Peran Cairul Saleh dalam Deklarasi Djuanda


Deklarasi  Djuanda tidak bisa dilepaskan dari orang hebat di belakangnya, yaitu Chairul Saleh dan Mochtar Kusumaatmadja. Tentang Djuanda dan Mochtar Kusumaatmadja sudah kami sampaikan sebelumnya. Kali ini kami ingin membahas mengenai Chairul Saleh.

Hukum laut 

Chairul Saleh menganggap, kapal asing Belanda yang keluar-masuk Laut Jawa dapat mengganggu dan merugikan kedaulatan Indonesia yang baru merdeka. Chairul Saleh segera memanggil dan menugaskan Mochtar Kusumaatmadja yang baru lulus dari Yale Law School AS. Mochtar Kusumaatmadja meminta izin pergi ke Bandung untuk membuat konsep yang sekiranya Laut Jawa tersebut menjadi bagian kedaulatan negara Indonesia, yang sekaligus juga mengubah aturan hukum Belanda TZMKO 1939, yang menetapkan 3 mil lebar laut teritorial. 

Mochtar Kusumaatmadja berhasil membuat konsep negara kepulauan dan dibahas di Kabinet Perdana Menteri yang akhirnya diumumkan pada 13 Desember 1957. Isinya sebagai berikut. ”Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat corak tersendiri. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia, semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat ...bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada wilayah pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia." 

Deklarasi Djuanda 1957 tersebut mengubah dunia dalam rezim hukum laut karena Indonesia berhasil menetapkan lebar laut teritorial di saat dunia/masyarakat internasional kebingungan. 

Bagaimana hebatnya Deklarasi Djuanda 1957 yang diterima dunia melalui Konvensi Hukum Laut (UNCLOS-United Nationsl Convention on the Law of the Sea) 1982, yaitu antara lain diakui dalam Pasal 46: ”archipelagic State” means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands; (b) ”archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such”. 

Berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957 dan Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tersebut, wilayah darat dan laut NKRI yang semula luasnya 2.027.087 km2, menjadi 5.193.250 km2. (Idris, Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 13 Desember 2021 dalam Deklarasi Djoeanda 1957, Peristiwa Luar Biasa Tanah Air Indonesia www.Pikiran-Rakyat.com - 13 Des 2021, 08:51 WIB Penulis: Tim PRMN 12 Editor: Yusuf Wijanarko).

Biografi Chairul Saleh

Biografi Chairul Saleh sudah saya sampaikan pada  tulisan 293). Para Pemuda Revolusioner 3. Chairul Saleh. 20 April 2020.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya