Peristiwa 27 Juni 1955


Sebagai akibat dari Peristiwa 17 Oktober 1952*), Mayor Bambang Sugeng diangkat sebagai KASAD.  Bambang Sugeng kemudian mengundurkan diri akibat tidak tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan Angkatan Darat dalam penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952. Pimpinan AD diserahkan kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Zulkifli Lubis. 

Pada tanggal 27 Juni  1955 Pemerintah mengangkat Kolonel  Bambang Utojo, Panglima Tentara dan Teritorium II / Sriwijaya. Pelantikan Bambang Utojo tidak disetujui pimpinan Angkatan Darat  dan tidak dihadiri perwira-perwira Angkatan Darat .

Sebagai kelanjutan dari pengangkatan Kolonel Bambang Utojo tersebut, Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonagoro yang berkuasa pada saat itu jatuh dan digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. 

Penyelesaian masalah penggantian pimpinan Angkatan Darat selanjutnya diambil alih oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada tanggal 7 November 1955 Kolonel A.H. Nasution dilantik menjadi KSAD (ENI Vol. 13 , 2004 : 76).

*) Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi oleh ribuan rakyat di Jakarta, dan penyampaian Pernyataan Pimpinan TNI Angkatan Darat kepada Presiden Sukarno di Istana oleh 16 perwira menengah TNI AD.  Isi dari Pernyataan Pimpinan TNI AD tersebut adalah meminta agar Parlemen dibubarkan karena bukan hasil pilihan rakyat, dan menuntut agar segera diadakan Pemilihan Umum. Mereka datang dengan menggunakan truk-truk militer  untuk mengangkut mereka. Sebagaian demonstran juga merupakan para anggota TNI AD yang tidak menggunakan seragam. Peristiwa yang berlangsung pagi hari hari ini merupakan akibat kemelut yang terjadi di kalangan TNI AD, sehubungan dengan pelaksanaan rasionalisasi  tentara, serta keterlibatan militer dalam lapangan politik.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya