Infiltrasi Timbal Balik PKI TNI


Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Sukarno melontarkan gagasan yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden.

Pada pokoknya Konsepsi Presiden berisi hal-hal sebagai berikut : (1) Kritik terhadap sistem demokrasi parlementer secara Barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesi;  (2) untuk melaksanakan demokrasi terpimpin itu perlu dibentuk suatu Kabinet Gotong Royong;  (3) membentuk Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat .  Dewan nasional ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet, baik diminta maupun tidak diminta (Herutjahjo, 2004 : 110).

Konsepsi Presiden tersebut mulai dilaksanakan  pada masa Kabinet  Djuanda yang dinamakan Kabinet Karya I, termasuk pembentukan Dewan Nasional  (Sudiono, ENI Vol.4, 2004 : 240).

Salah satu saran Dewan Nasional adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang tugasnya membuat blue print untuk lahirnya pola keadilan dan kemakmuran (Sukarno, pidato tahun 1958).

Menurut Ricklefs, “Kabinet, Dewan Nasional dan pihak tentara juga berusaha memecahkan masalah-masalah yang telah mengakibatkan terjadinya krisis pemerintahan.” Dewan Nasional terdiri dari 41 wakil golongan karya (pemuda, tani, buruh, wanita, cendikiawan,agama, daerah dan lain-lain), ditambah beberapa anggota ex officio. Roeslan Abdugani sebagai wakil ketua tampil sebagai seorang arsitek ideologi demokrasi terpimpin.

Dengan terbentuknya sistem pemerintahan baru tersebut, PKI dan TNI mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisi mereka. Sekitar tahun 1955-1957, seorang anggota rahasia PKI mulai menyusup ke tubuh militer melalui kontak dengan perwira-perwira intelejen yang juga berusaha menyusup ke dalam tubuh PKI. Orang itu ialah tokoh misterius bernama panggilan Sjam (2005 :512).

Siapakah Sjam

Sjam terlahir dengan nama Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah (1920-1986). Dia kabarnya berasal dari keluarga santri di pesisir utara Jawa. Kehidupan dan karirnya sangat tidak jelas, begitu pula hubungannya dengan Aidit.

Belakangan diketahui bahwa Sjam adalah salah satu pemimpin utama Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan jabatan Kepala Biro Khusus PKI. Dengan jabatan itu ia berperan penting di samping Aidit dalam merencanakan pemberontakan yang dikenal dengan G-30-S/PKI. 

Biro Khusus

Biro Khusus PKI yang dipimpinnya sering disebut PKI Malam karena kegiatannya sangat dirahasiakan. Biro ini dibentuk pada tahun 1957 dengan sasaran utama menggarap personal di lingkungan ABRI, partai politik, maupun organisasi massa. 

Biro Khusus PKI memiliki cabang di 15 provinsi yang tersebar di Jawa (4), Sumatra (5), Kalimantan (2), Sulawesi (2), Bali (1), dan Irian Jaya (1). Di daerah-daerah, tugas ini dilakukan oleh Biro Khusus Daerah.

Karena keterlibatannya dalam G-30-S, Sjam diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) di Bandung pada akhir 1968 dan dijatuhi hukuman mati bersama sejumlah pejabat teras PKI lainnya (ENI Vol. 15 : 119).  Sjam dihukum mati pada tahun 1986.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya