Hardi dari Sekjen PNI sampai Waperdam


Kemarin sudah kami sampaikan profile dari Ketua PNI Hasil Kongres IX PNI, Ali Sastroamidjojo. Berikut ini profil dari Sekjen PNI, Hardi.

Hardi dilahirkan di Winong, Pati pada tanggal 23 Mei 1918. Semasa mudanya, ia pernah menjadi anggota organisasi pergerakan Indonesia Moeda di Semarang.

Hardi mengenyam pendidikan di RHS (Sekolah Tinggi Hukum) kemudian meneruskan ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1950).

Ia sempat belajar di Ruskin College, Universitas Oxford, Inggris, antara tahun 1950 dan 1951 dengan beasiswa pemerintah Indonesia.

Hardi memulai karirnya sebagai PNS pada Departemen Dalam Negeri RI (1946-2953), lalu menjadi anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (1948-1950). 

Pada masa Agresi Militer Kedua Belanda, bersama Selo Soemardjan, ia bertugas sebagai urusan keliling Sultan Hamengkubuwono IX ke seluruh wilayah Yogyakarta dalam menegakkan pemerintah Republik, tanpa digaji. Hardi pindah ke Jakarta setelah penyerahan kedaulatan.

Pemberontakan DI/TII PRRI/Permesta dan Pembebasan Irian Barat

Saat terjadi pemberontakan DI/TII di Aceh, ia ditunjuk menjadi ketua misi pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Ia juga mengemban tugas melakukan tugas untuk melakukan normalisasi pemerintahan setelah PRRI pecah di Sumatra Barat dan Permesta di Sulawesi (1959).

Dalam rangka memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI (1960), Hardi ditugaskan mengunjungi negara-negara Amerika Latin. Tahun 1967 ia ditugaskan ke PBB sebagai penasihat delegasi.

Anggota PNI 

Hardi menjadi anggota PNI sejak tahun 1946, menjadi anggota DPRD Jakarta (1950-1955), lalu anggota DPR (1955-1956). 

Dalam Kabinet Karya, yang dipimpin Perdana Menteri Djuanda, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I. Setelah itu ia menjadi anggota DPR-GR/MPRS, anggota DPA-RI (1968-1975), dan akhirnya menjadi Duta Besar RI untuk Vietnam (1976-1980).

Kericuhan 

Ketika Badan Pekerja Kongres PNI di Lembang menyusun dan menerima Deklarasi Marhaenis sebagai pedoman perjuangan Front Marhaenis (1964), perpecahan timbul di antara para pemimpin Partai. 

Kericuhan ini menyebabkan sejumlah tokohnya membentuk Panitia Penegak Persatuan dan Kesatuan Front Marhaenis yang diketuai Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo. Usaha ini tidak berhasil meskipun Mr. Sartono selaku sesepuh PNI berhasil membujuk DPP PNI untuk mencabut pemecatan beberapa anggota PNI. 

Upaya lain dilakukan tiga kali pertemuan disaksikan Letnan Jenderal Soeharto selaku pengemban Supersemar. 

Kongres Luar Biasa

Hasil pertemuan adalah Kongres Luar Biasa yang diadakan di Bandung tahun 1966 yang memutuskan membentuk DPP PNI di bawah pimpinan Osa Maliki (Ketua), Hardi (Ketua I), dan Usep Ranawijaya (Sekretaris Jenderal). Keputusan lainnya adalah tidak membenarkan kepemimpinan Ali-Surachman. 

Penyerahan Kekuasaan 

Hardi selaku Ketua I DPP PNI dengan persetujuan Ketua Umum nya mengadakan dialog dengan Presiden Sukarno pada tahun 1967. Dialog ini menelurkan naskah penting yang disampaikan oleh Ketua Umum dan Ketua I kepada Jenderal Soeharto. Naskah itu merupakan kunci pembuka jalan bagi personal approach dan clearance approach antara Presiden Sukarno di satu pihak dan Pengemban TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 bersama Panglima ABRI di pihak lain. Pembicaraan ini kemudian diikuti dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto pada tanggal 20 Februari 1967.

Penghargaan 

Hardi wafat 23 April 1998. Politikus ulung ini menerima Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan (1961) dan Bintang Maha Putra Utama (1973).

Mengajar 

Hardi juga menjabat dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung, Medan (Soebagijo I.N., 2004 :335-336; Wikipedia).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

Kasman Singodimedjo (1908-1982)

  Saat sekolah dulu ada anekdot dalam pelajaran Sejarah, jika Inggris punya Richard the Lion Heart (Hati Singa), kita punya Kasman the Lion on the Table (Singa Di Meja). Biasanya Siapakah Kasman ? Kasman adalah Ketua KNIP yang pertama. Kasman dilahirkan di Purworedjo.   Kasman menjabat ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bond pada tahun 1929-1935. Sejak muda ia bergerak dalam lapangana pendidikan dengan mengajar di Mulo Pendidikan Islam (1933), AMS, dan HIK Muhammadiyah. Semuanya di Jakarta. Pada tahun 1937-1939 ia bekerja di Mu’allimin wa Mu’allimat Muhammadiyah dan selanjutnya berpindah ke Kantor Pusat Pertanian.   Kasman berkuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran, tetapi dikeluarkan karena aktivitasnya dalam gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum dan berhasil lulus pada tahun 1939. Sebagaimana para tokoh pergerakan pada masa itu, ia menjadikan surat kabar dan majalah sebagai tempat   mencurahkan gagasa...
Baca selengkapnya

Liberalisme Politik

Saudara kembar liberalisme ekonomi adalah liberalisme politik. Liberalisme politik berdasar pada keyakinan bahwa sumber kemajuan terletak dalam perkembangan pribadi manusia yang bebas. Aliran ini memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu terhadap berbagai bentuk kekuasaan mutlak. Langkah pertamanya perjuangannya telah dilakukan oleh gerakan reformasi (khususnya dalam gereja). Dalam abad ke 17 dan 18 timbul perlawanan terhadap absolutisme dan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan negara. Tokoh-tokoh liberalisme di Inggris adalah John Locke; di Perancis Voltaire, Montesque dan Rousseau; di Jerman Immanuel Kant. Dalam lapangan politik, liberalisme memperjuangkan pelbagai kebebasan yang hendaknya dijamin oleh konstitusi. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Kebebasan yang diperjuangkan diyakini hanya terjamin dalam negara hukum yang mengindahkan Trias Politica. Bentuk negara yang diidamkan adalah Demokrasi Parlementer de...
Baca selengkapnya