Kardinah. Kartini masuk Sekolah Kelas Satu Belanda yang hanya boleh diikuti oleh anak pribumi dari keluarga ningrat, Belanda dan Indo Belanda. Di rumah ia diajari tata krama Jawa dan pelajaran agama Islam. Pada usia 12 tahun ia dipingit sesuai adat ketika itu. Dengan sangat terpaksa Kartini menjalankan adat pingitan itu. Beruntung ayah dan saudara-saudara nya membawa banyak buku bacaan untuknya. Salah satu buku yang disukainya adalah Minnebrieven karangan Multatuli penulis Max Havelaar. Dari buku itu Kartini mengetahui akibat buruk penindasan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sementara buku De Vrouw en Socialisme (Wanita dan Sosialisme) karangan August Bebel menyadarkan akan kodrat yang sama antara w...

Desentralisasi

Para pendukung Politik Etis menghendaki desentralisasi dari Den Haag ke Batavia dan dari Batavia ke daerah-daerah. Juga desentralisasi dari orang-orang Belanda ke orang-orang Indonesia. Meski ada perubahan namun Den Haag masih tetap menguasai Indonesia. -Dewan-dewan Lokal. Dewan-dewan lokal untuk kota-kota besar mulai dibentuk pada tahun 1905. Dewan ini dibentuk dengan mayoritas orang Belanda dan hak suara hanya diberikan kepada penduduk pribumi yang melek huruf dan yang tingkat pajak penghasilannya tinggi. Dewan dewan juga dibentuk untuk setiap 76 kabupaten di Jawa. Pada tahun 1939 ada 32 dewan kota, 19 di antaranya berada di Jawa. Semua dewan tersebut pada dasarnya adalah penasihat dan sebetulnya ada pembagian wewenang yang kurang dari Batavia. Sebagian besar orang Indonesia yang menjadi anggotanya adalah para pegawai sedangkan ketuanya adalah bupati. Para bupati menjadi kelompok utama yang diuntungkan oleh perbaikan-perba ikan tersebut. Sekitar tahun 1915 aksi politik meningkat, ...

Restrukturisasi Desa

Pemerintah Hindia Belanda akan menjadikan desa sebagai perangkat pokok dalam mengusahakan kesejahteraan. Peraturan Desa tahun 1906 dan implementasinya  oleh pihak Belanda bertujuan untuk meningkatkan peran serta rakyat secara demokratis dalam urusan-urusan desa, untuk meningkatkan kepaduan sosial, serta untuk memungkinkan Residen dan Controleur Belanda, bersama Kepala Desa, memimpin desa menuju langkah-langkah kesejahteraan yang diperlukan. Namun usaha usaha tersebut gagal. Kemiskinan dan kelebihan penduduk merusak kehidupan desa-desa di Jawa yang otonom dan semidemokratis. Belanda berpendapat bahwa desa Jawa merupakan unit penerintahan yang tidak efisien. Untuk menciptakan suatu struktur pemerintahan yang lebih rasional dan untuk menjamin penghasilan yang lebih besar bagi kepala desa, dilaksanakanlah  suatu kebijakan penggabungan desa-desa. Pada tahun 1897 terdaftar 30.500 desa di Jawa yang masing-masing berpenduduk rata-rata 800 jiwa. Pada tahun 1927 menjadi 18.584 desa gabu...

Hasil Politik Etis Di Bidang Pendidikan

Pada tahun 1900, orang Indonesia yang menuntut ilmu di sekolah-sekolah  swasta maupun pemerintah di seluruh Indonesia hanya berjumlah 265.940 orang. Pada tahun 1931 orang Indonesia yang bersekolah sudah mencapai lebih dari 1,7 juta orang. Namun jika diperbandingkan  dengan jumlah penduduk yang sangat besar yaitu lebih dari 60 juta orang, maka upaya tersebut terlihat sangat terbatas. Pada tahun 1931 sekitar 1,66 juta orang Indonesia menuntut ilmu di sekolah-sekolah  dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar. Jumlah ini berarti 2,8% dari keseluruhan penduduk usia sekolah. Jumlah orang Indonesia yang menuntut ilmu di dalam sistem sekolah Eropa di bawah universitas (HIS, MULO, AMS dan sekolah kejuruan) adalah 84.609 orang atau 0,14% dari keseluruhan jumlah penduduk. Di perguruan tinggi hanya terdapat 178 orang Indonesia, itu berarti hanya 0,0003% atau 3/ 1.000.000 penduduk. Sementara di sekolah-sekolah kejuruan pertanian dan kehutanan (suatu bidang yang seharusn...

Desascholen (Sekolah Desa)

Untuk rakyat Indonesia dari golongan bawah pemerintah kolonial menyediakan Sekolah Kelas Dua. Namun memperluas pendidikan untuk rakyat banyak merupakan masalah keuangan yang luar biasa dan nyatanya tidak mendapat dukungan penuh pemerintah kolonial bahkan dari pendukung politik etis sekalipun. Menurut hitungan Ricklefs, cost (biaya) yang diperlukan untuk mengurus Sekolah-sekolah Kelas Dua untuk seluruh penduduk Indonesia diperkirakan akan menghabiskan dana 417 juta gulden setahun. Biaya ini jauh lebih besar daripada seluruh pengeluaran pemerintah kolonial. Karena alasan keuangan ini maka rencana untuk memperbanyak sekolah-sekolah  Kelas Dua pun ditunda. 1. Desascholen. Pada tahun 1907 van Heutz mendapatkan jawabannya. Desascholen yang juga disebut volksscholen (Sekolah Rakyat) akan dibuka yang sebagian besar biayanya ditanggung oleh penduduk desa sendiri dengan bantuan pemerintah seperlunya. Di sekolah-sekolah  yang tidak memungut biaya tersebut akan diterapkan masa pendidikan ...