Pertemuan di Bukittinggi

 

Sebagaimana telah kami sampaikan pada tulisan terdahulu, dari Bengkulu Bung Karno dibawa oleh tentara Belanda menuju Padang. Menurut RIAU ONLINE,  Bung Karno bersama keluarganya tiba di Padang saat kota itu chaos pada 26 Februari 1942 usai perjalanan panjangnya dari Bengkulu.

Toko-toko yang ditinggalkan pemilinya dijarah. Sebagian penduduk memilih mengungsi. Sementara aparat keamanan kolonial sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Begitu pula para serdadu KNIL, bukannya mempersiapkan perlawanan terhadap pasukan Jepang yang akan datan, malah lari pontang-panting.

Rapat Akbar

Bung Karno lantas bertindak. Dibantu temannya, Woworuntu yang dikenalnya sejak masa pembuangan di Bengkulu, Bung Karno mengumpulkan masyarakat di sebuah lapangan dekat sebuah pasar.

"Saudara-saudara, saya minta kepada saudara-saudara untuk mematuhi tentara yang akan datang. Jepang mempunyai tentara yang kuat. Sebaliknya kita sangat lemah. Tugas saudara-saudara bukan untuk melawan mereka. Ingatlah, kita tidak punya senjata. Kita tidak terlatih untuk berperang. Kita akan dihancurleburkan, jikalu kita mencoba-coba melakukan perlawanan secara terang-terangan. Kita harus mencari kemenangan yang sebesar-besarnya dari musuh ini. Maka dari itu, saudara-saudara, hati-hatilah. Rakyat kita harus diperingatkan suapya jangan mengadakan perlawanan. Walaupun bagaimana, hindarkanlah pertumpahan daerah di saat-saat permulaan. Jangan panik. Ketentuan pertama yang diberikan oleh pemimpinmu adalah menaati orang Jepang. Percaya kepada Allah Subhanahuwata'ala bahwa Ia akan membebaskan kita," kata Bung Karno dalam pidatonya sebagaimana dimuat dalam otobiografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, seperti dikutip dari Historia.di, Minggu, 29 Mei 2022.

Setelah rapat akbar itu, Bung Karno lantas mengisi hari-harinya dengan berkeliling mengorganisir kelompok-kelompok perjuangan sembari memberi penerangan kepada penduduk agar tak mengadakan perlawanan ketika Jepang tiba.

Seminggu kemudian, penduduk menyambut kedatangan Jepang dengan gempita. Toko-toko yang dibuka paksa oleh pasukan Jepang langsung diserbu penduduk miskin dan dijarahi.

Menuju Bukittinggi 

Empat hari kemudian, Bung Karno ke Bukittinggi memenuhi permintaan panglima pasukan Jepang di Sumatera, Kolonel Fujiyama.

"Di sanalah aku mengadakan pertemuan yang sampai sekarang tidak banyak orang mengetahuinya, akan tetapi sesungguhnya merupakan pertemuan yang maha-penting. Pertemua yang menentukan strategiku selanjutnya selama peperangan. Pertemuan yang sampai sekarang memberikan cap kepadaku sebagai 'kolaborator Jepang'," kata Bung Karno.

Dalam pertemuan itu, terjadi kesepakatan kerjasama kedua bangsa. Sebagai bayaran untuk kesediaan Bung Karno bekerjsama guna menertibakan rakyat, Kolonel Fujiyama memenuhi syarat yang diajukan Bung Karno untuk bebas berpolitik memperjuangkan kemerdekaan negerinya.

Bung Karno, setelah perundingan itu, makin aktif berkeliling ke berbagai daerah untuk mengimbau massa-rakyat agar tertib sambil terus mengorganisir perjuangan kemerdekaan. Aktivitas itu sepenuhnya dilakukan dengan bantuan rakyat, karena Bung Karno menolak hampir semua tawaran fasilitas yang diberikan Jepang.

Jepang Bingung

Jepang senang sekaligus bingung melihat kepatuhan rakyat pada Bung Karno. Bahkan, Kolonel Fujiyama bingung saat Bung Karno bisa dengan mudah memperoleh obat tablet kalsium.

"Yang tidak kusampaikan kepadanya ialah, bahwa di Padang banyak orang Tionghoa punya toko yang bisa mencarikan apa saja kalau mereka mau. Dan kalau untuk Sukarno mereka mau," sambung Bung Karno.

Bung Karno yang dengan memperoleh atau menyediakan banyak hal sulit diperoleh, bahkan oleh Jepang, membuat Jepang bingung. Misalnya saat beras langka, Bung Karno justru menyediakan berton-ton beras yang dihimpun dari berbagai kalangan masyarakat.

Bung Karno ternyata rutin melakukan perjalanan Padang-Bukittinggi. Selain karena keindahan alamnya, banyak hal penting yang dilakukan Bung Karno di pusat kota pemerintahan Jepang di Sumatera Barat itu. Salah satunya menyelamatkan Anwar, seorang aktivis kemerdekaan yang ditangkap Jepang karena terlibat sabotase (riauonline.co.id, 22 Mei 2022)

Kisah Bung Karno Ketika Diminta Rakyat Sumbar Pidato di Atas Kereta Api

Sumatera Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bung Karno. Sejarah mencatat, kedekatan masyarakat Sumatera Barat dengan sosok Bung Karno tidak terelakan hingga saat ini.

Kisah penamaan "kopiah BK" hingga peristiwa Bung Karno yang diminta berpidato di atas kereta api saat dalam perjalanan ke Bukittinggi menjadi bukti menyatunya rakyat Sumatera Barat dengan sosok Bung Karno.

Masyarakat Sumatera Barat merasa memiliki kesatuan dengan sosok Bung Karno. Beberapa sejarawan mencatat, Bung Karno dalam perjalanan kereta api dari Padang menuju Bukittinggi, kereta api Bung Karno berhenti di Padang Panjang.

"Di sana, Bung Karno diminta untuk berpidato dari atas kereta api untuk menggelorakan semangat perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia." 

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau, Hasril Chaniago dalam Podcast Bung Karno Series 3 yang tayang di kanal Youtube BKN PDI Perjuangan pada Selasa (20/6/2023).

Menurutnya kedekatan Bung Karno dengan Sumatera Barat salah satunya disebabkan karena Bung Karno aktif menyerap aspirasi dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh Sumatera Barat. Bahkan, hingga saat ini, nama Bung Karno masih melekat di hati masyarakat Sumatera Barat, contohnya penyebutan peci dengan nama kopiah BK (liputan6.com, 21 Juni 2023).

Sejarah Kota Bukittinggi 

Dari portal resmi kota Bukittinggi diperoleh informasi bahwa semasa pemerintahan Belanda dahulu, Bukittinggi oleh Belanda selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan, dari apa yang dinamakan Gemetelyk Resort berdasarkan Stbl tahun 1828. Belanda telah mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai sekarang kubu pertahanan tersebut masih dikenal dengan Benteng " Fort De Kock ". Kota ini telah digunakan juga oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya di timur ini.

Oleh pemerintah Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian Pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena disini berkedudukan komandan Militer ke 25. Pada masa ini Bukittinggi berganti nama dari Taddsgemente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit Batabuah yang sekarang kesemuanya itu kini berada dalam daerah Kabupaten Agam, di kota ini pulalah Pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk pulau Sumatera dalam rangka mengobarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang.

Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan. Dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949 ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

Selanjutnya Bukittinggi pernah menjadi Ibukota Propinsi Sumatera dengan Gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 4 tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing Keresidenan itu telah menjadi Propinsi-propinsi sendiri.

Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Propinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kota Propinsinya. Semenjak tahun 1958 secara defacto Ibukota Propinsi telah pindah ke Padang, namun pada tahun 1978 secara de jure barulah Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Barat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 yang memindahkan ibukota Propinsi Sumatera Barat ke Padang.

Bukittinggi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang serta zaman kemerdekaan dengan berbagai variasinya tetap merupakan pusat Pemerintahan Sumatera bahagian Tengah maupun Sumatera secara keseluruhan, bahkan Bukittinggi pernah berperan sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia setelah Yogyakarta diduduki Belanda dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949.

Semasa pemerintahan Belanda dahulu, Bukittinggi oleh Belanda selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan, dari apa yang dinamakan Gemetelyk Resort berdasarkan Stbl tahun 1828. Belanda telah mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai sekarang kubu pertahanan tersebut masih dikenal dengan Benteng " Fort De Kock ". Kota ini telah digunakan juga oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya di timur ini.

Oleh pemerintah Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian Pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena disini berkedudukan komandan Militer ke 25. Pada masa ini Bukittinggi berganti nama dari Taddsgemente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit Batabuah yang sekarang kesemuanya itu kini berada dalam daerah Kabupaten Agam, di kota ini pulalah Pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk pulau Sumatera dalam rangka mengobarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang.

Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan. Dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949 ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

Selanjutnya Bukittinggi pernah menjadi Ibukota Propinsi Sumatera dengan Gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 4 tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing Keresidenan itu telah menjadi Propinsi-propinsi sendiri.

Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Propinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kota Propinsinya. Semenjak tahun 1958 secara defacto Ibukota Propinsi telah pindah ke Padang, namun pada tahun 1978 secara de jure barulah Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Barat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 yang memindahkan ibukota Propinsi Sumatera Barat ke Padang.

Pada masa permulaan proklamasi, luas wilayah Bukittinggi sama seperti sekarang ini dengan Walikotanya yang pertama yaitu Bermawi Sutan Rajo Ameh. 

Kota Bukittinggi dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera No. 391 tanggal 9 Juni 1947 tentang pembentukan Kota Bukittinggi sebagai Kota yang berhak mengatur dirinya sendiri. 

Kota Besar Bukittinggi sebagaimana yang diatur Undang-undang No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar Bukittinggi dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Pokok tentang Pemerintah Daerah No. 22 tahun1960. 

Kotapraja Bukittinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah No. 1 tahun 1957 jo. Pen. Prs. No. 6 tahun 1959 jo. Pen. prs. No. 5 tahun 1960. 

Kotamadya Bukittinggi sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Sekarang ini Bukittinggi berstatus sebagai kota madya daerah tingkat II sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah di Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 menjadi Kota Bukittinggi (bukittinggikota.go.id)