Bank Negara Indonesia (BNI)


PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk  pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946.

Dalam portal Bank Indonesia disebutkan bahwa sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan UUD 45 pasal 23 yaitu “Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan Undang-undang”, maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI).

Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik NICA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang (currency war). Pada masa ini, uang DJB yang dikenal dengan sebutan “uang merah” dan ORI dikenal sebagai “uang putih”.

DJB Menjadi BI

Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh Pemerintah RI, dengan besaran mencapai 97%.

Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.

UU No.11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. 

Pengintegrasian Bank-bank Pemerintah 

Menurut Bob Widyohartono, pada awal berdirinya, BNI banyak membantu perjuangan nasional dalam bidang perekonomian pada umumnya dan bidang moneter pada khususnya. Dalam bidang perbankan, BNI mengadakan hubungan dengan Bank Surakarta, Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Khusus dalam perkreditan niaga, pada bulan Februari 1947, BNI membantu pembentukan Banking and Trading Corporation (BTC) di Jawa, mendirikan perusahaan dagang di beberapa kota di Sumatra seperti Bukit Tinggi (Central Trading Company), Jambi (Jambi Trading Company), dan memberikan kredit sebagai modal kerja kepada Badan Tekstil Negara, Badan Industri Negara, Pusat Perkebunan Negara dan lain-lain.

Dengan adanya pengintegrasian bank-bank pemerintah, sejak tanggal 17 Agustus 1965 bank-bank pemerintah mengalami perubahan sebagai berikut :

(1) Bank Indonesia berganti nama menjadi BNI Unit I;

(2) Bank Koperasi Tani dan Nelayan menjadi BNI Unit II;

(3) Bank Negara Indonesia menjadi BNI Unit III;

(4) Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV

(5) Bank Tabungan Negara menjadi BNI Unit V.

Perubahan tersebut tidak berlangsung lama, dan pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-undang Pokok Perbankan No. 14/1967 yang menetapkan kembalinya bank-bank pemerintah seperti semula, sebelum adanya gagasan integrasi ke dalam bank tunggal tersebut (ENI Jilid 3, 2004:152).

BNI 1946

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Kepemilikan Saham 

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni  BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Ventures,  BNI Remittance dan hibank.

BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun (bni.co.id).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ibukota Pindah ke Yogyakarta

Gambar
  Pada bulan Oktober, November dan Desember 1945 Jakarta mulai menjadi ajang kekerasan dan teror, menyebabkan keresahan penduduk sepanjang waktu. Tentara NICA memang selalu memancing insiden dimana-mana dan kapan saja, sehingga ribuan orang menjadi korban. Saat melakukan patroli keliling kota tentara NICA terkadang melakukan kamuflase dengan menggunakan kendaraan patroli palang merah. Menurut pengakuan Presiden Soekarno sendiri dalam buku otobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, selama tiga bulan itu telah jatuh korban orang Indonesia yang tak berdosa, tak kurang dari 8.000 orang. NICA juga mendapat perintah dari atasannya untuk membunuh para pemimpin Republik sehingga terutama Soekarno dan Hatta terpaksa tidur berpindah-pindah rumah, sementara keluarga mereka selalu diliputi kecemasan yang amat sangat. Situasi ini seperti konflik bersenjata, penggeledahan dan pemberlakuan jam malam membuat pemerintah Republik Indonesia melalukan protes kepada sekutu yang dianggap tidak ...
Baca selengkapnya

Partindo Di Bawah Sukarno

Setelah Sukarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada pertengahan tahun 1932, ia mendapatkan bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) telah terpecah menjadi dua, yakni Partindo dan PNI-Baru. Ia berusaha menyatukan keduanya namun gagal. Akhirnya Sukarno memilih Partindo (Partai Indonesia). Pada tanggal 1 Agustus 1932 ia secara terbuka mengumumkan bahwa ia menjadi anggota Partindo dan dalam waktu singkat ia kemudian menjadi Ketua Partindo. Gaya orator Sukarno yang cemerlang telah menawan banyak orang. Akan tetapi gaya kepemimpinan Sukarno ini mendapat kritik dari pengurus Partindo yang lebih muda seperti Amir Syarifuddin dan Mohammad Yamin, karena dianggap mengandung kedangkalan intelektual. Usul Sukarno untuk mengembalikan nama Partindo menjadi PNI tidak mendapat dukungan anggota. Meskipun demikian konsep Marhaenisme yang ditawarkan Sukarno diterima partai. Dalam perkembangannya , anggota Partindo makin meningkat. Pada tahun 1933 Partindo telah mempunyai 71 cabang dan sekitar 20.000 angg...
Baca selengkapnya

Puputan

Puputan artinya akhir atau selesai, perlambang unjuk keberanian dan kesetiaan yang melekat dalam martabat raja Bali. Beberapa raja Bali tak sudi menyerah pada Belanda dan mereka memilih melakukan puputan. Secara ironis puputan juga menjadi penanda babak akhir penguasaan Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda. Di sisi lain pemerintah Hindia secara tidak langsung membentuk suatu kesatuan wilayah yang dinamakan Indonesia. Setelah Aceh dikalahkan, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Belanda nyaris menguasai Hindia Belanda. Yang tersisa adakah beberapa kerajaan di Bali. Beberapa kerajaan di Bali dan Lombok tidak bisa ditaklukkan begitu saja tanpa perlawanan hingga titik darah yang penghabisan yang dikenal dengan puputan. 1. Puputan Mataram (1894). Pemberontakan Sasak yang dipimpin ulama dari tarekat Naqshabandiyah memberi alasan yang diperlukan Belanda untuk campur tangan. Menyusul perampokan istana Cakranegara, penguasa Lombok -Agung Gede Ngurah Karangasem- mengungsi ke desa Sas...
Baca selengkapnya