Front Nasional Organisasi Massa yang Memperjuangkan Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945


Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Organisasi ini didirikan pada bulan Agustus 1960 berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 1959. 

Rencana pembentukan Front Nasional telah disampaikan oleh Presiden Sukarno pada pidatonya di Konstituante, Bandung, pada tahun 1959.

Front Nasional dibentuk dari pusat sampai ke daerah dan mengadakan kesatuan sampai yang sekecil-kecilnya serta mengadakan bagian-bagian untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Manipol USDEK yang telah dirinci menjadi program organisasi.

Presiden Sukarno menjadi Ketua Pengurus Besar Front Nasional, dan Sudibjo menjadi Sekretaris Jenderal. 

Pada tanggal 24 April 1966, KAMI Jaya menuntut agar Front Nasional dibersihkan dari segala anasir PKI, Partindo dan PNI Ali-Surachman. 

Pada 14 Juli 1966, Front Nasional di seluruh Sumatra dibekukan oleh Pepelrada Sumatra. Dalam sidang Presidium Kabinet Ampera 10 Agustus 1966 KOGAM memutuskan untuk membekukan Front Nasional. Akhirnya pada 27 September 1966 secara resmi Presiden Sukarno membubarkan Front Nasional (Sudibjo, 2004 : 407-408).

Semboyan Front Nasional :

Negara, yang terus kita persatukan;

Ekonomi, yang terus kita sosialkan;

Keamanan, yang terus kita selesaikan;

Agama, yang terus kita muliakan;

Demokrasi Terpimpin, yang terus kita laksanakan.

(Roeslan Abdulgani, Penjelasan Manipol dan USDEK, Penerbitan Khusus 147, 1960:63, Jakarta : Departemen Penerangan RI)

Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Dampak Tugas Front Nasional

 Front Nasional merupakan bentuk pengembangan dari Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang dibentuk pada 1957 silam. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan dibantu beberapa pimpinan partai politik dan angkatan bersenjata yang menjabat sebagai wakilnya.

Secara garis besar, Front Nasional memiliki dua tugas pokok, yaitu: 

(1) Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat, serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan revolusi nasional dalam bidang-bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, dan pertahanan keamanan;

(2) Menyelenggarakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan pemerintah dan lembaga lainnya. Tugas-tugas tersebut dijalankan oleh setiap anggota yang tergabung dalam Front Nasional. 

Pemerintah sendiri menyampaikan bahwa anggota-anggota Front Nasional harus terdiri dari organisasi-organisasi golongan-golongan fungsionil yang diakui oleh pemerintah.

Tujuan Front Nasional Berdasarkan peraturan presiden, Front Nasional memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 

(1) Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia; 

(2) Melaksanakan pembangunan semesta nasional; (3) Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.

Sistem Keanggotaan

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 166 Tahun 1960, ada sistem keanggotaan yang berlaku dalam Front Nasional, yaitu: 

Setiap anggota adalah pria atau wanita yang berusia minimal 18 tahun. 

Front Nasional sebagai penggerak massa memiliki tiga rangkaian keanggotaan, yaitu Anggota Pengurus, Anggota Pelopor, dan Anggota Biasa.

(1)Anggota Pengurus adalah pemimpin-pemimpin rakyat setempat yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program Front Nasional. 

(2)Anggota Pelopor adalah pemimpin-pemimpin kelompok kerja pada khususnya dan penggerak massa yang dinamis, berinisiatif dan kreatif. 

(3)Anggota Biasa adalah dasar kekuatan Front Nasional yang merupakan penggerak massa dan kerja. 

Hak dan Kewajiban Anggota 

Setiap anggota Front Nasional memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota Front Nasional memiliki hak bicara yang disalurkan melalui musyawarah dari pada Front Nasional Daerah dan Front Nasional Cabang. Hak inisiatif disalurkan melalui musyawarah. (Verelladevanka Adryamarthanino , Tri Indriawati Tim Redaksi , Kompas.com, 18 September 2023).

Referensi: 

(1) Departemen Tenaga Kerja. (1992). Sejarah Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja. Departemen Penerangan. (1962);  

(2) Almanak Lembaga-lembaga Negara dan Kepartaian. Jakarta: Departemen Penerangan;  

(3) Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto. (1984). Sejarah Nasional Indonesia VI edisi ke-4. Jakarta: Balai Pustaka).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Kasman Singodimedjo (1908-1982)

  Saat sekolah dulu ada anekdot dalam pelajaran Sejarah, jika Inggris punya Richard the Lion Heart (Hati Singa), kita punya Kasman the Lion on the Table (Singa Di Meja). Biasanya Siapakah Kasman ? Kasman adalah Ketua KNIP yang pertama. Kasman dilahirkan di Purworedjo.   Kasman menjabat ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bond pada tahun 1929-1935. Sejak muda ia bergerak dalam lapangana pendidikan dengan mengajar di Mulo Pendidikan Islam (1933), AMS, dan HIK Muhammadiyah. Semuanya di Jakarta. Pada tahun 1937-1939 ia bekerja di Mu’allimin wa Mu’allimat Muhammadiyah dan selanjutnya berpindah ke Kantor Pusat Pertanian.   Kasman berkuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran, tetapi dikeluarkan karena aktivitasnya dalam gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum dan berhasil lulus pada tahun 1939. Sebagaimana para tokoh pergerakan pada masa itu, ia menjadikan surat kabar dan majalah sebagai tempat   mencurahkan gagasa...
Baca selengkapnya

Liberalisme Politik

Saudara kembar liberalisme ekonomi adalah liberalisme politik. Liberalisme politik berdasar pada keyakinan bahwa sumber kemajuan terletak dalam perkembangan pribadi manusia yang bebas. Aliran ini memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu terhadap berbagai bentuk kekuasaan mutlak. Langkah pertamanya perjuangannya telah dilakukan oleh gerakan reformasi (khususnya dalam gereja). Dalam abad ke 17 dan 18 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan negara. Tokoh-tokoh liberalisme di Inggris adalah John Locke; di Perancis Voltaire, Montesque dan Rousseau; di Jerman Immanuel Kant. Dalam lapangan politik, liberalisme memperjuangkan pelbagai kebebasan yang hendaknya dijamin oleh konstitusi. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kebebasan yang diperjuangkan diyakini hanya terjamin dalam negara hukum yang mengindahkan Trias Politica. Bentuk negara yang diidamkan adalah Demokrasi Parlementer de...
Baca selengkapnya