Badan Kerjasama Sipil Militer


Pada bulan April 1957 Sukarno mengumumkan pembentukan Kabinet Karya di bawah seorang politisi nonpartai, Djuanda Kartawidjaja (1911-1963), sebagai Perdana Menteri. Meskipun secara teoretis bersifat nonpartai, namun pada hakikatnya kabinet ini merupaikan suatu koalisi PNI dan NU. Pembentukan Kabinet Karya disusul dengan dibentuknya Dewan Nasional pada bulan Mei. Dengan terbentuknya sistem pemerintahan baru tersebut, PKI dan TNI mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisi mereka (Ricklefs, 2008 : 511-512).

Kalangan militer berusaha memastikan bahwa cara baru yang bersandar pada golongan-golongan karya akan meningkatkan peranan tentara. Banyak golongan karya berafiliasi pada partai. Pada bulan Juni 1957 Nasution mulai membentuk badan-badan kerjasama tentara-sipil guna memisahkan golongan-golongan tersebut dari partai.

Selama dua tahun berikutnya, badan-badan seperti itu menjalin hubungan dengan sayap pemuda NU (GP Anshar), Pemuda Rakyat dari PKI, kelompok-kelompok pemuda dari PNI dan Masyumi dan lain lain. Akan tetapi, kebanyakan partai dapat menahan gerakan-gerakan itu. 

Nasution berhasil mempersatukan semua organisasi para veteran ke dalam suatu liga veteran di bawah kekuasaan pihak tentara pada bulan Agustus 1959. PKI yang telah mendapatkan banyak keberhasilan di kalangan kaum veteran, sangat terpukul oleh langkah Nasution sehingga partai tersebut kehilangan satu-satunya badan pendukungnya yang terorganisasi yang mempunyai nilai militer yang potensial. 

Sukarno juga mencari cara baru bagi pembentukan organisasi massa. Pada bulan Agustus 1957 dia menyerukan pembentukan Gerakan Hidup Baru yang diharapkan bisa menghidupkan lagi bangsa Indonesia (2008 : 513).  

Tentang Gerakan Hidup Baru sudah kami sampaikan pada tulisan terdahulu. Adapun mengenai liga veteran akan kami sampaikan pada tulisan mendatang

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya