Kedekatan Bung Karno dengan Uni Soviet


Bung Karno memuji-muji sistem satu partai Uni Soviet dan menyukai struktur seperti itu (Ricklefs, 2005 : 513).

Tentang kedekatan Bung Karno dengan Uni Soviet, Allison, yang ketika itu menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Indonesia mengatakan bahwa ia mendapat instruksi untuk bersikap waspada. “Jangan biarkan Sukarno terlalu dekat dengan kelompok Komunis... Jangan biarkan ekstrimisme berkembang... Yang terpenting, sebisamu untuk memastikan bahwa Sumatra tidak jatuh ke tangan Komunis.”

Setelah beberapa bulan bertugas di Indonesia, Allison berpandangan bahwa Indonesia belum tepat untuk memaksakan demokrasi gaya Amerika. Dia menentang pandangan Washington yang simplisistik atas situasi Indonesia yang menurutnya adalah kompleks. Allison bersimpati pada Indonesia dalam masalah Irian Barat dan berpandangan bahwa Bung Karno adalah orang Asia yang paling mengesankan yang pernah ditemuinya sampai saat itu. 

Terkait sikap Indonesia terhadap Uni Soviet dan Amerika Serikat, Allison mendesak Robertson (Asisten Menlu AS untuk Urusan Timur Jauh)untuk memahami akar historisnya mengapa kelompok Komunis dan Rusia mendapat simpati masyarakat Indonesia. Mestinya Robertson melihat catatan-catatan milik PBB yang merekam bagaimana dulu Uni Soviet membela perjuangan kemerdekaan Indonesia, sementara AS lebih suka mendukung Belanda. Rakyat Indonesia sangat kecewa dengan minimnya dukungan AS setelah Perang Dunia Kedua.  Mereka juga tidak lupa bahwa bahwa tank-tank dan senjata AS lah yang digunakan Belanda dalam upaya merebut kembali kemerdekaan mereka. Penghentian dan pengurangan bantuan Amerika kepada Indonesia hanya akan mempercepat kejatuhan negara Indonesia ke Blok Komunis.

Sayang para pejabat di Washington tidak bersedia mendengarkan Allison. Mereka justru mengandalkan laporan-laporan CIA yang menekankan bahwa “sesuatu harus dilakukan segera atau seluruh Indonesia akan jatuh ke tangan Komunis (Wardaya, 2008 : 165).

Situasi Politik di Indonesia

Faktanya situasi politik di Indonesia pada minggu-minggu terakhir tahun 1957 ditandai oleh berbagai kerusuhan sosial. 

Ada semakin banyak gerakan massa di Jakarta yang diwarnai oleh semangat nasionalisme radikal dan anti intervensi asing, yang dicurigai Washington sebagai didalangi oleh PKI. 

Pada tanggal 18 November 1957, suatu rapat umum besar-besaran diadakan di Jakarta untuk menuntut pembebasan Irian Barat dari Belanda. Rapat umum itu diikuti oleh penolakan terhadap bertahannya kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. 

Sementara demonstrasi anti Belanda masih mewarnai kehidupan politik di Jakarta, pada tanggal 30 November 1957 terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno (2008 : 167)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya