Pemilihan Umum Daerah 1957-1958


Selama paruh kedua tahun 1957 dan awal tahun 1958, Indonesia mengadakan Pemilu Daerah untuk memilih anggota DPRD tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten. Meskipun banyak hambatan karena diberlakukannya Undang-undang Darurat, Pemilu Daerah berhasil dilaksanakan dengan baik di Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Dari antara empat partai politik besar yang bersaing dalam Pemilu 1955 untuk memilih anggota DPR dan Majelis Konstituante, PKI adalah satu-satunya partai yang memperoleh kenaikan jumlah suara. Hal itu menandakan meningkatnya popularitas PKI (Wardaya 2008 : 161).

Hal ini memperbesar tekad tentara dan kaum sipil yang anti-komunis untuk mengakhiri sistem yang lama. PKI merupakan satu-satunya partai yang mempunyai suatu organisasi rakyat akar rumput yang aktif. Organisasi tersebut telah mengkampanyekan pelaksanaan demokrasi terpimpin gagasan Sukarno, land reform, dan penghapusan korupsi. 

Di Jawa perolehan suara PKI adalah 37,2%, lebih tinggi daripada jumlah suara yang diperolehnya pada Pemilu tahun 1955. Kebanyakan dukungan baru tersebut berasal dari para pemilih PNI.

Di Jawa Barat, Masyumi memperoleh tempat pertama disusul PKI dan PNI. Di Jawa Tengah PKI memimpin dengan 34%, NU 29%, PNI 26% dan Masyumi 11%. PNI hanya menang di satu kabupaten. Di Jawa Timur NU berada di tempat pertama, PKI di tempat kedua dan PNI di tempat ketiga (Ricklefs, 2005 : 514-515).

Para pemimpin PKI merasa bangga dengan hasil-hasil Pemilu tersebut. Perolehan suara yang besar di Jakarta, kata Aidit, adalah pertanda akan suatu kenyataan yang amat jelas bahwa rakyat Indonesia kini sedang bergeser ke kiri. 

Presiden Sukarno menganggap hasil perolehan suara PKI itu sebagai indikasi yang jelas bahwa PKI mesti memainkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan. Sementara Angkatan Darat dan banyak kalangan sipil anti-komunis menanggapinya secara berbeda. Mereka takut bahwa bila langkah-langkah tertentu tidak diambil, PKI akan dengan cepat menguasai pemerintahan. Ketakutan yang sama juga dirasakan oleh AS (Wardaya, 2008 : 161).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya