Setelah PRRI Permesta Ditumpas

Jatuhnya Banyak Korban

Ketika akhirnya berhasil ditumpas, pemberontakan PRRI/Permesta  telah mengakibatkan jatuhnya korban yang begitu besar. Dalam memoarnya yang berjudul Memenuhi Panggilan Tugas, Jenderal Nasution memberikan perkiraan kasar mengenai jumlah rakyat Indonesia yang kehilangan nyawanya selama masa pergolakan itu. Dia menyebut angka 10.150 orang di pihak Pemerintah Pusat Indonesia. Dari jumlah ini, 2.449 di antaranya adalah tentara, 945 anggota OPR (Organisasi Pemuda Rakyat) yang ada di bawah kendali PKI, 274 polisi, dan 5.592 rakyat sipil. Sebanyak 22.174 pemberontak terbunuh. Angka tersebut didasarkan pada jumlah korban meninggal sejak meletusnya pemberontakan hingga berakhirnya pada bulan Agustus 1961 (Nasution, 282-283).

Politik Militer Indonesia

PRRI telah membantu menyederhanakan politik militer Indonesia. Kini banyak perwira militer yang membangkang dikeluarkan dari urusan-urusan militer sehingga Nasution menjadi pimpinan militer yang tak tertandingi. Pada bulan Juli 1958, pangkat Nasution dinaikkan menjadi letnan jenderal. Kebanyakan perwira yang diberhentikan itu berasal dari daerah-daerah luar Jawa, sehingga korps perwira semakin bersifat Jawa sentris. Diperkirakan 60-80 persen perwira  militer adalah orang Jawa.

Masyumi Dicap Pengkhianat

Pemberontakan itu telah menodai Masyumi dengan cap pengkhianat. Pemberontakan itu juga telah mengonsolidasikan keunggulan Jawa atas luar Jawa dan keunggulan militer atas sipil. Pemberontakan di daerah kini semakin sulit karena ditempatkannya para perwira dan satuan-satuan dari Divisi Siliwangi, Divisi Diponegoro, dan Divisi Brawijaya di daerah-daerah luar Jawa.

Keberhasilan atas PRRI menjadikan tentara tidak disukai oleh masyarakat umum, sehingga memberi angin kepada mereka yang beranggapan bahwa kekuasaan tentara harus dibatasi.

Para politisi Jakarta, kini mengalihkan perhatiannya pada soal bagaimana caranya menyelesaikan peralihan ke demokrasi terpimpin. Masyumi dan PSI mulai mendesak agar pemilihan anggota DPR yang menurut rencana akan diadakan pada tahun 1959 ditangguhkan , karena mereka beranggapan bahwa PKI akan menjadi pemenangnya. PNI dan NU juga berpandangan seperti itu.

Pada bulan September 1958, Djuanda mengumumkan pemilihan umum akan ditunda. Sementara itu Konstituante tetap menghadapi jalan buntu mengenai dasar falsafah bagi konstitusi baru.

Pada bulan Juli 1958, Nasution mengusulkan suatu cara penyelesaian. Daripada menyusun UUD baru, ia memilih untuk kembali UUD 1945. Pertentangan filosofis akan terpecahkan dengan dicantumkannya Piagam Jakarta yang dibuat pada bulan Juni 1945. Usulan ini lambat laun mulai mendapat dukungan. Pada saat itu telah disepakati bahwa angkatan bersenjata merupakan golongan karya. 

Pada bulan November 1958, Nasution merumuskan usulan doktrin jalan tengah : tentara tidak disisihkan dari urusan politik dan tidak juga mengambil pemerintahan. 

Pelarangan Partai Politik

Pada bulan September 1958, Nasution melarang Masyumi, PSI, Partai Kristen, dan sebuah organisasi front tentara yang menudukung lawan-lawannya (IPKI yang didirikan tahun 1954). Selanjutnya dia menangkap seorang pemimpin Masyumi dari kelompok Natsir karena menyampaikan pidato yang bersimpati kepada PRRI. 

Karena jelas Nasution telah merebut prakarsa, maka partai-partai politik mulai menyetujui apa saja yang ditawarkan Sukarno karena merasa khawatir tentara akan melakukan kudeta (Ricklefs, 2008 : 521-523). 

Kini Sukarno mulai lebih cenderung pada diberlakukannya kembali UUD 1945 dengan harapan tindakan ini akan menghidupkan kembali semangat optimisme, pengabdian, dan revolusi yang berhubungan dengan suasana tahun 1945. Hanya Masyumilah yang telah mempertahankan oposisinya terhadap demokrasi terpimpin.