Lima Bulan di Padang

 

Dalam artikelnya Lima Bulan Sukarno di Padang pada Historia, 8 Juni 1986, Jose Hendra menulis bahwa gagal dibawa Belanda ke Australia, Sukarno terdampar di Padang selama lima bulan.

Selanjutnya Hendra mengatakan bahwa  ketika pertengahan  Februari 1942, Belanda terdesak oleh Jepang, Belanda ingin membawa Sukarno yang diasingkan di Bengkulu ke Australia dengan kapal yang disiapkan di Padang. Dikirimlah utusan menjemput Sukarno di Bengkulu. Untuk mengakses Padang, mereka menempuh jalur darat dari Bengkulu. Melewati kampung hingga rimba raya agar tidak diketahui Jepang. Namun, Belanda mendapat informasi Jepang telah menguasai Padang. Sehingga Sukarno dan keluarga tidak jadi dibawa sebab pejabat dan tentara Belanda menyelamatkan diri masing-masing.

Chaos

M.F. Mukhti, mengatakan bahwa Bung Karno sering pulang-pergi Padang-Bukittinggi untuk menertibkan rakyat sekaligus mengorganisir perjuangan kemerdekaan.

Kota Padang chaos ketika Bung Karno dan keluarganya tiba di sana pada 26 Februari 1942 setelah melalui perjalanan panjang dari Bengkulu. Penjarahan terjadi di toko-toko yang ditinggalkan pemiliknya. Sebagian penduduk pilih mengungsi. Aparat keamanan kolonial sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Pun para serdadu KNIL yang lari pontang-panting alih-alih mempersiapkan perlawanan terhadap pasukan Jepang yang akan datang  (Historia.id, 8 Juli 2020)

Jalan Kaki ke Padang Sejauh 300 Kilometer 

Dalam biografinya Bung Karno mercerita bahwa  begitu tersiar berita Jepang sudah bergerak menuju Bengkulu, Bung Karno dan keluarga pun diungsikan Belanda.

Sehari sebelum Jepang menduduki Bengkulu, dua polisi Belanda dengan tergopoh-gopoh datang ke Bung Karno. Tawanan nomor satu Pemerintah Hindia Belanda itu diminta berkemas.

“Kemasi barang-barang,” perintahnya.

“Tuan akan dibawa keluar.”

“Kapan ?”

“Malam ini juga. Dan jangan banyak tanya. Ikuti saja perintah.”

Bung Karno berangkat pada malam sehari sebelum Jepang menduduki Bengkulu. Itu artinya, Bung Karno meninggalkan kota itu pada 22 Februari 1942 malam. Karena, beberapa sumber menyebut, Jepang masuk ke Bengkulu pada 23 Februari 1942 melalui Curup.

Para polisi yang mengawal menyebut, Bung Karno akan dibawa ke Padang untuk kemudian dibawa ke Australia dengan kapal atau pesawat oleh Belanda.

Karena itu, dari Kota Bengkulu, Bung Karno sekeluarga dibawa menuju Muko-Muko, kabupaten paling utara di Provinsi Bengkulu dengan mengendarai mobil yang penuh sesak.

“Ada lagi perubahan yang lain. Kendaraan kami sudah diganti dengan gerobak sapi. Ia dimuat dengan persediaan makanan. Beras dan kaleng-kaleng. Melebihi persediaan untuk sehari. Cukup untuk seminggu, kukira.”

“Perjalanan selanjutnya kita tempuh dengan jalan kaki,” kata seorang yang menyandang tempat minum.

Isteriku mengangkat kepala karena kaget. “Jalan kaki sampai ke Padang?”

Begitu cerita Bung Karno. Dan memang, rombongan ini kemudian berjalan kaki hampir 300 kilometer. Selama berjalan dalam hutan, rombongan tersebut harus menghemat bekal dengan makan buah-buahan dari hutan untuk sarapan dan menangkap ikan untuk lauk di perjalanan.

Mereka bertemu dengan jejak harimau, ular dan siamang yang sangat besar. Sapi yang menarik gerobak, terkadang harus ditarik karena kemungkinan capek membawa bekal.

“Akhirnya bukan sapi itu yang menolong kami. Akan tetapi, akulah yang harus menolong sapi itu. Aku menariknya. Dan menolaknya. Seringkali binatang itu hanya berdiri saja dan menantikan Sukarno menarik gerobak itu seorang diri,” ujar Bung Karno.

Di hari keempat, rombongan keluar dari hutan dan kemudian bersambung dengan bus ke Padang. Dengan demikian, bila rombongan ini tersebut berangkat dari Muko-Muko pada 24 Februari, maka diperkirakan Bung Karno memasuki Kota Padang di awal Maret 1942.

Kota yang menurut Bung Karno sedang chaos, karena Belanda bersiap lari. “Tentara Belanda mencoba mengangkutku dengan pesawat terbang, akan tetapi semuanya terpakai atau rusak. Persoalan Negeri Belanda sekarang bukan bagaimana menyelamatkan Sukarno. Persoalan Negeri Belanda sekarang adalah bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri… Negeri Belanda membiarkanku tinggal. Ini adalah kesalahan yang besar dari mereka,” ujarnya.

Bung Karno pun bebas dari tawanan karena ditinggal. Ia sudah berada di Padang sebelum Jepang masuk ke kota itu pada 17 Maret 1942. Sejak awal Zaman Jepang itu, Bung Karno tinggal sekitar lima bulan kemudian di Sumbar (Hendra Makmur, langgam.id, 2026).

Tinggal di Rumah Dr. Woworuntu

Menurut Edy Utama selama lima bulan lebih di Kota Padang usai perjalanan darat dari Bengkulu, Sukarno bermukim di rumah sahabat lamanya asal Manado, Woworuntu.

Edy Utama mengatakan dalam kurun waktu yang relatif singkat itu sejarah mencatat, Sukarno diterima dengan baik oleh masyarakat Minang bahkan sampai bertemu dengan Syekh Abdullah Abbas di Padang Japang, Kabupaten Limapuluh Kota.

Menurutnya, Sukarno, di saat itu, juga sudah jadi orang yang disegani bala tentara Jepang (sumbar.antaranews.com).

Sejarah Kota Padang 

Dari portal resmi Kota Padang diperoleh informasi bahwa Kota Padang yang  merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat  terletak di pantai barat pulau Sumatera.  Berdasarkan PP No. 17/1980 luas Kota Padang adalah 694.96 km2, atau 1,65% dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan. Kota Padang juga memiliki 19 pulau besar dan kecil, dilalui oleh 5 sungai besar dan 16 sungai kecil.

Padang sebelum abad ke-17 tidak begitu penting bagi Kerajaan Minangkabau yang hanya menganggap sebagai daerah rantau, juga bagi Kerajaan Aceh karena lebih terkonsentrasi di Pariaman dengan menempatkan seorang panglima yang diangkat oleh raja Aceh.

Rantau pesisir seperti Padang saat itu dianggap tidak begitu penting sebagai rute perdagangan Minangkabau yang mengarah ke pantai timur melalui sungai-sungai besar yang berasal dari daerah-daerah sekitar Gunung Merapi. Daerah ini telah lebih dulu menjadi pusat pemukiman yaitu tempat beradanya Kerajaan Minangkabau. Diwaktu yang sama, Malaka sebagai daerah pelabuhan karena selatnya yang luas pada tahun 1511 sudah tidak aman lagi karena masuknya bangsa Protugis, disusul oleh Spanyol kemudian Inggeris dan Belanda yang ikut meramaikan Selat Malaka. Peristiwa peperangan dan pembajakan yang tiada hentinya menyebabkan arus perdagangan menjadi tidak aman bagi Kerajaan Aceh maupun Kerajaan Malaka sendiri.

Kawasan pesisir dipantai barat Sumatera kemudian menjadi pilihan terbaik dan teraman karena para bangsa asing itu belum mengetahui persis kalau masih adanya daerah disamping Malaka ini. Kerajaan Aceh sengaja mengabaikannya karena masih beranggapan bahwa Malaka adalah daerah prospektif, namun ketika tidak menguntungkan lagi maka harus mengambil pilihan kedua yaitu pesisir barat. Kerajaan Aceh yang berada di ujung Pulau Sumatera dari segi topografinya lebih diuntungkan untuk menjangkau pantai barat walaupun sebagian besarnya dikuasai oleh Kerajaan Mianangkabau.

Akibat pengalihan ini muara-muara disepanjang pantai barat tumbuh menjadi pelabuhan dagang. Pelabuhan Tiku, daerah Pariaman, dan Pelabuhan Indrapura lebih dulu berkembang karena dekat dengan sentral komoditi, yaitu lada dibagian utara dan emas di selatan. Pada awalnya pelabuhan itu berada dibawah pengawasan dan kekuasan raja muda yang diangkat Adityawarman di Pagaruyung. Namun karena pendekatan dagang orang Aceh itu sejalan dengan mensiarkan ajaran agama Islam, maka secara berangsur raja-raja muda itu mulai berpihak kepada Kerajaan Aceh dan melepaskan diri dari Kerajaan Pagaruyung. Pada masa Aceh ini Padang dibagi atas tiga daerah yaitu Padang, Pauh dan Kotatengah.

Dalam waktu yang hampir sama, ditahun 1616, Belanda dan Inggris juga sudah mulai mendarat di muara-muara pelabuhan tersebut, kondisi ini mengharuskan Kerajaan Aceh untuk menempatkan wakilnya disemua pelabuhan akan tetapi di Padang tidak dengan penguasaan penuh. Walaupun Padang oleh Aceh dianggap tidak begitu penting, Aceh tidak ingin Belanda menguasainya. Belanda melihat peluang ini, kemudian berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap penguasa Aceh setempat. Ketika Sultan Iskandar Muda di Aceh Wafat (1636), kekuatan dan kekuasan Aceh semakin lemah. Walaupun sudah semakin lemah, pada tahun 1669 orang Aceh pernah mengusir orang Belanda dari Kota Padang.

Pada tahun 1660 raja-raja muda yang semulanya menentang Pagaruyung kemudian berpihak ke Aceh, karena bujuk Belanda berhasil mengusir orang Aceh. Belanda segera bergerak cepat seperti mendirikan kantor dagang, menetapkan mata uang Belanda sebagai alat tukar, dan memindahkan wakil Belanda Groenewegen di Aceh ke Padang.

Walaupun Aceh bukan lagi ancaman bukan serta merta Belanda bisa berbuat sekehendaknya. Pengaruh dan kekuatan Pagaruyung masih dominan dan dianggap penghalang untuk meluaskan monopoli dagang Belanda. Ganti daerah ganti pula strategi Belanda. Untuk Kota Padang yang juga Minangkabau,

Belanda mencoba pendekatan dengan memberikan upeti kepada Kerajaan Pagaruyung. Agar tidak menimbulkan polemik yang dapat merugikan Belanda, maka di Padang,  Orang Kaya Kecil  ditunjuk menjadi penasehat kompeni, sambung lidah dengan penduduk setempat, dan penghubung dengan raja-raja muda. Orang Kaya Kecil juga berjasa dalam menjemput Belanda di Pulau Cingkuk agar menetap di Padang. Pada tanggal 18 Agustus 1667 berdasarkan beslit Kompeni Orang Kaya Kecil diangkat sebagai penguasa Padang.

Belanda dan pasukan kompeninya walaupun telah mendapat persetujuan dagang dan disetujui pengangkatan Orang Kaya Kecil sebagai boneka Belanda, bukan jaminan akan selalu aman sejak saat itu. Justru gangguan semakin banyak dan sering. Loji,  pembangunannya mulai dirintis sejak thun 1606 dan selesai pada perempat terakhir abad ke-17. Loji tersebut berlokasi di Muara Batang Arau, Loji ini termasuk yang terbesar dikawasan barat Sumatera.

Lahirnya Kota Padang

Loji itu  sebagai simbol kekuasaan Belanda sebanyak dua kali diserang dan dibakar habis oleh masyarakat pejuang dari Pauh dan Koto Tangah, yang pertama pada malam hari tanggal 7 Agustus 1669. Serangan kedua terjadi pada tahun 1870. Kedua serangan itu terjadi adalah akibat sikap monopoli dagang Belanda yang menganggu kebebasan dagang mereka dan sikap pongah kaki tangan Belanda yaitu bangsa mereka sendiri.

Berdasarkan SK Walikotamadya Padang No. 188.452.25/SK-ESK/1986 peristiwa serangan pertama terhadap loji  dijadikan sebagai hari dan tahun jadinya Kota Padang.

Pusat Kedudukan Belanda di Sumatra Barat 

Pada tanggal 20 Mei 1784, untuk pertama kalinya Belanda menetapkan Kota Padang sebagai pusat kedudukannya dan pusat perdagangan di Sumatera Barat. Tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius bernama François Thomas Le Même, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada 17 Maret 1824. Pada tahun 1837, pemerintah Hindia-Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah Pesisir Barat Sumatera (Sumatra's Westkust) yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang.

Sampai akhir abad ke-18 Kota Padang hanya sekitar Batang Arau, Kampung Cina, Kampung Keling, Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Aia, Ranah Binuang, Alang Lawas dan Seberang Padang. Ketika pemerintah Belanda melalui de Stuers (1788-1861) memimpin Padang, kota ini diperluas ke utara, yaitu ke Nanggalo dan Ulak Karang ke selatan sampai ke Teluk Bayur, ke timur sampai ke Lubuk Begalung, Marapalam dan Andalas. Pada masa itu terjadi peralihan dimana wilayah dikepala oleh penghulu kemudian diganti dengan sistem pemerintahan Wijk atau kampung. Penghulu wijk bukan lagi kepala pemerintahan atas kaum atau suku, tetapi atas nama kampung atau wijk. 

Kesemua Panghulu Wijk tersebut bergabung dalam satu dewan yang bernama Dewan Penghulu Wijk yang diketuai oleh seorang Regent yang diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Regent didampingi oleh seorang wakil. 

Pada tahun 1905 berdasarkan Ordonansi Gubernur Jenderal Hindia Belanda April 1905 batas-batas Kota Padang ditetapkan. Kemudian berdasarkan Lembaran Negara No. 321 Tahun 1913, daerah di Kota Padang dibagi atas tujuh distrik. Ketujuh distrik itu disebut juga Luhak yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen, tapi dalam keseharian dikenal juga dengan nama Tuanku Luak. 

Disamping ketujuh distrik tersebut, Kota Padang juga dibedakan atas dua bagian yaitu; Padang Kota dan, Padang Luar Kota.

Masa Pendudukan Jepang 

Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Sukarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum (padang.go.id).

Masa Kemerdekaan 

Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. 

Pada 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian RIS melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) nomor 111.

Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan perluasan wilayah Kota Padang. 

Menjadi Ibukota Provinsi 

Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. 

Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah.

Para Walikota Padang 

Melalui ketetapan Gubernur Sumatera Barat tanggal 17 Mei 1946 No 103 Padang ditetapkan menjadi kota besar. 

Walikota Padang pertama adalah, Mr.Abubakar Ja’ar (1945-1946), menjabat beberapa bulan saja. Mr Abubakar Ja’ar dipindahkan menjadi residen di Sumatera Timur. 

Selanjutnya Padang dipimpin oleh Bagindo Aziz Chan (1946-1947) yang dikenal sebagai Walikota Pejuang. Beliau gugur tanggal 17 Juli 1947 di tangan penjajah Belanda.

Setelah Bagindo Aziz Chan gugur, Belanda me-lakukan agresi I, akibatnya secara de fakto Belanda menguasai Padang. Untuk itu pemerintahan kota Padang dipindahkan ke Padang Panjang dengan walikotanya Said Rasyad (1947). Pemerintahan Said Rasyad berlangsung tidak lama karena timbulnya agresi ke II.

Walikota berikutnya adalah Dr.A.Hakim (1947—1949) dan memerintah tidak terlalu lama. 

Setelah pemulihan kedaulatan RI tahun 1949 Padang dipimpin oleh  Dr. Rasyiddin sebagai walikota yang ke lima (1949-1956).

Melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No 65/GP-50 ditetapkan pemerintahan kota Padang sebagai suatu daerah otonom. Walikota keenam (1956-1958), Pada tahun 1958-1966 Padang dipimpin oleh Z.A.St.Pangeran sebagai walikota ke tujuh.

Berikunya walikota Padang adalah Drs. Azhari sebagai walikota ke delapan.

Pada tahun 1967-1971 Padang dipimpin oleh Drs.Achirul Yahya yang merupakan Walikota ke sembilan 

Dengan keluarnya UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, kota Padang di samping daerah otonom ,juga merupakan wilayah administratif  dikepalai oleh seorang walikota dan waktu itu diangkat sebagai walikota Padang ke sepuluh adalah Drs. Hasan Basri Durin (1971-1983). Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1980 Padang diperluas menjadi 694,96 Km2 terdiri dari 11 kecamatan dengan 193 kelurahan.

Setelah Drs. Hasan Basri Durin selesai melaksanakan tugasnya sebagai walikota Padang, maka diangkatlah Syahrul Ujud,SH sebagai Walikota Kota Padang kesebelas dengan kepemimpinannya selama sepuluh tahun (1983-1993). 

Berakhirnya kepemimpinan Syahrul Ujud, SH tongkat estafet kepemimpinan kota Padang diserahkan kepada Drs. Zuiyen Rais, MS (1993-2003) yang merupakan Walikota Padang ke dua belas. 

Tahun 2004-2014, dua kali periode, Walikota Padangnya adalah Drs. Fauzi Bahar, Msi. 

Tahun 2014-2019 dengan walikotanya Mahyeldi Ansharullah, SP.