Konferensi Asia Afrika


Gagasan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika bermula pada pernyataan politik PM Ali Sastroamidjojo pada tanggal 23 Agustus 1953 di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Ali Sastroamidjojo menganggap penting adanya kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika dalam mencapai perdamaian dunia yang abadi. 

Konferensi Kolombo

Sikap ini mendorong diadakannya Konferensi Kolombo yang dihadiri oleh pimpinan lima negara, yakni India, Sri Lanka, Burma, Pakistan dan Indonesia. Kebetulan ketika itu PM Sri Lanka memang menginginkan adanya pertemuan  empat negara bekas jajahan Inggris . Keempat negara ini sepakat mengundang Indonesia yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah. Hadirnya Indonesia dan diterimanya gagasan mengadakan Konferensi Asia Afrika , membuat Konferensi Lima Negara dari tanggal 24 April sampai dengan 2 Mei 1954 di Kolombo menjadi penting.

Konferensi Bogor

Untuk mematangkan gagasan mengenai Konferensi Asia Afrika, kelima negara yakni Indonesia, India, Sri Lanka, Burma (Myanmar)  dan Pakistan, bertemu lagi dalam Konferensi Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954. Dalam Konferensi Bogor  inilah dirumuskan secara jelas tujuan konferensi tersebut, serta siapa saja yang akan diundang untuk mengikutinya.

Peserta dan pengamat Konferensi Asia Afrika

Koferensi Asia Afrika dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung. Yang hadir dalam konferensi itu adalah para pemimpin dari berbagai negara Asia dan Afrika. Ada pula yang datang dari Siprus dan Brasil.

1. Sri Lanka (PM Sir John Kotelawala);

2.  India (PM Jawaharlal Nehru);

3. Indonesia (PM Ali Sastroamidjojo);

4. Jepang (PM Tatsunoke Takasaki);

5. Irak (Moh.  Fadhil Jamali, anggota parlemen);

6. Yordania (Sayyed Wahid Saleh, Menteri Luar Negeri);

7.  Laos (PM Katay Sasoriti);

8.  Liberia (Momolu Dukuly, Menteri Luar Negeri);

9. Mesir (Presiden Gamal Abdel Nasser);

10. Nepal (Suvag Jung Tava, Menteri Luar Negeri);

11.  Filipina (Carlos P. Romulo, Utusan Khusus); 

12. Sudan (PM Sayed Ismail Azhary); 

13. Republik Rakyat Cina (PM Chou En Lai);

14. Vietnam Utara ( PM Pham Van Dhong); 

15. Yaman (PM Emir Seif el Islam); 

16. Burma (PM U Nu); 

17. Pakistan (PM Mohammad Ali);

18. Afganistan (Wakil PM Sardar Mohammad Naim);

19. Etiopia (Yilma Deresa, Duta Besar);

20.  Iran (Djalal Abdoh, Duta Besar);

21. Kambodia (Raja Norodom Sihanouk);

22. Lebanon (PM Sami el Solh); 

23. Libya (Mahmoud Muntaser);

24. Thailand (Pangeran Wan Waithayakon, Wakil Menlu);

25.  Ivory Coast / Pantai Gading  (Koyo Botsio, Menteri Negara);

26. Arab Saudi (Pangeran Faisal Ibnu Saud);

27. Suriah (Khaled El Azam, Menteri Luar Negeri);

28. Turki (PM Fatin Rustu Zorlu) 

29. Vietnam Selatan (Nguyen Qan Thoi, Menteri Luar Negeri);

30. Siprus (Makarios);

31. Brasil  (Bezerra de Menezes, Duta Besar sebagai pengamat).

Dalam Konferensi Asia Afrika itu dibentuk tiga komite. Komite politik diketuai oleh Mr. Ali Sastroamidjojo. Komite Ekonomi diketuai oleh Prof. Ir. Rooseno. Komite Kebudayaan diketuai oleh Mr. Moh. Yamin (Wardhani dan Sudibjo, 2004 : 342-344).

Salah satu tujuan Konferensi Asia Afrika adalah mempercepat proses kemerdekaan di negara-negara Asia Afrika yang masih terjajah. 

Konferensi Asia Afrika menghasilkan Dasa Sila Bandung. Kota Bandung menjadi sorotan dunia. Julukan Bandung Kota Bunga sangat populer di kalangan pemimpin negara-negara Asia dan Afrika.

Dasa Sila Bandung akan disampaikan pada tulisan selanjutnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

B.M. Diah

Salah seorang pemuda revolusioner yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah B.M. Diah. Burhanuddin Muhammad Diah lahir di Kutaraja (Banda Aceh), pada 7 April1917. Lulus Sekolah Dasar ia melanjutkan ke AMS di Jakarta dan sekolah dagang di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Bandung. Namun ia lebih tertarik menjadi wartawan. Karena itu ia masuk Sekolah Jurnalis Ksatrian di bawah pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker di Bandung. Di sekolah itu, ia sempat bertanya kepada Douwes Dekker alias Setiabudi, “Pada umur berapa seseorang bisa menjadi wartawan terkenal ?” Sang guru menjawab, “Empat puluh tahun.” Belakangan terbukti, sebelum usia itu, Diah telah terkenal. Dia sempat menjadi sekretaris pribadi Setiabudi. Setelah itu ia pulang ke Medan dan bekerja di harian Sinar Deli. Di zaman Jepang ia turut dalampenerbitan Pertjatoeran Doenia dan Film dan memimpin harian Asia Raja. Penyimpan Naskah Proklamasi BM Diah ikut hadir langsun...
Baca selengkapnya

PSII di Zaman Jepang

Politik Hijrah Dalam Kongres ke-24   PSII di Surabaya pada   bulan Juli 1938, S.M. Kartosuwirjo berhasil merumuskan asas hijrah untuk PSII.   Menurutnya, hijrah tidak boleh diartikan sebagai non-kooperatif, karena non-kooperatif itu merupakan sikap negatif yang tidak konstruktif. Sebaliknya, hijrah di samping mengandung sikap penolakan sebagai non-kooperatif, juga mencakup usaha sekuat-kuatnya untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam. Jadi hijrah merupakan sikap positif dan penyelenggaraan politik hijrah merupakan sikap yang positif pula. Penyelenggaraan   politik hijrah dalam PSII diserahkan kepada SM Kartowuwirjo, sementara ketua Dewan Partai dan ketua Lajnah Tanfidhyah masing-masing diduduki oleh W. Wondoamiseno dan Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman dari PARII (pecahan dari PSII) menuntut PSII dibersihkan dari   politik hijrah Kartosuwirjo. Dia juga menuntut PSII semata-mata sebagai organisasi politik, dan PSII mau selekas-lekasnya mencabut disi...
Baca selengkapnya

UNCI (United Nations Commission on Indonesia)

Dalam memoarnya “Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur,” Supeni menulis mengenai keberadan UNCI yang diterjemahkannya sebagai Komisi Untuk Indonesia. Supeni menulis bahwa pada tanggal 16 Mei 1949 UNCI mengeluarkan komunike yang menyatakan bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan (2001 : 298).   Sedangkan dalam buku Ricklefs, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,”   nama UNCI sama sekali tidak ditemukan baik pada halaman isi maupun halaman indeksnya. Namun sebuah artikel yang ditulis Verelladevanka Adryamarthanino dan   Widya Lestari Ningsih di KOMPAS.com   menyebutkan bahwa   United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya. UNCI dibentuk pada 28 Januari 1948 oleh Dewan Keamanan PBB sebagai pengganti dari Komisi ...
Baca selengkapnya