Pemilihan Umum Tahun 1955


Segera setelah Konferensi Asia Afrika berakhir, para politisi mengerahkan tenaga mereka untuk menghadapi pemilihan umum yang akan datang. Jumlah suara untuk memilih anggota-anggota DPR pada bulan September 1955 lebih dari 39 juta, 91,5% dari pemilih yang terdaftar. 

Dalam Pemilu tahun 1955, PNI keluar sebagai partai terbesar dengan 22,3 persen suara. Masyumi berhasil menduduki peringkat kedua dalam pengumpulan suara dengan 20,9 persen suara; NU mendapat 18,4; PKI 16,4 persen dan sisanya diraih PSII dengan perolehan suara sebesar 2,9 persen dan Perti 1,3 persen (Purwoko, 2004 : 53-55).

Perolehan suara partai-partai sebagai berikut :

1. PNI  8.434.653 suara (22,3%)  57 kursi (22,2%)

2. Masyumi  7.903.886 suara (20,9%) 57 kursi (22,2%)

3. NU 6.955.141 suara (18,4%) 45 kursi (17,5%)

4. PKI 6.176.914 suara (16,4%) 39 kursi (15,2%)

5. PSII 1.091.160 suara (2,9%) 8 kursi (3,1%)

6. Parkindo 1.003.325 suara (2,6%) 8 kursi (3,1%)

7. Partai Katholik 770.740 suara (2,0%) 6 kursi (2,3%)

8. PSI 753.191 suara (2,0%) 5 kursi (1,9%)

9. Murba 199.588 suara (0,5%) 2 kursi (0,8%

10. Lain lain 4.496.701 suara (12,0%) 30 kursi (11,7%)

Jumlah suara yang sah 37.785.299 dan jumlah kursi seluruhnya 257 (Ricklefs, 2005 : 495-496).

Empat besar

PNI

Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan di Kediri pada tanggal 19 januari 1946 merupakan fusi dari berbagai partai politik yang memiliki persamaan asas dan tujuan, yakni Serindo, PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang, PNI Sulawesi, Partai Kedaulatan Rakyat , Partai Republik Indonesia dan beberapa partai lokal lainnya (P. Parman As. P, 2004 : 209).

Pada tahun 1950 terjadi perpecahan pada PNI. Djodi dan Sutan Makmur memisahkan diri karena tidak menyetujui kebijakan pimpinan partai pada waktu itu dan mendirikan Partai Nasional Indonesia Merdeka. 

Meskipun mengalami perpecahan PNI masih unggul dalam Pemilu 1955 karena tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Presiden Sukarno yang memimpin pemerintahan.

Masyumi

Kekuatan Masyumi terutama terdapat di luar daerah  Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan daerah-daerah kantung PNI NU dan PKI.  Di kedua provinsi ini Masyumi hanya memperoleh 25 persen dari suara yang diraihnya. Tetapi dari 15 daerah pemilihan, Masyumi unggul pada 10 daerah, yakni di Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan/Tenggara dan Maluku (Purwoko, 2004 : 53-55).

PKI

Penampilan PKI sangat mengejutkan kalangan elite Jakarta dan membuat PNI semakin cemas. Indikasi PKI menjadi kekuatan besar terlihat dari fakta bahwa pada bulan November 1954 PKI telah memiliki anggota 500.000 dan di akhir tahun 1955 anggotanya bertambah menjadi 1.000.000. BTI organisasi sayap PKI memiliki anggota 3,3 juta. Pemuda Rakyat (pengganti Pesindo) mempunyai anggota 616.505.

Oplah Harian Rakyat (surat kabar PKI) 55.000 eksemplar , terbesar dibanding oplah surat kabar manapun (Ricklefs, 2005 : 492-496).

NU

Semula Nahdatul Ulama (NU) adalah organisasi aktif dari Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) kemudian dalam Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Karena berbagai perbedaan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri pada tahun 1952. Bersama PSII dan Perti NU mendirikan Liga Muslimin Indonesia . Pada Pemilu 1955 NU muncul sebagai kekuatan ketiga (Effendi, 2004 : 10).

NU sangat gembira dengan hasil Pemilu ini. Kursi mereka di DPR naik dari 8 menjadi 45. Suara NU kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur (30%)  seperti halnya PNI (32%) dan PKI (27%). Masyumi 12%.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya