Mosaik Sejarah Indonesia

Pada tahun 1955 Pemerintah Indonesia dan Tiongkok menyepakati perjanjian Dwikewarganegaraan dengan prinsip persamaan derajat, saling memberi manfaat dan tidak campur tangan di dalam politik dalam negeri negara masing-masing. Dalam perjanjian tersebut disepakati, seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan dan sudah berusia dewasa harus memilih  satu  diantara  dua kewarganegaraan dalam waktu  dua  tahun setelah perjanjian mulai berlaku. Usia dewasa yang dimaksud adalah 18 tahun atau jika belum 18 tahun tetapi telah menikah. Jika seseorang mempunyai  dua  kewarganegaraan dan ingin memiliki kewarganegaraan  Republik  Indonesia, harus  melepaskan   kewarganegaraan   Republik   Rakyat   Tiongkok, demikian juga sebaliknya (siplawfirm.id, 9 Februari 2023). Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Pada tahun 1958 lahirlah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia yang menyatakan bahwa ...

Perspektif Demokrasi Terpimpin : Pidato Bung Karno pada Seminar Pancasila 20 Februari 1959 Pancasila Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi Pada seminar Pancasila di Yogyakarta tanggal 20 Februari 1959 Bung Karno menyetujui rumusan seminar yang berbunyi bahwa Pancasila tidak perlu diperdebatkan lagi. Bung Karno juga berpandangan bahwa revolusi kita berdasarkan atas Pancasila. Selain itu Bung Karno berkata bahwa Pancasila adalah lima buah mutiara yang telah lama terpendam di dalam kalbu bangsa Indonesia. Dwimuka Revolusi Seminar Pancasila memberikan dukungan pada demokrasi terpimpin. Bung Karno memberikan telaahan asal muasal Demokrasi Terpimpin. Bung Karno mengatakan bahwa revolusi Indonesia bermua dua : politik dan sosial. Politik untuk mencapai satu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke dan berdaulat seratus persen. Sosial untuk mengadakan masyarakat adil dan makmur di dalam Republik. Karena itu memerlukan political leadership dan economical leadership...

Bahaya Dikepung Komunisme Setelah mengadakan pembicaraan mengenai hasil Pemilu 1955 dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ide Anak Agung Gde Agung, Menteri Luar Negeri AS John Foster Dulles menyatkan keprihatinannya bahwa Indonesia “sedang dalam bahaya dikepung komunisme.” Para pejabat yang lain juga merasa khawatir sebab partai Masyumi, yang sudah mereka bantu dengan sumbangan kampanye senilai satu juta dolar gagal memenangkan suara terbanyak. Pernyataan bahwa Indonesia “sedang dalam bahaya dikepung komunisme” sebenarnya berasal pertama kali keluar dari pemimpin Masyumi, Mohammad Natsir. ( Ricklefs 2005 : 665) Hasil Pemilu 1955, terutama di antara keempat partai besar, menandakan pengutuban yang semakin kuat antara Jawa dan luar Jawa. Sementara sebagian besar pendukung PNI, NU dan PKI berasal dari Jawa, mayoritas pemilih Masyumi tinggal di luar Jawa (Wardaya, 2008 : 147). Dana Bantuan AS Mengakui bahwa dana besar yang diberikan kepada Masyumi tersebut sebagai hal yang tidak biasa, Jos...

Pramoedya Ananta Toer Berkunjung ke Cina Pada bulan Oktober 1956, Pramoedya Ananta Toer sangat terkesan dengan kunjungannya ke Beijing, sehingga dia mempropagandakan tujuan PKI di kalangan para cendekiawan. Kekagumannya padera Cina diperkuat oleh kunjungannya yang kedua pada tahun 1958-1959, pada saat dimulainya “Lompatan Maju Besar” Mao. Pramoedya menjadi tokoh terkemuka di dalam organisasi para seniman dan pengarang PKI, Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat, didirikan tahun 1950). Anggota-anggota PKI juga menjadi berpengaruh di dalam sistem sekolah Taman Siswa, di mana mereka di dukung oleh persamaan-persamaan yang dekat antara ideologi Taman Siswa dan ideologi demokrasi terpimpin.  Pada bulan Juli 1959, pemerintah mengumumkan bahwa pemerintah memenjarakan sejumlah besar narapidana kategori B di Pulau Buru di Maluku Selatan.  Pada Desember 1965 sekitar 10.000 aktivis dan pemimpin PKI telah diculik di Jakarta dan Jawa Barat, salah di antaranya adalah Pramoedya.  Di seluruh I...

Pada bulan November 1958, Nasution merumuskan usulan doktrin jalan tengah : tentara tidak disisihkan dari urusan politik dan tidak juga mengambil pemerintahan(Ricklefs, 2008 : 523). Sementara menurut Budi Susanto dan Made Tony Supriatma, pada 12 November 1958, di hadapan taruna-taruna Akademi Militer Nasional, Nasution berpidato: “Kita tidak menginginkan dan kita tidak akan menjiplak siatusi seperti terdapat di beberapa Negara Amerika Latin, di mana tentara bertindak sebagai satu kekuatan politik yang langsung, demikian pula kita tidak akan meniru model Eropa Barat di mana tentara merupakan alat mati (dari pemerintah).” (ABRI Siasat Kebudayaan 1945-1995, 1995). Konsepsi itu, oleh Nasution disebut sebagai "Front Lebar," tapi Profesor Joko Sutono menyebutnya "Jalan Tengah." “Disebut Jalan Tengah karena pidato inilah yang memberikan solusi praktis bagi kekikukan militer yang sesungguhnya hanya memiliki keterampilan perang untuk tampil dalam panggung politik yang sarat ...

Jatuhnya Banyak Korban Ketika akhirnya berhasil ditumpas, pemberontakan PRRI/Permesta  telah mengakibatkan jatuhnya korban yang begitu besar. Dalam memoarnya yang berjudul Memenuhi Panggilan Tugas, Jenderal Nasution memberikan perkiraan kasar mengenai jumlah rakyat Indonesia yang kehilangan nyawanya selama masa pergolakan itu. Dia menyebut angka 10.150 orang di pihak Pemerintah Pusat Indonesia. Dari jumlah ini, 2.449 di antaranya adalah tentara, 945 anggota OPR (Organisasi Pemuda Rakyat) yang ada di bawah kendali PKI, 274 polisi, dan 5.592 rakyat sipil. Sebanyak 22.174 pemberontak terbunuh. Angka tersebut didasarkan pada jumlah korban meninggal sejak meletusnya pemberontakan hingga berakhirnya pada bulan Agustus 1961 (Nasution, 282-283). Politik Militer Indonesia PRRI telah membantu menyederhanakan politik militer Indonesia. Kini banyak perwira militer yang membangkang dikeluarkan dari urusan-urusan militer sehingga Nasution menjadi pimpinan militer yang tak tertandingi. Pada bulan...

Tertangkapnya Pope bukan satu-satunya alasan AS untuk mencabut dukungan mereka kepada para pemberontak daerah dan balik mendukung Jakarta. Alasan lainnya adalah pertama, pemberontak tidak pernah mampu memberikan perlawanan berarti dalam menghadapi operasi militer Pemerintah RI; kedua, gerakan anti-Komunis berskala nasional yang dinanti-nantikan tidak pernah menjadi kenyataan; ketiga, strategi diplomasi RI yang moderat dalam merespon penangkapan Pope dan keterlibatan AS menyenangkan Eisenhower; keempat, Washinton menyadari bahwa militer Indonesia terutama Angkatan Darat bukan komunis dan bahkan anti-komunis. Pada tanggal 20 Mei 1958 Dulles memerintahkan kekuatan paramiliter AS di Manado untuk kembali ke Manila. Keesokan harinya mereka benar-benar meninggalkan kota tersebut dan terbang menuju basis militer AS di Filipina. “Seluruh kelompok itu pergi, tanpa formalitas, tanpa ucapan selamat tinggal , tanpa jabatan tangan, tanpa penjelasan” begitu kata Petit Muharto Kartodirdjo, mantan Ketu...

Pada 18 Maret 1958 para pemberontak Permesta mengumumkan pembentukan angkatan udara mereka sendiri yang disebut AUREV (Angkatan Udara Revolusioner), dengan maksud menandingi kekuatan AURI. Dua mantan petinggi AURI ditunjuk untuk memimpin AUREV. Walaupun hanya memiliki dua pesawat pangangkut C-45 hasil sumbangan Taiwan, AUREV mampu menyerang posisi-posisi pemerintah. Sementara itu CIA (Central Intellegence Agency), lembaga teliksandi AS,  telah mempersiapkan sejumlah pilot dan lima belas pesawat pembom B-26 untuk menjalankan misi pengeboman dan penyergapan. Dalam pertemuan NSC (National Security Council) tanggal 20 Maret 1958 Presiden AS Eisenhower menunjukkan penyesalannya yang mendalam atas usul yang diajukannya pada tanggal 6 Maret menyangkut pemberian pesawat udara kepada para pemberontak di Sumatra. Dia kini menyadari betapa tidak bergunanya pesawat udara dalam pertempuran di hutan. Pemimpin para pemberontak di Sumatra meminta bantuan lebih besar dari pemerintahan Eisenhower da...

Keterlibatan Singapura Malaysia Filipina Taiwan dan Korea Selatan Dalam Pemberontakan  Selain Amerika Serikat, Australia dan Inggris, ada beberapa negara lain yang terlibat dalam pemberontakan PRRI / Permesta, yaitu Singapura Malaysia  Filipina Taiwan dan Korea Selatan.  Keterlibatan Singapura Filipina Taiwan Korea saya dapatkan dalam tulisan Wardaya dan Supeni, sedangkan keterlibatan Malaysia saya dapatkan pada tulisan Ricklefs. Baik Wardaya Supeni dan Ricklefs mendasarkan diri pada studi literatur terhadap bergagai buku, majalah, surat kabar dan laporan intelejen dari CIA, NSC, Kemenlu AS dan Kedutaan Besar AS di berbagai negara. Filipina Sebagai tanggapan atas pengumuman penggabungan Permesta terhadap PRRI, pasukan pemerintah melakukan pengeboman atas Manado. Pada hari yang sama Mayor Jan Maximillian Johan (Nun) Pantouw dari Permesta bertemu dengan Joe Tonio pejabat intelejen Filipina, juga dengan Cecil Cartwright dari CIA. Cecil memberinya enam pucuk senapan mesin kal...

Sumber untuk penulisan ini berasal dari Memoar Supeni “Napak Tilas Bapak-bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur.” Untuk melengkapinya saya menggunakan materi dari  buku “Indonesia Melawan Amerika Konflik Perang Dingin 1953-1963” tulisan Baskara T. Wardaya, SJ., dan “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004” tulisan Ricklefs.  Pada suatu malam di bulan Februari 1958, asisten atase AD AS di Jakarta, George Benson, dibangunkan oleh deringan telepon yang datang dari Kolonel Yani, Deputy Pertama KSAD. Keduanya pernah bertemu secara singkat di US Army Command and General Staff College. Yani meminta peta-peta dari daerah-daerah tertentu di Sumatra dan selama satu jam mereka membahas suatu invasi ke Sumatra. Keduanya tidak mengetahui bahwa pada waktu itu ada orang-orang AS memberikan bantuan kepada para pemberontak, yakni PRRI / Permesta. Pada awal bulan Maret 1958, para pemberontak mengetahui bahwa Jenderal Nasution siap bergerak melawan mereka. PM PRRI Syafrudin Prawira Ne...

Pada pertemuan NSC tanggal 28 Februari 1958, Menlu Dulles menegaskan kembali kepada para peserta bahwa AS tidak akan membiarkan Indonesia dikuasai oleh komunis. Hal itu didukung oleh Presiden Eisenhower. Kemudian Markas Besar CIA memerintahkan John Mason, Kepala Cabang Timur Jauh / Operasi Udara CIA untuk memasukkan kawasan Luar Jawa ke dalam wilayah pemantauannya. Dia kemudian menunjuk seorang “Kepala Operasi” untuk memimpin operasi terselubung CIA dalam urusan pemberian dukungan kepada kaum pemberontak Luar Jawa. Operasi itu dinamakan Operasi Haik. Nama itu dipilih sesuai dengan kode dua huruf yang dipakai CIA untuk menyebut Indonesia, HA.  Rencana Operasi Haik tersebut mirip dengan rencana yang pernah dijalankan CIA untuk menggulingkan Mohammad Mossadegh dari Iran tahun 1953 dan Jacobo Arbenz dari Guatemala pada tahun 1954 dan nyaris identik dengan Operasi Sukses untuk menumbangkan Arbenz.  Eisenhower tidak perlu khawatir akan keterlibatannya karena ada suatu kebijakan yan...

Tulisan mengenai dukungan terselubung AS terhadap PRRI ini banyak menggunakan data dari buku : (1) Indonesia Melawan Amerika Konflik Perang Dingin 1953-1963 tulisan Baskara T. Wardaya, SJ; (2) Napak Tilas Bapak-bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur tulisan Supeni, dan (3) Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 tulisan Ricklefs.  Kebijakan Resmi Washington Membantu Pemberontak Menurut Wardaya, sejak awal pemerintahan kedua Eisenhower, para pejabat AS sudah merasa khawatir dengan perkembangan politik Indonesia yang terus mengarah ke kiri. Para pejabat AS menyimpulkan bahwa bila tindakan-tindakan tertentu tidak diambil, Indonesia akan segera dikuasai kelompok komunis. Gagasan untuk mendukung kaum pemberontak muncul dari CIA. Pada tahun 1957 para pejabat CIA di Indonesia sudah merencanakan cara untuk memanipulasi gerakan tersebut. Upaya membantu para pemberontak daerah menjadi kebijakan resmi Washington terhadap Indonesia.  Melalui DCI (Direktur CIA) Allen Dulles, inf...

Kekecewaan Rosihan Anwar Misi pemboman Pope yang bernasib sial itu menyebabkan perasaan anti-Amerika meningkat tajam, bahkan di antara musuh-musuh komunisme yang paling kuat seperti Rosihan Anwar. Ia berkata , “Ketika kami mendengar bahwa pihak Amerika mendukung pemberontakan PRRI/Permesta, kami merasa ini sangat berbeda dari apa yang orang-orang Amerika lakukan dulu. Saya mendapati bahwa orang-orang Amerika sangat baik ketika saya mengunjungi Amerika Serikat dan tidak mendamaikan kesan itu dengan dukungan mereka bagi PRRI/Permesta . Ini politik kekuasaan yang telanjang. Mereka mau membalkanisasi Indonesia.” Ungkapan Kemarahan Bung Karno Peringatan awal rebolusi Indonesia pada tanggal 20 Mei 1958 memberikan pemimpin-pemimpin Indonesia suatu kesempatan untuk mengungkapkan kemarahan mereka di depan rapat-rapat raksasa. Bung Karno berkata bahwa Indonesia dihadapkan pada agresi dari luar yang bertujuan menggagalkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan berseru agar bangsa Indonesia tidak bim...

Terhadap Permesta pemerintah melancarkan Operasi Sapta Marga pada bulan April. Ternyata Permesta mendapat bantuan dari petualang asing, seperti terbukti dengan ditembakjatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh Allen Pope, warga negara AS, pada 18 Mei 1958 di Ambon. Pemberontakan ini dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961 (Sudiyono, 2004 : 338). Pada hari setelah Padang jatuh dalam Operasi Agustus, Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata  AS merekomendasikan suatu pendekatan terhadap Jenderal Nasution. Mereka sepakat untuk memberikan respon yang positif terhadap permohonan Indonesia bagi bantuan militer segera setelah sesuatu penyelesaian dengan para pembangkang tercapai. Sementara itu para pemimpin militer Indonesia mengalihkan perhatiannya kepada pasukan-pasukan Permesta di Sulawesi Utara. Faktor baru dan mengejutkan muncul dalam konflik tersebut. Para pemberontak tiba-tiba memperoleh suatu angkatan udara, yang mulai melakukan...

Setelah PRRI diproklamasikan oleh Achmad Husein, di Sulawesi Utara juga diumumkan berdirinya gerakan separatis Permesta yang menguasai daerah dari Palu di Sulawesi Tengah sampai Menado di Sulawesi Utara (Sudiono, 2004 : 338). Pada tanggal 2 Maret 1957 para pemberontak di Sulawesi memprotes dimasukkannya orang-orang komunis ke dalam pemerintahan dengan mendeklarasikan apa yang dinamakan Permesta (Piagam Perjuangan Semesta Alam). Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel H.N. Ventje Sumual, mantan Kepala Staf Komando Indonesia Timur. Piagam itu menuntut diberikannya otonomi yag lebih besar bagi kawasan Indonesia Timur dan legalisasi praktik perdagangan barter di daerah itu. Piagam juga menuntut desentralisasi kepemimpinan nasional di Jakarta dan dikembalikannya Dwitunggal Sukarno-Hatta. Meskipun demikian para penanda tangan piagam tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud memisahkan diri dari Republik Indonesia. Mereka menegaskan bahwa perjuangan mereka merupakan kelanjutan dari perjuang...

PRRI diproklamasikan oleh Achmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatra Tengah, dengan Sjafrudin Prawiranegara sebagai perdana menterinya dan Bukittinggi sebagai ibukotanya. Anggota kabinetnya termasuk Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojohadikusumo dan Simbolon.  Majalah Times memberitakan bahwa tidak kurang dari 40.000 pasukan dan rakyat sipil hadir ketika Hussein memproklamirkan suatu pemerintahan revolusioner dengan kedaulatan penuh atas seluruh Indonesia. Sebelum pendeklarasian negara baru tersebut, salah seorang pemimpin pemberontak, Kolonel Dahlan Djambek mengatakan kepada jurnalis Inggris, James Mossman, bahwa hal itu “akan banyak bergantung...pada sejauh mana Inggris, Amerika Serikat, dan Australia memberikan dukungan moral, dan juga kemungkinan material kepada rezim Padang” (James Mossman, Rebels in Paradise : Indonesia’s Civil War, Oxford : The Alden Press, 1961 : 64-65). Syafruddin menyatakan, “Dengan berat hati dan perasaan sedih , kami terpaksa mengangka...

Pidato “Sekali Res Publica Tetap Res Publica” ini saya temukan pada buku Supeni berjudul Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil Makmur yang diterbitkan tahun 2001. Di situ tertulis, “Sekali Res Publica Tetap Res Publica Pidato Bung Karno pada Pelantikan Sidang Konstituante 20 Nopember 1956”.   Sebenarnya pidato tersebut disampaikan Bung Karno pada Hari Pahlawan, berarti tanggal 10 Nopember 1956 bukan tanggal 20 Nopember 1956 seperti yang ditulis Supeni ataupun 22 April 1959. Untuk memastikan, baiklah saya kutipkan pembukaan pidato Bung Karno tersebut : “Saudara-saudara sekalian.  Hari ini adalah Hari Pahlawan, Dengan sengaja saya tempo hari meminta kepada Pemerintah, membuka Konstituante ini pada Hari Pahlawan. Sebab ada hubungan yang erat antara cita-cita pahlawan dan tugas Konstituante ini. Sebagaimana pada 10 Nopember di tahun-tahun yang lampau, juga pada 10 Nopember tahun 1956 ini saya berpidato atas nama seluruh bangsa dan negara untuk memperin...

Pemerintah Indonesia mengadakan Pemilu untuk memilih anggota parlemen pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 19 Desember1955. Pada Pemilihan Umum ini PNI mendapatkan suara terbanyak, diikuti berturut-turut oleh Masyumi, NU dan PKI.  Konstituante tugas utamanya adalah menyusun konstitusi negara yang permanen untuk menggantikan konstitusi sementara tahun 1950 (Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950). Dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD 1945, tidak dikenal adanya lembaga Konstituante, melainkan MPR yang bertugas menyusun dan menetapkan UUD. Namun ketika negara RI melaksanakan sistem ketatanegaraan sebagaimana digariskan oleh Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS 1950, dikenal adanya lembaga pembuat UUD yang disebut Konstituante. Konstituante bersama-sama pemerintah menetapkan UUD RI menggantikan Undang-undang Dasar Sementara. Pengambilan Keputusan Dalam rangka mengambil keputusan mengenai UUD, sekurang-kurangnya dua pertiga ang...

 532) Nasionalisasi Aset-Aset Asing Sebelum para pelaku yang bertanggungjawab atas Peristiwa Cikini tertangkap, pada tanggal 3 Desember 1957, Jakarta diguncang oleh krisis lain ketika para demonstran mengambil alih sejumlah perusahaan milik Belanda. Demonstrasi itu terutama digerakkan oleh anggota serikat buruh PNI dan PKI yang menuntut nasionalisasi aset-aset asing.  Tidak seperti biasanya Ricklefs menulis soal nasionalisasi ini secara panjang lebar dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern 1200-2004.  Pemicu Demonstrasi menuntut nasionalisasi aset-aset asing sebenarnya dipicu oleh dua kejadian yang meningkatkan ketegangan politik. Pertama, pada tanggal 29 November 1957, PBB tidak berhasil mengesahkan suatu resolusi yang mengimbau agar Belanda merundingkan penyelesaian mengenai masalah Papua. Sebelumnya Bung Karno telah memperingatkan bahwa Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang akan menggoncangkan dunia apabila resolusi tersebut gagal. Kedua, pada tanggal 30 Novembe...

 531) Peristiwa Cikini (Upaya Pembunuhan Terhadap Presiden)  Pada tanggal 30 November 1957 terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno ketika dia hendak meninggalkan suatu acara sekolah di daerah Cikini, Jakarta Pusat.  Bung Karno tidak mengalami luka sedikit pun. “Peristiwa Cikini”  itu menyebabkan meninggalnya sejumlah siswa dan menimbulkan kekacauan di seluruh penjuru negeri (Wardaya, 2008 : 167). Peristiwa Cikini Peristiwa Cikini terjadi pada tanggal 30 November 1957 pukul 20.45 di halaman depan Gedung Yayasan Perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Malam itu, sewaktu Presiden Sukarno sedang berjalan meninggalkan gedung sekolah setelah menghadiri bazar di sekolah itu, enam buah granat dilemparkan ke arahnya. Lima di antaranya meledak dan menewaskan 10 orang anak sekolah serta menciderai  48 orang , sebagian besar luka parah. Presiden Sukarno selamat. Segera setelah ledakan pertama, ajudan Presiden, Letnan Kolonel Sugandhi, segera mendorongnya hingga menelung...

Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) Berdasarkan undang-undang darurat perang, Nasution memerintahkan dilakukannnya pembersihan. Akibatnya, beberapa orang politisi yang diduga telah melakukan korupsi ditangkap dan beberapa lainnya melarikan diri. Para panglima daerah menangkap banyak kaum sipil dan membatasi kegiatan-kegiatan partai. PKI sangat menderita karena pembatasan itu.  Pada bulan Juli 1957, markas besar PKI dan SOBSI di Jakarta diserang dengan granat-granat tangan. Partai-partai mulai meminta dihapuskannya undang-undang darurat perang.  Kabinet menjalin hubungan dengan dewan-dewan militer daerah yang telah mengambil alih kekuasaan di daerah-daerah dan bahkan memberi mereka dana-dana Jakarta yang terbatas dengan kedok pembangunan daerah (Ricklefs, 2005 : 513-514).  Munas Guna mengatasi ketegangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang semakin memanas, pada tanggal 10 sampai 14 September 1957 Kabinet Djuanda menyelenggar...

 529) Upaya CIA Menghancurkan Reputasi Bung Karno Smith, Kepala Cabang Psikologis dan Politik FE/5 Divisi Timur Jauh CIA, menyebutkan bahwa pada tahun 1953 CIA telah membangun suatu jaringan toko buku sebagai sarana penyamaran untuk aktivitas-aktivitas spionasenya, meskipun usaha ini akhirnya gagal. Pada pertengahan tahun 1957, dalam upaya menghancurkan reputasi Bung Karno , CIA membuat sebuah film porno di mana Bung Karno digambarkan tengah tidur bersama seorang agen perempuan berambut pirang yang cantik asal Rusia. Tujuan film ini menurut Smith adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa “penghambaan Sukarno pada kekuasaan Soviet... adalah akibat dari pengaruh atau pemerasan yang dilakukan perempuan itu.”  Dalam kaitan dengan Peristiwa Cikini, CIA berusaha memanfaatkan situasi dengan memojokkan kelompok komunis. “Maka kami cepat-cepat mengarang cerita bahwa upaya pembunuhan yang gagal tersebut didalangi oleh PKI atas anjuran sahabat-sahabat mereka di Uni Soviet.” Selama tahun ...

Pada bulan April 1957 Sukarno mengumumkan pembentukan Kabinet Karya di bawah seorang politisi nonpartai, Djuanda Kartawidjaja (1911-1963), sebagai Perdana Menteri. Meskipun secara teoretis bersifat nonpartai, namun pada hakikatnya kabinet ini merupaikan suatu koalisi PNI dan NU. Pembentukan Kabinet Karya disusul dengan dibentuknya Dewan Nasional pada bulan Mei. Dengan terbentuknya sistem pemerintahan baru tersebut, PKI dan TNI mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisi mereka (Ricklefs, 2008 : 511-512). Kalangan militer berusaha memastikan bahwa cara baru yang bersandar pada golongan-golongan karya akan meningkatkan peranan tentara. Banyak golongan karya berafiliasi pada partai. Pada bulan Juni 1957 Nasution mulai membentuk badan-badan kerjasama tentara-sipil guna memisahkan golongan-golongan tersebut dari partai. Selama dua tahun berikutnya, badan-badan seperti itu menjalin hubungan dengan sayap pemuda NU (GP Anshar), Pemuda Rakyat dari PKI, kelompok-kelompok pemuda dari PNI da...