Pengasingan Bung Karno di Berastagi dan Parapat


Pada pagi hari, 19 Desember 1948, pasukan Belanda melancarkan operasi militer dengan kode sandi “Operatie Kraai” (Operasi Gagak). Serangan dimulai dengan pengeboman Lapangan Terbang Maguwo, yang saat itu menjadi pangkalan utama Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam waktu singkat, Yogyakarta — ibu kota Republik — jatuh ke tangan Belanda.

Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditangkap dan diasingkan ke Bangka serta Brastagi. Meski demikian, pemerintah Republik Indonesia menolak menyerah (papuapegunungan.kpu.go.id).

Sebelum ditangkap, Sukarno sempat menyampaikan pesan kepada rakyat melalui radio:

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, teruskan perjuanganmu. Pemerintah mungkin ditawan, tetapi semangat kemerdekaan tidak akan pernah padam.” (Pidato Soekarno, Yogyakarta, 19 Desember 1948).

Sejarah mencatat, Proklamator RI Sukarno atau Bung Karno pernah menjalani pengasingan di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mulai 4 Januari 1949.

Bung Karno, bersama dua rekan seperjuangannya, Sutan Sjahrir (Perdana Menteri RI) dan Haji Agus Salim, lebih dulu dibuang ke Berastagi, Kabupaten Karo. Di sana, mereka ditahan sekitar 10 hari.

Rumah pengasingan itu dibangun oleh Belanda pada tahun 1820. Bangunan berukuran 10 x 20 meter dengan arsitektur bergaya Eropa tersebut berdiri kokoh di atas lahan seluas dua hektare.

Sedianya bangunan ini sebagai vila atau tempat menginap para mandor perkebunan jika berkunjung ke Parapat. Namun, dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengasingkan para tokoh pejuang kemerdekaan.

Di tempat inilah Soekarno bersama Sutan Sjahrir dan Agus Salim diasingkan mulai 4 Januari 1949 hingga 9 April 1949.

Pengasingan Bung Karno saat itu dilakukan pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Saat itu, Belanda mencoba untuk menguasai kembali wilayah jajahannya.

Saat itu kondisi Jakarta sedang goyang, sehingga ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta sebelum akhirnya dipindahkan ke Sumatera Barat oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Akibatnya, pria kelahiran 6 Juni 1901 itu menjadi tahanan politik dan diasingkan. Sukarno tidak diasingkan sendirian, dia juga ditemani oleh dua tokoh bangsa lainnya yaitu Sutan Sjahrir dan Agus Salim.

Lokasi pengasingan mereka pertama di Berastagi, mereka diasingkan sekitar akhir bulan Desember 1948, selama 10 hari. Dari Berastagi kemudian ketiganya dipindahkan ke Parapat, Simalungun, mereka diasingkan sampai januari 1949.

Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata di rumah pengasingan Tokoh Proklamator RI ini terdapat terowongan sepanjang tiga kilometer yang menuju ke perbatasan kota (tobaria.com).

Berastagi yang berada di Kabupaten Karo dan Parapat di Kabupaten Simalungun adalah bagian dari Provinsi Sumatra Utara. 

Sejarah Ringkas Sumatra Utara 

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan.

Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh (sumutprov.go.id).

Tonggak Sejarah

1854 Gouvernement van Sumatra, ibukotanya di Medan

1948 Berdiri Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan

1949 Dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur

1950 Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur digabungkan kembali sebagai Provinsi Sumatera Utara

1956 Berdiri Provinsi Aceh, dengan wilayahnya sebahagian dari Provinsi Sumatera Utara

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Liberalisme Politik

Saudara kembar liberalisme ekonomi adalah liberalisme politik. Liberalisme politik berdasar pada keyakinan bahwa sumber kemajuan terletak dalam perkembangan pribadi manusia yang bebas. Aliran ini memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu terhadap berbagai bentuk kekuasaan mutlak. Langkah pertamanya perjuangannya telah dilakukan oleh gerakan reformasi (khususnya dalam gereja). Dalam abad ke 17 dan 18 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan negara. Tokoh-tokoh liberalisme di Inggris adalah John Locke; di Perancis Voltaire, Montesque dan Rousseau; di Jerman Immanuel Kant. Dalam lapangan politik, liberalisme memperjuangkan pelbagai kebebasan yang hendaknya dijamin oleh konstitusi. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kebebasan yang diperjuangkan diyakini hanya terjamin dalam negara hukum yang mengindahkan Trias Politica. Bentuk negara yang diidamkan adalah Demokrasi Parlementer de...
Baca selengkapnya

Kasman Singodimedjo (1908-1982)

  Saat sekolah dulu ada anekdot dalam pelajaran Sejarah, jika Inggris punya Richard the Lion Heart (Hati Singa), kita punya Kasman the Lion on the Table (Singa Di Meja). Biasanya Siapakah Kasman ? Kasman adalah Ketua KNIP yang pertama. Kasman dilahirkan di Purworedjo.   Kasman menjabat ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bond pada tahun 1929-1935. Sejak muda ia bergerak dalam lapangana pendidikan dengan mengajar di Mulo Pendidikan Islam (1933), AMS, dan HIK Muhammadiyah. Semuanya di Jakarta. Pada tahun 1937-1939 ia bekerja di Mu’allimin wa Mu’allimat Muhammadiyah dan selanjutnya berpindah ke Kantor Pusat Pertanian.   Kasman berkuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran, tetapi dikeluarkan karena aktivitasnya dalam gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum dan berhasil lulus pada tahun 1939. Sebagaimana para tokoh pergerakan pada masa itu, ia menjadikan surat kabar dan majalah sebagai tempat   mencurahkan gagasa...
Baca selengkapnya