Aceh Sebagai Darul Islam


Pada tahun 1949, Aceh telah menjadi provinsi yang tersendiri, tetapi pada pada tahun 1950 provinsi Aceh digabungkan dengan provinsi Sumatra Utara. Anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang meliputi baik guru dan ulama modernis maupun kaum muslim awam yang taat  (zuama) merasa tidak puas dengan perkembangan tersebut. Kelompok pertama kecewa melihat para politisi Jakarta yang hidup menyenangkan, tidak religius dan tidak cakap. Kelompok kedua prihatin dengan hilangnya otonomi provinsi Aceh. 

Pada bulan Mei 1950, Daud Beureuh, orang kuat Aceh dan benteng Republik dalam Revolusi ditemukan telah menjalin hubungan dengan Kartosuwirjo dari Darul Islam. Daud Beureuh mulai curiga kepada Kabinet Ali dan mendengar desas desus bahwa kabinet bermaksud menangkapi orang-orang terkemuka Aceh.

Kekecewaan Masyarakat Aceh

Pemberontakan Darul Islam di Aceh bermula dari rasa ketidakpuasan Rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. Masyarakat Aceh telah banyak berkorban untuk negara, baik pengorbanan jiwa maupun harta. Bahkan dengan swadaya, rakyat Aceh menyumbangkan beberapa pesawat untuk kepentingan negara. Masyarakat Aceh dikecewakan dengan dihapuskannya pemerintahan daerah Aceh dan digabungkannya daerah Aceh dengan Provinsi Sumatra Utara. Meski keberatan, karena janji-janji  akan adanya hak-hak istimewa yang diberikan oleh PM Natsir, mereka akhirnya setuju bergabung dengan Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 23 Januari 1951. Penggabungan tersebut berdasarkan keputuan Sidang Dewan Menteri No. 21 Tahun 1950.

Daud Beureuh Meletakkan Jabatan

Gubernur Militer Aceh Tengku Daud Beureuh segera meletakkan jabatan dan menyerahkan kekuasaannya pada Perdana Menteri Natsir. Sebagai gantinya ia diangkat sebagai Gubernur yang diperbantukan di Kementerian  Dalam Negeri Jakarta.  Akan tetapi janji-janji mengenai sejumlah hak istimewa bagi daerah Aceh, antara lain di bidang keagamaan dan pendidikan , tidak pernah terwujud karena Kabinet Natsir bubar.  Sementara itu di Jakarta  Daud Beureuh mendapat perlakuan yang  mengecewakan sehingga ia kembali ke Aceh. Rakyat Aceh tidak bisa menerima perlakuan terhadap pemimpin yang dihormatinya itu.

Negara Islam Aceh

Dalam suatu pertemuan di Binjai yang diadakan oleh para pemimpin Aceh, diputuskan untuk mengadakan suatu perlawanan. Perlawanan itu didukung oleh kompi-kompi yang dipimpin oleh Kolonel Ibrahim Saleh di Sidikalang

Pada tanggal 19 September 1953, Daud Beureuh dan para pengikutnya dalam PUSA secara terang-terangan memberontak terhadap Jakarta dengan dukungan banyak orang Aceh yang menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Daud mengumumkan bahwa di Aceh, yang kini merupakan bagian dari Darul Islam, tidak ada lagi pemerintahan Pancasila. 

Daud Beureuh melakukan serangan serentak  terhadap kota Langsa, Lhok Seumawe, Sigli, Meulaboh dan daerah lainnya. Sebagian besar daerah Aceh jatuh ke tangan pemberontak.

Pemerintahan  Ali mengirimkan pasukan-pasukan untuk menghalau kaum pemberontak dari kota-kota penting. PKI mendukung kebijakan kabinet dan mengutuk pemberontakan Aceh sebagai bersifat kolonial, militeristis, feodal dan fasis. Julukan itu menurut piihak Aceh lebih tepat diterapkan untuk Jakarta. Daud mundur ke bukit-bukit dan menyusullah suatu jalan buntu militer yang berlanjut sampai tahun 1959 (Ricklefs, 2005 : 490-491).

Operasi Pengamanan

Operasi pengamanan daerah segera dilancarkan. Satu per satu kota-kota yang berada di bawah kekuasaan DI/TII direbut, akan tetapi perlawanan terus berlanjut dengan bergerilya. Untuk meredakan pemberontakan di Aceh ini, pemerintah kemudian mengambil keputusan menjadikan daerah Aceh sebagai Daerah Istimewa.  Untuk itu presiden mengeluarkan ketetapan, yakni Ketetapan Presiden 5 Januari 1957. Usaha-usaha mendekati pemimpin-pemimpin perlawanan dilakukan. Musyawarah –musyawarah di antara mereka berhasil dilakukan. Sebagai hasilnya, pada tanggal 7 April 1957 tercapailah suatu ikrar bersama, yang kemudian terkenal sebagai “Ikrar Lam Teh”.  Ikrar ini mempunyai arti yang sangat penting dalam usaha-usaha penyelesaian konflik.

Pada awal tahun 1961, pasukan-pasukan DI/TII yang melancarkan perang gerilya mulai turun gunung ke Banda Aceh. Pemerintah menanggapi perkembangan ini dengan sikap yang positif. Presiden sendiri memberikan amnesti dan abolisi kepada semua anggota DI/TII dengan Keputusan No. 4999 Tahun 1961, tanggal 17 Agustus 1961. Dengan demikian berakhirlah pemberontakan Darul Islam di Aceh (Masyhuri, 2004 : 240-241).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya