Politik Luar Negeri Ali Sastroamidjojo

 507) Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Kabinet Ali Sastroamijojo

Pada bulan Agustus 1953 tebentuklah kabinet baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo.  Tapi ada yang mengatakan bulan Juli. Kabinetnya disebut sebagai Kabinet Ali-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamijoyo I.

Kabinet Ali melakukan Indonesianisasi perekonomian dan memberikan dorongan pada pengusaha pribumi. Akan tetapi kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan baru hanya merupakan kedok palsu bagi persetujuan pemerintah dan orang-orang Cina sehingga disebut sebagai perusahaan-perusahaan Ali-Baba, di mana seorang Indonesia (Ali) mewakili seorang pengusaha Cina (Baba) yang sebetulnya merupakan pemilik perusahaan tersebut (Riklefs, 2005 : 489).

Kebijakan Luar Negeri

Kabinet Ali ingin menempuh suatu kebijakan luar negeri di mana Indonesia bermaksud memainkan peran lebih aktif dalam masalah-masalah internasional , terutama di antara negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika. Kepada negara-negara itu Indonesia mengajak mengambil posisi netral atas kedua blok dalam perseteruan Perang Dingin. Tindakan Indonesia itu seakan membenarkan sebuah laporan yang diserahkan ke Departemen Luar Negeri AS, yang menyatakan bahwa Indonesia sedang mencoba memimpin Asia untuk bersikap netral .

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia ingin memegang prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Di bawah kabinet  Ali, Indonesia ingin mempertegas prinsip itu dengan menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin memihak ke salah satu kubu Perang Dingin. Pada saat yang sama, Kabinet Ali ingin menjalankan peran yang lebih aktif dalam berbagai permasalahan dunia. 

Reaksi AS

Gagasan politik luar negeri yang netral dan bebas aktif ini membuat gelisah banyak pejabat dalam pemerintahan AS di bawah presiden  Eisenhower. 

Menteri Luar Negeri AS, Dulles, memandang politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak atau netral sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Menurutnya Indonesia harus memilih menjadi sekutu AS atau  sekutu US (Uni Sovyet).  Dulles melihat politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak itu dengan kekhawatiran dan kecurigaan.  Dulles khawatir sikap Indonesia itu hanya akan menguntungkan kubu komunis. 

Kekhawatiran AS membuat pandangan pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia  berubah dari  sikap netral atau non-intervensi menjadi politik penuh intervensi.  Sembari meneruskan kebijakan pendahulunya dalam mencegah jatuhnya Indonesia ke tangan komunis, pemerintah Eisenhower  juga meneruskan gagasan untuk membendung penyebaran komunisme di Indonesia (Wardaya, 2008 : 105).

Hubungan Diplomatik Dengan Cina

Republik Rakyat Cina melupakan permusuhannya dengan negara-negara  Asia yang nonkomunis dan netral. Indonesia mengirim duta besarnya yang pertama  pada bulan Mei 1953. Pada bulan Desember , pemerintah Ali Sastroamidjojo menandatangani persetujuan dagang dengan Cina-Indonesia yang pertama (Ricklefs, 2005 : 491).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya