Situasi Setelah Kunjungan Bung Karno ke Uni Soviet dan RRT

 516) Situasi Setelah Kunjungan Bung Karno ke Uni Sovyet dan RRT

Kunjungan Bung Karno ke AS berlangsung dari 16 Mei sampai dengan 3 Juni 1956. Dari 28 Agustus sampai 11 September 1956, Presiden berada di Uni Sovyet dan dari 30 September sampai tanggal 14 September 1956, dia berkunjung ke China (Stebbins, The United States in World Affairs 1956, New York : Council on Foreign Relations, 1957 : 408)

“Beijing menyambut kedatanganku dengan pawai hebat sekali…Orang-orang yang bersamaku juga merasa bangga terhadapku, bangga karena bangsa kami yang dulu tertindas mendapat tempat di antara bangsa-bangsa besar,” kata Bung Karno, sebagaimana termaktub dalam buku Cindy Adams berjudul Sukarno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (gesuri.id).

Sejumlah pejabat dalam pemerintahan Eisenhower di AS menilai bahwa kritik Bung Karno terhadap demokrasi Barat atau demokrasi liberal dan sistem parlementer semakin tajam tidak lama setelah kunjungannya ke Uni Sovyet dan RRT. Bagi mereka, fakta ini menujukkan bahwa Bung Karno makin berada di bawah pengaruh komunis dan dalam konteks Perang Dingin makin jauh bergeser ke arah Blok Komunis. 

Dengan popularitas PKI yang semakin menjulang, mereka takut bahwa Bung Karno dan segenap jajaran pemerintahan Indonesia tidak lama lagi akan melangkah makin mendekat ke kiri. Itulah sebabnya para pejabat itu menyambut gembira terjadinya pemberontakan di luar Jawa.  Bagi mereka pemberontakan itu merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan suatu tindakan guna menghadang kecenderungan Indonesia ke arah kiri (Wardaya, 2008 : 138).

“Memanggang Kaki Sukarno”

Deputi Direktur Perencanaan CIA, Frank Wisner mengatakan kepada Alfred C. Ulmer, Ketua Divisi Timur Jauh CIA, “saya rasa sekaranglah saatnya kita memanggang kaki Sukarno di atas api ” (John Prados, President Secret Wars : CIA and Pentagon Covert Operations from World War II through the Persian Gulf, Chicago : Ivan R. Dee Publishers, 1996 : 132).

Ulmer menyampaikan perintah itu kepada para pejabat CIA Cabang Nomor 5 dari Divisi Asia Timur  (FE/5). Divisi ini membawahi Indonesia dan Malaka, dan menghubungkan CIA dengan dinas intelijen Australia. 

Dengan demikian dimulailah sebuah petualangan yang berlangsung selama satu setengah tahun, yang berakhir dengan matinya ribuan rakyat Indonesia. Sementara itu seorang pilot AS berada di sebuah penjara Jakarta menunggu eksekusi (Joseph Burkholder Smith Kepala Divisi FE/5 CIA, dalam Wardaya 2008 : 139).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya