Pelantikan Anggota Konstituante


Pemerintah Indonesia mengadakan Pemilu untuk memilih anggota parlemen pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 19 Desember1955. Pada Pemilihan Umum ini PNI mendapatkan suara terbanyak, diikuti berturut-turut oleh Masyumi, NU dan PKI. 

Konstituante tugas utamanya adalah menyusun konstitusi negara yang permanen untuk menggantikan konstitusi sementara tahun 1950 (Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950).

Dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD 1945, tidak dikenal adanya lembaga Konstituante, melainkan MPR yang bertugas menyusun dan menetapkan UUD. Namun ketika negara RI melaksanakan sistem ketatanegaraan sebagaimana digariskan oleh Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS 1950, dikenal adanya lembaga pembuat UUD yang disebut Konstituante. Konstituante bersama-sama pemerintah menetapkan UUD RI menggantikan Undang-undang Dasar Sementara.

Pengambilan Keputusan

Dalam rangka mengambil keputusan mengenai UUD, sekurang-kurangnya dua pertiga anggota konstituante harus hadir. UUD itu baru berlaku apabila rancangannya telah diterima dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara anggota yang hadir dan kemudian disahkan oleh pemerintah.

Perwakilan Dalam Konstituante

Dalam UUDS ditentukan bahwa setiap 150.000 jiwa pendudukan WNI mempunyai seorang wakil. Golongan Tionghowa, Eropa, dan Arab juga mempunyai wakilnya dalam Konstituante, sekurang-kurangnya 18, 12 dan 6 anggota. Apabila jumlah wakil golongan ini tidak tercapai melalui Pemilu, pemerintah mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan tersebut.

Pada waktu itu diketahui bahwa penduduk Indonesia berjumlah 77.987.897 jiwa. Oleh sebab itu, anggota konstituante yang dapat dipilih untuk seluruh negara adalah 519 orang dan dibulatkan menjadi 520 orang dengan persebaran sebagai berikut : (1) Jawa Timur 117; (2) Jawa Tengah 115; (3) Jawa Barat 95; (4) Jakarta Raya 11; (5) Sumatra Selatan 20; (6) Sumatra Tengah 22; (7) Sumatra Utara 32; (8) Kalimantan Barat 8; (9) Kalimantan Selatan 11; (10) Kalimantan Timur 6; (11) Sulawesi Utara Tengah 11; (12) Sulawesi Tenggara Selatan 29; (13) Maluku 6; (14) Nusa Tenggara Timur 15; (15) Nusa Tenggara Barat 17 dan (16) Irian Barat 6.

Perolahan Suara Partai

Dari hasil Pemilu untuk anggota konstituante itu, ada 10 besar partai yang berhasil mendapatkan kursi konstituante, yakni : (1) PNI 119; (2) Masyumi 112; (3) NU 91; (4) PKI 80; (5) PSII 16; (6) Parkindo (16); (7) Partai Katolik 10 ; (8) PSI 10; (9) Perti 7; dan (10) IPKI 8 (Sudibjo, 2004 : 116).

Pelantikan Anggota Konstituante

Pelantikan para anggota Konstituante dilakukan di Bandung pada tanggal 10 November 1956. Pada pelantikan anggota Konstituante tersebut Bung Karno menyampaikan pidato yang diberi judul “Sekali Res Publica Tetap Res Publica.”

Bung Karno sengaja meminta pada pemerintah agar pembukaan sidang Konstituante dilaksanakan pada Hari Pahlawan sebab menurut beliau ada hubungan erat antara cita-cita pahlawan dan tugas konstituante. 

Isi pidato Bung Karno tersebut insya Allah akan kami sampaikan pada penulisan berikutnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya