Amerika Meninggalkan Pemberontak


Tertangkapnya Pope bukan satu-satunya alasan AS untuk mencabut dukungan mereka kepada para pemberontak daerah dan balik mendukung Jakarta. Alasan lainnya adalah pertama, pemberontak tidak pernah mampu memberikan perlawanan berarti dalam menghadapi operasi militer Pemerintah RI; kedua, gerakan anti-Komunis berskala nasional yang dinanti-nantikan tidak pernah menjadi kenyataan; ketiga, strategi diplomasi RI yang moderat dalam merespon penangkapan Pope dan keterlibatan AS menyenangkan Eisenhower; keempat, Washinton menyadari bahwa militer Indonesia terutama Angkatan Darat bukan komunis dan bahkan anti-komunis.

Pada tanggal 20 Mei 1958 Dulles memerintahkan kekuatan paramiliter AS di Manado untuk kembali ke Manila. Keesokan harinya mereka benar-benar meninggalkan kota tersebut dan terbang menuju basis militer AS di Filipina.

“Seluruh kelompok itu pergi, tanpa formalitas, tanpa ucapan selamat tinggal , tanpa jabatan tangan, tanpa penjelasan” begitu kata Petit Muharto Kartodirdjo, mantan Ketua AUREV (Wardaya, 2008 : 188-198). 

Sementara itu AS mengalami kesulitan mengajak mitra Filipina dan Taiwannya untuk mengikutinya. Bukan saja serangan pemboman terus berlangsung, tapi Chiang Kai-shek mengusulkan untuk mengirim satu resimen marinir dan satu skuadrom pesawat udara ke Sulawesi Utara guna melindungi sisi selatan Taiwan. Diperlukan tekanan AS yang kuat sebelum ia dibujuk melepaskan rencana tersebut. 

Manado jatuh pada suatu serangan amfibi oleh pasukan Pemerintah pada tanggal 16 Juni 1958. Setelah itu pemberontakan hanya tinggal kegiatan gerilya tingkat rendah di hutan-hutan  Sumatra bagian tengah dan Sulawesi Utara.

Atas instruksi Dulles, Jones mengadakan kunjungan kepada Presiden Sukarno pada tanggal 22 Juli guna mendesak diambilnya langkah-langkah untuk mencegah kemajuan PKI yang lebih lanjut. 

Presiden Sukarno mengatakan bahwa Jenderal Nasution sudah memberikan jaminan kepada Laksamana Madya Herberth Riley, bahwa ia sudah menyusun suatu rencana atas instruksi PM Djuanda. Hal itu meyakinkan Jones bahwa sudah waktunya AS memberi dukungan positif untuk Angkatan Darat. Ia memberi rekomendasi agar pihak militer Indonesia menerima sekurang-kurangnya suatu pengiriman senjata sebagai tanda dukungan sesegera mungkin.

Pada tanggal 1 Agustus 1958, Menteri Luar Negeri AS Dulles menyetujui suatu paket yang akan mengembalikan kebijakan AS pada haluan sebelum pemberontakan terjadi, antara lain program bantuan militer senilai tujuh juta, jatah-jatah tambahan bagi pelatih militer, pembangunan tangki-tangki militer, dukungan bagi pinjaman bank ekspor-impor yang semula diblokir, dan proyek transportasi udara dan perkapalan antar pulau.

Pengiriman perlengkapan pertama dilakukan melalui udara dalam waktu beberapa hari. Presiden Sukarno menunjukkan kegembiraannya dengan melakukan penerbangan singkat pada pesawat transpor C-124 Globemaster, yang mengangkat perlengkapan tersebut. 

Pihak Australia dan Belanda sama sekali tidak gembira. Menteri Luar Negeri Australia Richard G. Casey memprotes kapal pendarat yang termasuk dalam program bantuan militer, seraya mengatakan bahwa pemerintahannya sangat geram (Supeni, 2001 : 330-332).

Duta Besar Belanda untuk AS J.H.  van Roijen mengatakan bahwa Pemerintah Belanda sungguh sangat kecewa dengan perkembangan ini, terutama karena AS tidak mengajaknya untuk berbicara terlebih dahulu. Korea Selatan juga bereaksi secara negatif (Wardaya, 2008 : 200-201).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya