Pidato Bung Karno pada Seminar Pancasila

Perspektif Demokrasi Terpimpin : Pidato Bung Karno pada Seminar Pancasila 20 Februari 1959

Pancasila Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi

Pada seminar Pancasila di Yogyakarta tanggal 20 Februari 1959 Bung Karno menyetujui rumusan seminar yang berbunyi bahwa Pancasila tidak perlu diperdebatkan lagi. Bung Karno juga berpandangan bahwa revolusi kita berdasarkan atas Pancasila. Selain itu Bung Karno berkata bahwa Pancasila adalah lima buah mutiara yang telah lama terpendam di dalam kalbu bangsa Indonesia.

Dwimuka Revolusi

Seminar Pancasila memberikan dukungan pada demokrasi terpimpin. Bung Karno memberikan telaahan asal muasal Demokrasi Terpimpin. Bung Karno mengatakan bahwa revolusi Indonesia bermua dua : politik dan sosial. Politik untuk mencapai satu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke dan berdaulat seratus persen. Sosial untuk mengadakan masyarakat adil dan makmur di dalam Republik. Karena itu memerlukan political leadership dan economical leadership. Political leadership menjelma menjadi demokrasi terpimpin.

Open Talk

Bung Karno berkata bahwa Dewan Nasional mengusulkan perlunya Dewan Perancang Nasional. Berdasarkan usulan itu Kabinet Djuanda mengadakkan tiga kali Open Talk. Open Talk pertama diadakan di Bogor menyetujui masuknya golongan fungsional di dalam DPR. Open Talk kedua diadakan di Istana Negara Jakarta, Dewan Menteri dan perwakilan Dewan Nasional belum sampai pada suatu persesuaian yang mutlak. Open Talk ketiga diselenggarakan di Istana Bogor dan ditemukan persesuaian antara Dewan Menteri dengan Presiden baik selaku Panglima Tertinggi maupun selaku Ketua Dewan Nasional dan dengan Wakil Ketua Dewan Nasional. Hasil dari kesepakatan pada Open Talk ketiga  kemudian akan dibicarakan dengan para pemimpin partai politik. 

Kembali Kepada UUD 1945

Selanjutnya Bung Karno berkata bahwa ia  akan meminta Konstituante untuk menyetujui anjurannya kembali kepada UUD 1945 dan bersama sama menandatangani Piagam Bandung yang berbunyi bahwa Republik Indonesia sekarang berundang-undang dasar UUD 1945. Diharapkan Piagam Bandung tersebut sudah ditandatangani sebelum 17 Agustus 1959 supaya pada tanggal 17 Agustus 1959 Republik kembali kepada Republik yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Menurut Bang Karno UUD 1945 diperlukan untuk menyelenggarakan Demokrasi Terpimpin. Pertama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kedua di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan ketiga di Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Di DPR ada golongan fungsional. Di MPR  anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota DPR dan ada wakil-wakil daerah ditambah wakil-wakil dari  golongan fungsional. Di DPA juga  ada golongan fungsional. Jumlah anggota dari golongan fungsional 50%  dari Angkatan Bersenjata yakni dari AD, AL, AU, Polisi, OKD dan OPR. Jumlah golongan fungsional di MPR 50% terdiri dari Angkatan Bersenjata dan golongan lainnya. 

Penyederhanaan Partai

Presiden Sukarno  juga meminta Kabinet Karya untuk menyelesaikan dua RUU (Rancangan Undang-undang). Pertama RUU Penyederhanaan Partai. Kedua RUU Pemilu untuk mengubah RUU Pemilu 1953 untuk dibawa ke Parlemen dan supaya lekas diadakan Pemilihan Umum untuk memilih Parlemen yang baru yang memasukkan golongan fungsional. 

Terkait dengan economical leadership Bung Karno meminta Dewan Perancang Nasional menyusun blue print penyelenggaraan masyarakat adil dan makmur. Pola nya akan dijankan oleh segenap rakyat Indonesia dengan alat demokrasi terpimpin (Supeni, 2001 : 341-352).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pidato Muhammad Yamin

Pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dimulai dengan mendengarkan pidato dari para anggota yang datang yaitu seperti: Muhammad Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P. Untuk kepentingan menjernihkan kesimpangsiuran mengenai penggagas Pancasila, maka terlebih dahulu saya muat pidato Yamin, Sukarno dan Supomo. Berikutnya saya sampaikan pidato dari pembicara lainnya jiwa waktu dan kesempatan tersedia. Intisari Pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut : A.     Bahan-bahan dicari tidak hanya di Jawa tapi juga di selutuh Indonesia seperti Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatra dan Sunda Kecil. B.      Tiga usaha yang harus dilakukan : (1) menungumpulkan bahan untuk pembentukan negara; (2) menyusun UUD negara; (3) menjalankan isu hukum negara Indonesia.\ C.      Indonesia Merdeka, sekarang ! 1.       E...
Baca selengkapnya

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya