Pembubaran PSI dan Masyumi


Penataan Sistem Kepartaian

Sebagai bagian dari penataan kehidupan kenegaraan, pada bulan Desember 1959, dikeluarkanlah suatu penetapan mengenai sistem kepartaian. Syarat-syaratnya antara lain :

(1) Partai Politik harus menerima dan membela Kontitusi dan Panca Sila;

(2) Setiap Partai Politik harus menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya; 

(3) Setiap Partai Politik hanya dapat menerima bantuan luar negeri hanya atas seizin Pemerintah; 

(4) Presiden berhak menyelidiki administrasi keuangan Partai;

(5) Presiden berhak membubarkan Partai Politik (P. Parman AS. P. dan Dwi Purwoko, 2004 :212).

Pembubaran PSI dan Masyumi 

Pada tanggal 17 Agustus 1960 Presiden Sukarno membuat keputusan pembubaran Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Keputusan Presiden Sukarno itu diambil karena adanya dugaan bahwa beberapa tokoh PSI dan Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. 

Pembubaran PSI dan Masyumi melalui Keputusan Presiden No. 201 Tahun 1960 untuk PSI dan Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 untuk Masyumi. Dasar hukum pembubaran mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Penpres No. 7 Tahun 1959. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa partai dapat dibubarkan jika bertentangan dengan asas dan tujuan negara, berusaha mengubah struktur negara, atau jika pemimpinnya terlibat pemberontakan dan partai tidak menyatakan penolakan secara resmi terhadap tindakan tersebut (Ahmad Yasin, Kompas.com, 21 Juli 2025.)

Bung Karno sempat memanggil Sutan Sjahrir selaku Ketua PSI guna menjelaskan posisi PSI dalam peristiwa PRRI/Permesta.

Namun keterangan mantan perdana menteri pertama RI itu tidak mengubah pendirian Sukarno untuk membubarkan PSI. Sebab secara politik, koalisi PSI dan Masyumi diketahui selalu mengambil posisi oposisi terhadap Pemerintahan Sukarno.   

Tidak berlangsung lama dari pembubaran PSI, pada 16 Januari 1962, Sjahrir ditangkap dan dijadikan tahanan politik. Sutan Sjahrir yang sempat diijinkan berobat ke luar negeri karena sakit, wafat dengan status masih sebagai tahanan politik. (Solichan Arif, blitar.inews.id).

Pada awal Orde Baru ada maksud untuk menghidupkan kembali PSI, setidak-tidaknya untuk menampung bekas anggota PSI yang masih setia pada Panca Sila. Tetapi oleh karena suatu hal, maksud tersebut tidak terlaksana (P. Parman AS. P. dan Dwi Purwoko, 2004 :212).

Parmusi 

Upaya menghidupkan kembali Masyumi di era Orde Baru juga gagal. Kemudian para anggota Badan Koordinasi Amal Muslimin pada tanggal 7 April 1967 mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Ketua Umum pertama Parmusi adalah Djarnawi Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah. Kongres Parmusi tahun 1968 di Malang memilih Mr. Mohammad Roem, tetapi ia tidak sempat memimpin karena tidak direstui pemerintah. Kondisi itu dimanfaatkan J. Naro dkk. Kericuhan berakhir dengan pengangkatan Mintaredja. Kemudian Parmusi berfusi ke dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) ( Djohan Effendi, 2004 : 207).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Kasman Singodimedjo (1908-1982)

  Saat sekolah dulu ada anekdot dalam pelajaran Sejarah, jika Inggris punya Richard the Lion Heart (Hati Singa), kita punya Kasman the Lion on the Table (Singa Di Meja). Biasanya Siapakah Kasman ? Kasman adalah Ketua KNIP yang pertama. Kasman dilahirkan di Purworedjo.   Kasman menjabat ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bond pada tahun 1929-1935. Sejak muda ia bergerak dalam lapangana pendidikan dengan mengajar di Mulo Pendidikan Islam (1933), AMS, dan HIK Muhammadiyah. Semuanya di Jakarta. Pada tahun 1937-1939 ia bekerja di Mu’allimin wa Mu’allimat Muhammadiyah dan selanjutnya berpindah ke Kantor Pusat Pertanian.   Kasman berkuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran, tetapi dikeluarkan karena aktivitasnya dalam gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum dan berhasil lulus pada tahun 1939. Sebagaimana para tokoh pergerakan pada masa itu, ia menjadikan surat kabar dan majalah sebagai tempat   mencurahkan gagasa...
Baca selengkapnya

Liberalisme Politik

Saudara kembar liberalisme ekonomi adalah liberalisme politik. Liberalisme politik berdasar pada keyakinan bahwa sumber kemajuan terletak dalam perkembangan pribadi manusia yang bebas. Aliran ini memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu terhadap berbagai bentuk kekuasaan mutlak. Langkah pertamanya perjuangannya telah dilakukan oleh gerakan reformasi (khususnya dalam gereja). Dalam abad ke 17 dan 18 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan negara. Tokoh-tokoh liberalisme di Inggris adalah John Locke; di Perancis Voltaire, Montesque dan Rousseau; di Jerman Immanuel Kant. Dalam lapangan politik, liberalisme memperjuangkan pelbagai kebebasan yang hendaknya dijamin oleh konstitusi. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kebebasan yang diperjuangkan diyakini hanya terjamin dalam negara hukum yang mengindahkan Trias Politica. Bentuk negara yang diidamkan adalah Demokrasi Parlementer de...
Baca selengkapnya